19 February 2017

Jokowi

Kita Harus Berani Dobrak Pakem, Sebut Jokowi

KONFRONTASI - Presiden Joko Widodo mengingatkan, Indonesia tidak boleh tertinggal dalam menghadapi persaingan global. Diperlukan keberanian untuk melakukan terobosan di luar kebiasaan (Out of the Box) dalam mendorong tumbuhnya pembiayaan infrastruktur yang bersumber non-anggaran Seperti terjadi di sejumlah negara.

"Kita harus berani mendobrak pakem, melakukan terobosan, kalau tidak ditinggal kita," kata Presiden Jokowi dalam acara Financial Close Pembiayaan Proyek Investasi Non-anggaran Pemerintah (PINA) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Rezim Jokowi Gagal Kendalikan Inflasi: Harga-harga Naik, Rakyat Tercekik

Oleh: Salamuddin Daeng (AEPI)

Pada Januari 2017 terjadi inflasi sebesar 0,97 persen. Inflasi yang tinggi dan berbahaya ditengah daya beli masyarakat yang semakin merosot. Pemerintah gagal dalam mengendalikan inflasi nasional dan inflasi daerah yang merupakan tugas paling penting karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang sebagian besar oleh sektor konsumsi.

Jokowi Hormati Proses Hukum KPK Soal Kasus Pajak Adik Ipar

KONFRONTASI - Nama Arif Budi Sulistyo muncul dalam surat dakwaan Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohan Nair, yang didakwa menyuap Handang Soekarno, seorang pejabat penyidik di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, sebesar Rp 1,9 miliar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat menghormati proses hukum yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait peranan adik iparnya, Arif Budi Sulistyo.

Presiden Jokowi Tagih Komitmen Arab Saudi Terkait Rencana Investasi di Indonesia

KONFRONTASI - Presiden Joko Widodo meminta pihak Arab Saudi merealisasikan komitmen dan rencana investasi di Indonesia dalam rangka peningkatan kerja sama bidang ekonomi kedua negara.

"Tadi dimintakan bantuan dari Ketua Majelis Syuro Arab Saudi untuk direalisasikannya berbagai rencana dan komitmen investasi dari pihak Arab Saudi di Indonesia," kata Wamenlu AM Fachir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis.

Grasi Antasari Dianggap Politis, Jokowi: Coba Cek Lagi!

KONFRONTASI-Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding pemberian grasi untuk mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, yang menjadi terpidana kasus pembunuhan, bermuatan politis.

Tudingan SBY ini merespons pernyataan Antasari bahwa kasus pembunuhan yang menjeratnya merupakan rekayasa.

Kasus ini terjadi saat KPK menangani kasus korupsi yang menjerat Aulia Pohan, mantan Deputi Bank Indonesia, yang merupakan besan SBY.

Apa respons Jokowi menanggapi hal ini?

Jika Holding BUMN Terjadi Jokowi Bisa Di-impeach

KONFRONTASI - Ide holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak menabrak aturan perundang-undangan. Ide itu juga bukanlah solusi untuk menyehatkan BUMN yang minim kontribusi bagi negara. Ekonom Faisal Basri mengungkapkan, masing-masing BUMN memiliki karakteristik, masalah dan sejarah yang berbeda-beda. Sehingga, jika kemudian ide holding BUMN bergulir, maka itu adalah modus untuk menjadikan BUMN sapi perahan bagi Pemilu 2019.

Jokowi: Kita Kembali Bersaudara Usai Pilkada

KONFRONTASI - Bersama Ibu Negara Iriana Widodo, Presiden Joko Widodo mencoblos di TPS 04 Gambir, Jakarta Pusat. Usai mencoblos, Jokowi dan Ibu Negara Iriana sempat berpose sambil memegang surat suara. Kemudian, Jokowi menyampaikan sedikit pesannya terkait Pilkada Serentak yang digelar di 101 daerah hari ini.

Ferdinand Hutahaean: Presiden Jokowi Harus Batalkan Grasi Antasari Azhar

KONFRONTASI - Manuver hukum berbau politik yang dilakukan oleh Antasari Azhar dengan melaporkan proses penyelidikan ke Bareskrim Polri kemarin 14 Pebruari 2017 sehari sebelum hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta adalah satu perbuatan yang tidak mengakui 7 tingkatan proses pemegakan hukum pada dirinya yaitu Penyelidikan oleh Polri, Penyidikan oleh Polri, Pengadilan tingkat pertama, Banding, Kasasi dan dua kali Peninjauan Kembali yang kesemuanya mengukuhkan dan menguatkan vonis bersalah dengan pidana penjara 18 tahun atas pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Ini 'Tabokan' SBY untuk Antasari dan Jokowi: Yang Dilakukan Antasari Tak Mungkin Tanpa Restu Penguasa (Jokowi). Respon Wiranto?

KONFRONTASI-Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menuding adanya campur tangan penguasa di balik manuver yang dilakukan Antasari Azhar hari ini.

Tim Ekonomi Jokowi Kedodoran, Terjebak Cara 'Super Konservatif'

Tim Ekonomi kabinet Jokowi, khususnya Menko Perekonomian dan Menkeu, mengalami kedodoran untuk mewujudkan target terciptanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan seperti yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi.

Pada awal tahun 2017 ini, Presiden Jokowi telah menetapkan bahwa tahun 2017 dan 2018 merupakan tahun untuk menciptakan pemerataan ekonomi agar terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menciptakan pemerataan ekonomi, pemerintahan Jokowi telah menetapkan beberapa proyek Infrastruktur guna menggerakan geliat ekonomi di daerah.

Tags: 

Pages