18 December 2018

Jokowi

Kredibilitas Jokowi Digerus Defisit Neraca Perdagangan, Gagal Ekonomi

KONFRONTASI-  Sedih kita, Jokowi gagal ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan ekonomi adalah mampu menciptakan neraca perdagangan yang positif. Belakangan ini pencapaian neraca perdagangan Indonesia terus merosot, seolah memperlihatkan kualitas dan kredibilitas kepemimpinan nasional.

Suko Sudarso: Rakyat Kehilangan Harapan dan Ini Sudah Lampu Kuning

KONFRONTASI- Tokoh nasionalis senior Suko Sudarso yang juga Mantan Komandan Barisan Soekarno, mengingatkan publik bahwa kini sudah lampu kuning bagi Jokowi menuju Pilpres 2019 karena masyarakat kehilangan harapan pada Jokowi, terjadinya kemunduran sosial-budaya dan demokrasi, memburuknya ekonomi,  melemahnya daya beli rakyat, membengkaknya utang, defisit neraca berjalan, kerusakan lingkungan dan melebarnya jurang kaya miskin serta perpecahan masyarakat (fragmentasi sosial) yang mengkhawatirkan.

Pengamat: Hasil Survey November 2018, Jokowi Unggul di Kalangan NU, Prabowo di Muhammadiyah

KONFRONTASI -  Media Survei Nasional (Median) menyatakan kedua pasangan calon presiden memperoleh dukungan dari organisasi massa berbasis agama yang berbeda. Dalam rilis sigi teranyar mereka, Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan capres inkumben Joko Widodo alias Jokowi unggul di kalangan pemilih Nahdlatul Ulama.

Senjakala Jokowi sudah Tiba: Perubahan 2019 Tidak Terelakkan

KONFRONTASI-  Di media sosial, dibeberkan bahwa peta politik global bergeser, semula menguntungkan Jokowi, sekarang untungkan Prabowo. Setidaknya, kekuatan Global pendukung Jokowi tidak lagi signifikan seperti 2011-2014. Bahkan  dengan kekalahan Hillary Clinton, tampilnya Trump sebagai POTUS jadi penyebabnya dan tinggal China-Komintern di balik Jokowi. Demikian analisis tokoh Persatuan Alumni GMNI Nehemia Lawalata.

Rizal Ramli Ingatkan Indonesia Alami Kemunduran Demokrasi

KONFRONTASI- Mantan Menko Kemaritiman Dr Rizal Ramli (RR) mengingatkan bahwa  Indonesia mengalami kemunduran demokrasi dimana otoriterisme era Jokowi terus berlangsung. Bahkan berdasarkan The Economist’s Democracy Index, index demokrasi Indonesia anjlok dari no 48 ke no 68. ''Wah ini tidak bagus ,'' kata RR.

Sebelumnya Akademisi Australia (Dr Thomas P. Power) mengingatkan: Jokowi agar tidak Otoriter, tidak memakai Polri, TNI dan Penegak Hukum, sebagai Instrumen Kampanye dan Represif. Apa pendapat dan komentar  atas pandangan Thomas Power ini?

Di Kampung Sandiaga, Jokowi Diberi Gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara

KONFRONTASI -  Presiden Jokowi diberikan gelar kehormatan adat sebagai Datuk Seri Setia Amanah Negara yang bermakna sebagai sosok pemimpin yang bercahaya.

Gelar tersebut diberikan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau di Balai Lembaga Adat Melayu Riau, Kota Pekanbaru, Riau.

Jika berbicara soal Riau, daerah tersebut adalah tempat kelahiran Sandiaga Uno yang merupakan pasangan cawapres dari calon presiden Prabowo Subianto.

Menag Pecat Dosen UIN Jakarta Pengkritik Jokowi. Pakar Hukum: Memalukan! ASN Itu Abdi Rakyat, Bukan Abdi Pemerintah

KONFRONTASI-  “Diberhentikan karena kritik @jokowi dan Menag, itu kebahagiaan sendiri”. Sebaris kalimat itu terpampang di lini massa akun @eae18, milik wartawan senior Edy A Effendi. Pengkritik Joko Widodo itu diberhentikan dengan hormat dari jabatan pengajar di UIN Syarief Hidayatullah, Jakarta..

Netizen pun menaruh simpati kepada pakar komunikasi yang juga dikenal sebagai pemikir Islam itu. Tak ketinggalan, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menegaskan akan terus “memperhatikan”  kasus pemecatan sepihak itu.

Akademisi Australia Mengingatkan: Jokowi Otoriter, Memakai Polri, TNI dan Penegak Hukum, sebagai Instrumen Kampanye dan Represif

KONFRONTASI- Dr Thomas P. Power, akademisi  Australian National University mencatat bahwa Pemerintah Jokowi menggunakan strategi represif untuk menekan lawan-lawan politiknya. Jokowi memberlakukan pendekatan yang digambarkan sebagai  aksi ‘melawan illiberalisme dengan illiberalisme’, ,meminjam bahasa Prof Marcus Mietzer dari ANU. Tindakan ini mirip cara-cara Orde Baru.
Menjelang pemilihan 2019, ungkap Power, pemerintah telah menggunakan strategi represif  itu untuk menekan kekuatan oposisi yang menjadi penyeimbang  status quo..

Aliansi Mahasiswa Jambi Tolak Kedatangan Jokowi

KONFRONTASI -  Aliansi Mahasiswa Jambi

Gambar mungkin berisi: teks

(Jft/JambiUptodate)

Ketua Bidang Hukum YPDT: Jokowi Langgar Undang Undang, Kawasan Danau Toba Akan Dirusak?

KONFRONTASI -  Pemerintah Pusat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang Undang dengan memaksakan pembentukan Badan Otorita Danau Toba (BODT) untuk Kawasan Danau Toba (KDT).

Pages