21 October 2019

Iuran

BPJS Naik, Rakyat Tercekik

Oleh: Wulan Ummu Akifah

Ini Pernyataan Sikap Serikat Rakyat Miskin Indonesia:Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Oleh:   Ahmad Yani

 

Program Jaminan Kesehatan Nasional sejak awal sudah bermasalah. Layanan jaminan sosial kesehatan seharusnya dikelola penuh oleh kementerian kesehatan (baca: Negara), bukan model asuransi yang jelas-jelas mencari keuntungan.  

Besaran Iuran Pensiun BPJS Ditetapkan Pemerintah 3 %

JAKARTA, KONFRONTASI -- Setelah melalui masa perdebatan yang alot, akhirnya pemerintah tetapkan besaran iuran pensiun BPJS-TK (Ketenagakerjaan). Besarannya 3 persen dari gaji pokok karyawan, dengan porsi pembagian 2 persen dibayarkan oleh perusahaan dan 1 persen dibayarkan oleh pekerja.

Direktur Utama, Elvyn G. Massasya mengatakan besaran iuran tersebut sudah sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tidak akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

Besaran iuran tersebut bakal direvisi secara bertahap selama tiga tahun sekali.

Pemerintah Sudah Putuskan Iuran Pensiun BPJS, Tapi Belum Diumumkan ke Publik

JAKARTA, KONFRONTASI --  Dari sebuah sumber ring satu, malam ini (5/6) Presiden Jokowi memanggil sejumlah Menteri dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya untuk rapat terbatas (ratas) membahas finalisasi besaran iuran pensiun BPJS. Hingga berita ini diturunkan belum ada ketetapan pasti apakah pemerintah akan menyetujui iuran pensiun 8 %  atau tidak.

Polemik Penentuan Iuran Program Jaminan Pensiun Coreng Pemerintahan Jokowi

KONFRONTASI - Polemik penentuan iuran kembali terjadi di Program Jaminan Pensiun. Polemik ini akan berakibat pada terlambatnya pengesahan RPP Jaminan Pensiun, yang menurut UU 24/2011 harus sudah beroperasi mulai 1 Juli 2015. Keterlambatan pengesahan RPP Jaminan Pensiun akan berakibat pada kurangnya waktu sosialisasi Jaminan Pensiun kepada Pengusaha dan pekerja. Menurut BPJS Watch, polemik ini mencoreng pemerintahan Jokowi karena antar-Kementerian sendiri tidak sejalan.