24 August 2019

Jusuf Kalla

Waaw, Sudah Mau Lengser, 3 Bank BUMN Biayai Proyek Listrik Perusahaan Jusuf Kalla Senilai Rp9,8 Triliun

KONFRONTASI -  Tiga bank pelat merah terlibat dalam sindikasi kredit senilai US$689,75 juta atau setara Rp9,8 triliun kepada PT Kerinci Merangin Hidro, anak usaha PT Bukaka Teknik Utama Tbk, perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla yang saat ini menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia.

JK: China Pintar Lemahkan Yuan, Akal Mereka Nakal

KONFRONTASI-Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perlu strategi dalam menghadapi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Demi menghadapi gempuran kenaikan tarif dari AS, China pun menurunkan nilai mata uangnya. 

"China pintar juga lemahkan yuannya 10%, jadi kalau tarifnya dinaikan maka dolarnya sama saja, akal mereka nakal," kata JK dalam Wealth Beyond 2019, Rabu (7/08/2019).

Krakatau Steel Kalah Bersaing dengan China, Wapres JK: Inilah Namanya Revolusi Industri

KONFRONTASI - Wakil Presiden Jusuf Kalla turut angkat suara mengenai meruginya PT Krakatau Steel Tbk. Salah satu faktor lunglainya perusahaan baja nasional itu adalah, karena kalah bersaing dengan produk dari China.

"Bayangkan, Indonesia bikin baja harganya 600 dolar. Tetapi, China bikin 400. Kalau dibikin 500, dia untung 100, kita rugi 100," kata JK di di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis 11 Juli 2019.

JK: Sudah Capek Munaslub di Golkar

KONFRONTASI-Wacana mempercepat Musyawarah Nasional Partai Golkar terus mencuat. Wakil Presiden dan juga politikus senior Golkar, Jusuf Kalla menilai semua tinggal sabar menunggu saja jadwal munas yang normal.

"Gini, sudah capek munaslub di Golkar. Jadi normal saja lah. Toh sekarang sisa enam bulan. Itu Desember nanti akan munas biasa. Tunggu lah," kata JK di Jakarta Pusat, Selasa 25 Juni 2019.

JK Tolak Usulan Napi Korupsi Dipindahkan ke Nusakambangan, Alasannya?

KONFRONTASI-Wakil Presiden Jusuf Kalla tak sependapat dengan usulan pemindahan semua narapidana kasus korupsi ke lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

JK beralasan, kasus pelesirnya narapidana kasus KTP elektronik Setya Novanto tidak bisa menjadi alasan semua napi korupsi dipindahkan ke Nusakambangan. Sebab, ia menilai tidak semua narapidana korupsi melanggar aturan seperti Novanto.

Pemilu 2019, Wapres Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Datang ke TPS Lebih Awal

KONFRONTASI  -   

Para elite politik di seluruh Indonesia diingatkan untuk menjaga komitmen siap menang-siap kalah di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa setelah pemilihan rampung dilakukan maka apapun hasilnya harus dihormati. Jikapun dirasa terdapat kesalahan maka harus diselesaikan melalui jalur konstitusi.

Mendukung Kubu Prabowo - Sandi: Erwin Aksa Diyakini Dapat Restu Jusuf Kalla

KONFRONTASI -  Pengusaha sekaligus politisi Partai Golkar Erwin Aksa Mahmud mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo-Sandiaga. Dukungan keponakan Wapres Jusuf Kalla ini dinilai akan mendongkrak tingkat elektabilitas paslon 02. Bahkan menjadi ancaman bagi Jokowi-Ma’ruf Amin. Apakah JK merestui sikap politik Erwin Aksa?

Erwin Aksa Dukung Prabowo, JK Diduga Tengah Mainkan Politik Dua Kaki

KONFRONTASI-Politikus Partai Golkar Erwin Aksa menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Golkar langsung bereaksi dengan mencopot keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu dari struktur kepengurusan partai.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengaku tidak terkejut dengan keputusan Aksa mendukung Prabowo-Sandi. Bahkan, Pangi menduga ada langkah politik JK di balik sikap Aksa.

JK: Dua Menag dari Parpol Terlibat Kasus Korupsi Timbulkan Kecurigaan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keterlibatan dua menteri agama dari partai politik yang terlibat kasus korupsi memang menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan partai politik dalam kasus tersebut.

“Dari 10 menteri agama (yang pernah ada di Indonesia), hanya dua yang dari partai. Ya kalau dihubung-hubungkan, dan dua-duanya kena (kasus korupsi), tentu juga ada kecurigaan juga memang, bahwa di sini ada pengaruhnya. Tapi biar kita menunggu saja proses hukum,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (19/3).

Wapres Jusuf Kalla Tegaskan, Tak Ada Negosiasi Terkait Keamanan Papua,

KONFRONTASI -  TNI dan Polri dinilai perlu menambah kekuatan di Papua untuk memastikan keamanan kawasan.

 Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut adanya wacana peningkatan Papua menjadi darurat militer karena meningkatnya saparatisme di Nduga belum perlu. Aparat keamanan dinilai hanya perlu meningkatkan kekuatan operasi dan personil guna menghentikan teror yang terjadi di tengah masyarakat.

Pages