26 May 2017

Jaksa Agung

Soal Video Ridwan Kamil, Ini Tanggapan Jaksa Agung

Konfrontasi - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo tidak mau menanggapi banyak terkait pernyataan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. 

Dalam video yang beredar, Ridwan Kamil mengaku bersedia menerima Partai Nasdem untuk maju calon Gubernur Jawa Barat karena partai itu memiliki media dan menempatkan kadernya menjadi pimpinan Kejaksaaan Agung. Sehingga akan memudahkan langkahnya menjadi orang nomor satu di tanah Pasundan. 

"Saya tidak mau menanggapi. Itu bukan urusan saya," kata Prasetyo di kantornya, Jumat, 19 Mei 2017.

Ajukan Banding, Kejaksaan Agung Mau Membebaskan Ahok? Waka-wakaa..!!

KONFRONTASI - Alasan kejaksaan melakukan banding seperti yang disampaikan Jaksa Agung ke publik dianggap tidak jelas.

Justru, pernyataan HM Prastio itu malah memperjelas pembelaan Korps Adhyaksa terhadap terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Catatan atas Upaya Banding JPU: Jaksa Agung adalah Jaksa Negara! Bukan Jaksa Ahok!

Oleh: Muslim Arbi* 

 

Argumen Upaya Banding seperti yang di lansir ke Publik, oleh Jaksa Agung, tidak jelas. Malah memperjelas pembelaan terhadap Ahok. Yang banding itu semestinya Kubu Ahok. Ko JPU ikut2an Banding? Karena Kubu Ahok bisa beralasan Putusan Hakim lebih tinggi dari Tuntutan JPU. Sehingga ada upaya Kubu Ahok untuk kurangi putusan atau membebaskan Klien mereka.

Kinerja Jaksa Agung Banyak Rapot Merahnya, Pantas Direshuffle

KONFRONTASI-Kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai banyak mendapatkan rapot merah sehingga layak untuk di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik dari VoxPol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, selama ini kinerja dan sepak terjang Jaksa Agung HM Prasetyo hampir tidak terlihat oleh masyarakat.

Giliran KAMMI Desak Jokowi Copot Jaksa Agung

KONFRONTASI-Desakan agar Presiden Jokowi mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo terus disuarakan berbagai pihak. Kali ini giliran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang ikut menyuarakan desakan tersebut. Desakan tersebut ditengarai karena adanya intervensi Jaksa Agung pada proses hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penodaan agama.

Jawaban Klise Jaksa Agung atas Tuntutan Ringan JPU di Kasus Ahok

KONFRONTASI-Jaksa Agung Muhammad Prasetyo hanya memberikan  jawaban klise menanggapi tudingan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait dugaan rekayasa di balik ringannya tuntutan jaksa terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Fadli menilai tuntutan hukuman percobaan 2 tahun disengaja untuk meringankan Ahok.

Prasetyo pun menanggapi bila jaksa telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridornya. Dia meminta agar seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Reshuffle Jokowi: Jaksa Agung dan 7 Menteri Patut Diganti

KONFRONTASI- Dalam reshuffle nanti, Presiden Jokowi patut mencopot Jaksa Agung M Prasetyo karena dinilai memihak Ahok dan ketidakadilan.Masyarakat  rupanya kecewa, tercabik dan marah dengan ringannya tuntutan buat Ahok dalam kasus penistaan agama. Menyikapinya, mulai kemarin, muncul petisi di jagad maya. Isinya, mendesak Presiden Jokowi mencopot Jaksa Agung M Prasetyo, kader Nasdem Surya Paloh, yang dianggap melindungi Ahok. Sampai tadi malam, sudah lebih dua ribu warganet yang memparaf petisi tersebut. Jaksa Agung patut diganti bersama sejumlah menteri yang lemah kinerjanya.

Sekadar info, dalam sidang Kamis (20/4) lalu, jaksa menuntut Ahok dengan pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Jaksa menilai, perbuatan Ahok sudah secara sah, terbukti, dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana dengan pasal alternatif kedua pasal 156 KUHP.

