23 February 2018

Jokowi

Soal Cawapres Jokowi, PDIP: Harus Ekonom dan Negarawan

KONFRONTASI-Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengusung kembali Joko Widodo sebagai capres pada Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Megawati di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Prime Plaza Hotel, Bali.

Disinggung mengenai cawapres yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019, politikus PDIP sekaligus anggota DPR, Aryo Bimo mengatakan pendamping Jokowi haruslah yang mampu menambah wawasan dalam bidang kenegarawanan dan ekonomi.

Tags: 

Mungkinkah Jokowi dan Prabowo Berpasangan di Pilpres 2019?

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo beberapa hari terakhir ini menggelar pertemuan dengan sejumlah Ketua Umum Partai. Mulai dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Pertemuan tersebut membahas Pilkada Serentak 2018 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. "Iya berbicara mengenai Pilpres, Pilkada nasional agar aman, tenteram, seperti apa, saya kira kurang lebih itu," ungkap Presiden Jokowi usai menghadiri acara dzikir kebangsaan dan peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional I Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Gedung Serbaguna 2, Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2).

Dari pengakuan Presiden Jokowi, pertemuan itu sama sekali tidak menyinggung ihwal sosok calon wakil presiden (Cawapres) yang bakal mendampinginya di Pilpres 2019. Waktu masih panjang untuk menentukan Cawapres.

"Belum sampai ke sana (bahas Cawapres), masih panjang banget, masih panjang sekali," tegasnya.

Namun, Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau akrab disapa Romi, memberikan bocoran pembicaraannya dengan Presiden Jokowi. Romi beberapa kali bertemu dengan Jokowi. Salah satu yang ditanyakan Jokowi adalah sosok cawapres.

"Tentu menanyakan kepada masing-masing rencana partai koalisi ini. Siapa kira-kira yang pantas mendampingi beliau sebagai wapres," ungkap Romi.

Di kesempatan sebelumnya, Romi mengaku pernah diminta pendapat oleh Presiden Jokowi jika berdampingan dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Mendapat pertanyaan dari Jokowi, Romi pun menjawab kalau PPP setuju dengan ide tersebut.

Jokowi Masih Pikir-pikir untuk Tandatangani UU MD3

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo mengamati reaksi masyarakat terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang telah disahkan oleh DPR RI, beberapa waktu lalu.

"Saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat," ujar Kepala Negara saat ditemui di Kompleks Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018).

"Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan, politik sama hukum kok ada campur aduk, ya itu pendapat-pendapat yang saya baca, yang saya dengar di masyarakat," lanjut dia.

Survei Iluni UI: Mayoritas Responden Tak Puas dengan Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

KONFRONTASI-Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) memotret persepsi alumni Kampus Kuning itu terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo lewat survei yang dirilis pada Kamis (15/2/2018) lalu. Hasilnya, dari 502 responden alumni UI, hanya 48,8 persen menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas dengan kinerja pemerintah saat ini.

Koordinator Policy Center ILUNI UI Muhammad Fadli Hanafi mengatakan, angka ketidakpuasan responden itu lebih tinggi dari yang menyatakan puas atau sangat puas yang hanya 40,4 persen.

Tags: 

Menkum: Pemanggilan Paksa Dilakukan Melalui Peraturan Kapolri

KONFRONTASI -  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaporkan pengesahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) di DPR. Jokowi, disebut Laoly, menaruh perhatian besar terhadap pemberitaan mengenai pasal imunitas DPR dan pemanggilan paksa.

Kasus Novel Masih Gelap, Pemuda Muhammadiyah Desak Presiden Segera Bentuk TPGF

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo kembali didesak untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Pasalnya, penanganan kasus yang dialami penyidik senior KPK pada 11 April 2017 lalu tersebut sampai saat ini masih gelap.

"Saya ingin mengetuk batin Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, untuk terlibat langsung mengungkap kejahatan yang sistematik terhadap Novel Baswedan ini, ini bukan sekedar tergantung Novel," tegas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dilansir rmol.co (Senin, 19/2).

Dia menegaskan kejahatan terhadap Novel Baswedan adalah teror terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagi Dahnil sendiri, pihak Kepolisian sendiri tidak sungguh-sungguh menuntaskan kasus tersebut.

"Justru banyak dugaan (Polisi) ingin mempersalahkan Novel Baswedan. Kami pesimis Polisi mau menuntaskan," ungkap pendiri Madrasah Antikorupsi ini.

Oleh sebab itu, Presiden harus membentuk TGPF yang bisa membantu mengungkap siapa pelaku, aktor dan motif di balik teror terhadap Novel dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Janji Presiden untuk menyelesaikan utang-utang kasus Pelanggaran HAM dan melawan korupsi, kami tagih saat ini. TGPF saat ini satu-satunya jalan untuk membantu Kepolisian mengungkapnya," demikian Dahnil Anzar Simanjuntak.

Soal Wacana Duet Jokowi-Prabowo, Ini Kata PDIP

KONFRONTASI-Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan, Hamka Haq, menegaskan, tidak pernah ada skenario DPP PDIP membahas wacana menduetkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2019.

"Tidak pernah muncul wacana seperti itu," kata Haq, saat Rapat Kerja Daerah Khusus DPD PDI Perjuangan NTB yang dihadiri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Mataram, Senin. 

Hasil Survei Iluni UI: 48,8 Persen Responden Tak Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi

 

KONFRONTASI -  Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) memotret persepsi alumni Kampus Kuning itu terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo lewat survei yang dirilis pada Kamis (15/2/2018). Hasilnya, dari 502 responden alumni UI, hanya 48,8 persen menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas dengan kinerja pemerintah saat ini.

Koordinator Policy Center ILUNI UI Muhammad Fadli Hanafi mengatakan, angka ketidakpuasan responden itu lebih tinggi dari yang menyatakan puas atau sangat puas yang hanya 40,4 persen.

Usai Manajemen Sepak Bola, Jokowi Juga Minta Kampus Buka Jurusan Kopi Luak

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Forum Rektor Indonesia (FRI) membuat terobosan di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Secara khusus, pria yang akrab dipanggil Jokowi itu meminta Kemenristekdikti dan FRI membuat terobosan bidang pendidikan tinggi. “Terobosan di bidang pendidikan harus lebih signifikan dibandingkan terobosan di bidang infrastruktur,” kata Jokowi, Kamis (15/2/2018).

Bersama Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan Nasional, GPII Minta Presiden Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Tokoh Agama

KONFRONTASI - Beberapa waktu belakangan ini, telah terjadi serangkaian peristiwa berupa intimidasi kepada para tokoh agama dan teror terhadap rumah ibadah yang memilukan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.  Beberapa kejadian ini antara lain, kepada 1) ulama, tokoh NU, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, Cicalengka, Bandung, KH. Umar Basri pada tanggal 27 Januari 2018, 2) ulama sekaligus Pimpinan Pusat Persis, H. R.

Tags: 

Pages

Berita Terkait