24 May 2019

Jusuf Kalla

Pemilu 2019, Wapres Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Datang ke TPS Lebih Awal

KONFRONTASI  -   

Para elite politik di seluruh Indonesia diingatkan untuk menjaga komitmen siap menang-siap kalah di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa setelah pemilihan rampung dilakukan maka apapun hasilnya harus dihormati. Jikapun dirasa terdapat kesalahan maka harus diselesaikan melalui jalur konstitusi.

Mendukung Kubu Prabowo - Sandi: Erwin Aksa Diyakini Dapat Restu Jusuf Kalla

KONFRONTASI -  Pengusaha sekaligus politisi Partai Golkar Erwin Aksa Mahmud mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo-Sandiaga. Dukungan keponakan Wapres Jusuf Kalla ini dinilai akan mendongkrak tingkat elektabilitas paslon 02. Bahkan menjadi ancaman bagi Jokowi-Ma’ruf Amin. Apakah JK merestui sikap politik Erwin Aksa?

Erwin Aksa Dukung Prabowo, JK Diduga Tengah Mainkan Politik Dua Kaki

KONFRONTASI-Politikus Partai Golkar Erwin Aksa menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Golkar langsung bereaksi dengan mencopot keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu dari struktur kepengurusan partai.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengaku tidak terkejut dengan keputusan Aksa mendukung Prabowo-Sandi. Bahkan, Pangi menduga ada langkah politik JK di balik sikap Aksa.

JK: Dua Menag dari Parpol Terlibat Kasus Korupsi Timbulkan Kecurigaan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keterlibatan dua menteri agama dari partai politik yang terlibat kasus korupsi memang menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan partai politik dalam kasus tersebut.

“Dari 10 menteri agama (yang pernah ada di Indonesia), hanya dua yang dari partai. Ya kalau dihubung-hubungkan, dan dua-duanya kena (kasus korupsi), tentu juga ada kecurigaan juga memang, bahwa di sini ada pengaruhnya. Tapi biar kita menunggu saja proses hukum,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (19/3).

Wapres Jusuf Kalla Tegaskan, Tak Ada Negosiasi Terkait Keamanan Papua,

KONFRONTASI -  TNI dan Polri dinilai perlu menambah kekuatan di Papua untuk memastikan keamanan kawasan.

 Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut adanya wacana peningkatan Papua menjadi darurat militer karena meningkatnya saparatisme di Nduga belum perlu. Aparat keamanan dinilai hanya perlu meningkatkan kekuatan operasi dan personil guna menghentikan teror yang terjadi di tengah masyarakat.

Kenegarawanan Jokowi Semakin Pudar

KONFRONTASI - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso mengatakan pihaknya menyambut baik pembelaan Wakil Presiden Jusuf Kalla atas penguasaan ratusan ribu lahan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

JK dianggap telah menunjukkan sikap kenegarawanan sejati, berbanding terbalik dengan Capres petahana Joko Widodo yang tingkat kenegarawanannya mulai memudar.

Soal Lahan yang Dikuasai Prabowo, JK: Itu Saya yang Kasih Izin Supaya Tidak Dikuasai Asing

KONFRONTASI-Capres Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung lahan milik Prabowo Subianto seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur (Kaltim) saat debat capres akhir pekan lalu. Dimintai tanggapan secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut Prabowo memiliki lahan tersebut tapi sudah sesuai dengan UU.

"Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019). 

Kala itu, pada 2004, JK tengah menjabat Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo memutuskan membeli PT. Kiani Kertas yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri.

"Itu di tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), kemudian di tangan Bank Mandiri. Karena itu buat kredit macet, kredit macet dalam Bank Mandiri tanpa anu... sama saya, Prabowo bahwa dia mau beli," ujar JK, yang juga menjabat Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

JK menjelaskan tanah tersebut dibeli Prabowo dengan tunai. Memang sebelumnya diwanti-wanti Prabowo tidak boleh membeli jika dibayar secara kredit. JK dan pemerintah kala itu mempersilakan Prabowo membeli lahan itu dengan alasan agar tidak jatuh ke tangan asing. 

"Saya tanya, 'You beli tapi cash. Tidak boleh utang.' 'Siap,' dia akan beli cash. Dia belilah itu, itu haknya itu kredit macet itu. Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, orang Malaysia," ujar JK. 

JK Kritik Berbagai Kebijakan Jokowi, Didengarkah?

KONFRONTASI-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan beberapa pendapatnya yang bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Joko Widodo merupakan ungkapan jujur untuk kebaikan pembangunan Indonesia.

"Untuk kebaikan, saya bicara apa yang menurut pikiran saya itu benar. Saya itu kalau menganggap sesuatu tidak sesuai, saya ngomong, tapi tetap dalam konteksnya," kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Ternyata Wapres JK Pun Punya Catatan Keberatan atas Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi

KONFRONTASI-Terkait pembangunan di bidang infrastruktur, Wakil Presiden Jusuf Kalla ternyata kerap memiliki sejumlah catatan dalam mencermati setiap kebijakan pemerintah di sektor tersebut. Namun, catatan JK tersebut selalu dikesampingkan dan tak dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Demikian diungkapkan Sudirman Said, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu, (16/2).

Sinyal Suara Jusuf Kalla

Oleh: M.A. Hailuki, MSi

Jika tidak mau dikatakan sebagai keserampangan, maka selama hampir lima tahun kita telah dipertontonkan oleh pemerintah sebuah pagelaran ketidakselarasan. Yaitu ketidakselarasan dalam pembuatan kebijakan antara kepala pemerintahan dengan sang wakilnya, antara Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pages