Pasal 156 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sementara untuk dakwaan pertama, yakni Pasal 156a KUHP, Ahok tak dijerat. Dalam pasal itu disebutkan, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Masyarakat rupanya kecewa, tercabik dan marah dengan ringannya tuntutan buat Ahok dalam kasus penistaan agama. Menyikapinya, mulai kemarin, muncul petisi di jagad maya. Isinya, mendesak Presiden Jokowi mencopot Jaksa Agung M Prasetyo, kader Nasdem Surya Paloh, yang dianggap melindungi Ahok. Sampai tadi malam, sudah lebih dua ribu warganet yang memparaf petisi tersebut.

Sekadar info, dalam sidang Kamis (20/4) lalu, jaksa menuntut Ahok dengan pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Jaksa menilai, perbuatan Ahok sudah secara sah, terbukti, dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana dengan pasal alternatif kedua pasal 156 KUHP.

Pasal 156 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sementara untuk dakwaan pertama, yakni Pasal 156a KUHP, Ahok tak dijerat. Dalam pasal itu disebutkan, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

- See more at: http://www.konfrontasi.info/2017/04/bela-ahok-publik-desak-presiden-joko...

Jika Presiden tidak mengganti Jaksa Agung , terkesan Ahok seperti memiliki kekuatan politik tersendiri melampaui Jokowi. Apalagi, Kejaksaan Agung (Kejagung) dipimpin HM Prasetyo yang notabennya berlatar belakang Partai Nasdem.

Sementara Nasdem, dalam gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI pada 2017 merupakan salah satu partai politik pendukung Ahok.

"Itu sudah pasti Jaksa Agung ini dikendalikan Partai Nasdem, seperti Surya Paloh, Jaksa Agung itu kan seperti pegawainya Surya Paloh. Sedangkan Surya Paloh itu pendukung pemerintah. Jadi ini keinginan politik," tegas pengamat hukum Indra Sahnun Lubis.

Menurut Indra, orang-orang yang membela Ahok itu merupakan orang yang memiliki kepentingan. Misalnya, kepentingan proyek, supaya dapat jabatan. Jadi, ini penegakan hukum yang bukan dilatari rasa keadilan.

Sejumlah menteri diprediksi bakal lengser dari jabatannya jika Presiden Joko Widodo kembali merombak Kabinet Kerja. Setidaknya, ada tujuh menteri dan pejabat setingkat menteri yang dikabarkan terancam diganti.

Bela Ahok, Publik Desak Presiden Jokowi Mencopot Jaksa Agung M Prasetyo. Rasa Keadilan Tertusuk

 KONFRONTASI- Masyarakat rupanya kecewa, tercabik dan marah dengan ringannya tuntutan buat Ahok dalam kasus penistaan agama. Menyikapinya, mulai kemarin, muncul petisi di jagad maya. Isinya, mendesak Presiden Jokowi mencopot Jaksa Agung M Prasetyo, kader Nasdem Surya Paloh, yang dianggap melindungi Ahok. Sampai tadi malam, sudah lebih dua ribu warganet yang memparaf petisi tersebut.

Ekses Ahok: Menguat Desakan ke Presiden Jokowi Copot Jaksa Agung, HM Prasetyo

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo karena dinilai secara terang-terangan melindungi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jeratan hukum.Prasetyo  menegaskan tidak ada intervensi dalam tuntutan yang dibacakan tersebut. Menurut dia, dari fakta persidangan yang ada, Ahok lebih terbukti melakukan perasaan kebencian di muka umum dan menyinggung golongan tertentu.

Jaksa Agung Gembira Praperadilan Dahlan Iskan Ditolak

KONFRONTASI - Kejaksaan Agung menyatakan gembira hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam dugaan korupsi pengadaan mobil listrik.

"Satu hal yang saya pikir cukup menggembirakan, bahwa saya dengar laporan dari tuntutan praperadilan Dahlan Iskan ditolak sepenuhnya," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Selasa.

Pages