15 October 2019

JK

BBC Mewawancarai JK: Saya dan Prabowo punya tujuan sama, pembangunan ekonomi yang adil

Selesaikan Sengketa Pilpres 2019, JK Sebut MK Jalan Satu-satunya

KONFRONTASI -  Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupaka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan sengketa Pemilu 2019. Oleh karenanya, JK menghargai keputusan pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

Hal itu disampaikan JK usai mengundang sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan ahli tata negara untuk melakukan pertemuan secara tertutup di Kediaman Dinas Wapres di Jakarta, Kamis (23/5/2019) malam.

Pak JK, Bu Mega, Anda Tahu Kecurangan Itu

Oleh: Asyari Usman

Tidak ada seorang pun negarawan dan figur moral yang tampil menegur pencurangan hasil pilpres. Padahal, tidak mungkin mereka tak tahu soal kecurangan itu.

Kita punya Pak Jusuf Kalla, diam membisu. Kita punya Bu Megawati, diam seribu bahasa. Kita punya figur moral seperti Syafi’i Maarif, Said Aqil Siraj, Gunawan Mohamad, dll, tapi tutup mulut tak bersuara.

Jusuf Kalla Lebih Berharap pada Prabowo

Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah paham dengan karakter kepemimpinan Joko Widodo yang terlampau banyak keliru dalam mengambil kebijakan. Atas alasan itu, JK kerap mengkritisi kebijakan yang diambil pemerintahannya sendiri.
Begitu kata pemerhati politik Andrianto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/2).

JK Sebut, Daripada Jatuh ke Tangan Asing, Saya Kasih Tanah HGU ke Prabowo Supaya Diselamatkan

KONFRONTASI -   Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, kepemilikan ribuan hektar lahan di Kalimantan oleh Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto telah sesuai aturan.

Bahkan, izin penggunaan lahan atas dasar Hak Guna Usaha (HGU) itu pun diteken JK sendiri saat masih menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 2004-2009 silam. 

"Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih," kata JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Temui Wapres JK, DPD NTT Khawatir Pulau Komodo Ditutup

KONFRONTASI -   Perwakilan DPD RI dari Nusa Tenggara Timur menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres di Medan Merdeka Utara, Senin 18 Februari 2019. Mereka mendatangi JK karena mendengar ada informasi penutupan Pulau Komodo.


"Saya selaku anggota DPD dari NTT, dengan ada wacana kemarin penutupan Pulau Komodo, sehingga pada hari ini dengan teman-teman dari NTT, dari Labuan Bajo, hadir untuk menemui Bapak Wapres," kata anggota DPD Andreanus Garu.

 

Ombudsman RI Peringatkan Impor Pangan Jokowi, tapi Rezim Jokowi Tak Perduli?

Redaksi: Walaupun peringatan di bawah ini tidak diperdulikan rezim Jokowi, tetap dimuat  media yang ''berjuang tanpa kebencian'' ini agar istana Jokowi sadar bahwa pemerintah Jokowi-JK gagal dan tidak amanah dalam memperbaiki kehidupan ekonomi-sosial kaum tani dan rakyat banyak.

PERINGATAN DINI OMBUDSMAN RI

IMPOR KOMODITI BERAS, GULA, GARAM DAN JAGUNG

Perkiraan JK Indonesia Hancur Dipimpin Jokowi Bisa Jadi Kenyataan

KONFRONTASI- Tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang minim koordinasi tak ubahnya seperti mengelola toko kelontong. Kondisi ini bisa saja menyebabkan hancurnya negeri ini sebagaimana prediksi Jusuf Kalla sebelum menjadi Wapres mendampingi Jokowi.
Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi mengatakan, tidak adanya koordinasi kerap terjadi di pemerintahan Jokowi. Penyebab utamanya adalah pemerintah sekarang memposisikan Jokowi sebagai "one man show".

Jaga Wibawa Bangsa, Wapres JK Didesak Klarifikasi Soal 'Propaganda Rusia'

KONFRONTASI -  Dua bulan jelang hari pencoblosan Pilpres 2019, Capres petahana tampil tidak biasa. Dia tampak beberapa kali melancarkan ‘serangan frontal’ terhadap rivalnya, Prabowo Subianto.

Penampilan ini jelas keluar dari pakem politik yang selama ini dianut mantan Walikota Solo itu. 

Terbaru, Jokowi menyebut timses paslon nomor 02, Prabowo-Sandiada Uno menggunakan 'propaganda Rusia'. 

JK Tak Setuju Penindasan terhadap Muslim Uighur di China

KONFRONTASI -   Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menolak keras penindasan yang terjadi pada muslim Uighur dan minoritas di Provinsi Xinjiang, China. JK mengatakan, segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia harus dilawan. 

"Ya pasti kita semua menolak segala penindasan kepada human rights," ujar JK di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (17/12). 

Kendati demikian, menurut JK, pemerintah Indonesia tak bisa ikut campur terkait permasalahan yang terjadi. Hal itu menjadi urusan dalam negeri pemerintah China. 

Pages