14 October 2019

Infrastruktur

Papua, Belanda dan Indonesia: Catatan Kritis

Oleh Agustinus Kambuaya Aktivis Noken Papua , Mantan Dosen Uncen Jayapura:

KONFRONTASI- Belanda dulu hanya butuh 10 tahun bangun  infrastruktur berupa jalan, rumah sakit, gedung gedung, bahkan kebijakan afirmatif berupa detasemen polisi khusus orang Papua, dilibatkan dalam pengisian jabatan legislatif New Guinea Raad. Sisa sisa Belanda itu, sudah puluhan tahun masih dipakai pemerintah Indonesia. 

Bermanfaat bagi Pembangunan Daerah, Dana Desa Diminta Diteruskan

Konfrontasi - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto meminta agar pengucuran Dana Desa ke daerah terus dilakukan. Hal ini karena dinilai bermanfaat bagi pembangunan desa.

“Alhamdulillah sampai detik ini Dana Desa yang di-plotting ke daerah-daerah Provinsi Kepulauan Riau sangat membantu sekali kelangsungan pembangunan yang ada di desa-desa,” kata Isdianto mengutip laman setkab, Jakarta, Sabtu (27/7/2019).

Kerja Sama dengan Afrika, Ini Janji Menko Kemaritiman

Konfrontasi - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAD) 2019 yang akan diselenggarakan di Bali pada 20-21 Agustus mendatang jadi ajang Indonesia mengundang lebih banyak investasi ke Indonesia. Walau menawarkan banyak kerja sama, Indonesia tak akan melakukan eksploitasi di Afrika.

Skema Pembangunan Infrastruktur Harus Diubah, Jangan Sampai Bebani Keuangan Negara

KONFRONTASI-Keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur di Indonesia diapresiasi banyak pihak. Pembangunan infrastruktur dengan konsep konektivitas menjadi solusi untuk Indonesia agar daerah satu dengan lainnya tersambung dengan baik.

Menurut pengamat infrastruktur Nuzul Achzar ke depan diperlukan skema baru agar pembangunan infrastruktur tidak membebankan keuangan negara.

Pemprov NTT Jajaki Pinjaman Rp 3 T dari China Biayai Infrastruktur

Konfrontasi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah menjajaki pinjaman sebesar Rp 3 triliun dari China untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan ruas provinsi yang rusak.

"Besaran pinjaman ini masih didiskusikan secara teknis, termasuk pola cicilan," kata Kepala Biro Humas Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu, di Kupang, Sabtu (11/5/2019).

Rizal Ramli di Kampus UGM Beberkan 3 Trauma di Balik Proyek Infrastruktur Jokowi

KONFRONTASI- Masifnya pembangunan infrastruktur di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai ekonom senior, Rizal Ramli menyisakan trauma. Menurutnya ada 3 trauma yang ditinggalkan Presiden ke-7 tersebut.

KPK Bakal Beberkan Korupsi Infrastruktur Rezim Jokowi Yang Rugikan Miliaran Rupiah

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di era pemerintaan Jokowi - JK ini. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berada di daerah
“Penyidikan baru, korupsi infrastruktur di daerah,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/3).
Kendati demikian, Febri belum menjelaskan proyek infrastruktur di daerah mana yang diduga dikorupsi. Dia hanya menyebut proyek infrastruktur yang dimaksud yaitu jembatan.

Bunga Hutang Luar Negeri Indonesia Tertinggi di ASEAN

Konfrontasi - Porsi utang yang terus meningkat diyakini bakal menjadi beban bagi Indonesia, terlebih lagi menurut Ekonom Indef Bhima Yudisthira bahwa bunga utang RI merupakan yang tertinggi se-Asia Pasifik. Sebelumnya Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2019 sebesar USD383,3 miliar sekitar setara dengan Rp5.366,2 triliun (kurs Rp14.000/USD). 

Rizal Ramli: Saya Minta Pak Widodo Sportif Akui Kegagalan

KONFRONTASI- Ekonom senior DR Rizal Ramli mengakui bahwa ada program kerja Presiden Joko Widodo yang  konon berhasil selama periode pertama yakni di bidang pembangunan infrastruktur, dan Widodo tidak pantas untuk over klaim karena proyek itu masih  tak efektif dan tak tepat guna bahkan merugi akibat kurang matang dalam perenvcanaan.

Lapor Pak Jokowi! Puluhan KK Belum Peroleh Ganti Rugi Pembebasan Lahan Tol Semarang-Batang

KONFRONTASI-Sekitar 50 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menagih janji pemerintah untuk membayar ganti rugi tanah mereka yang dipakai untuk pembangunan tol Semarang-Batang. Meski telah resmi beroperasi sejak bulan Desember 2018 lalu, namun pembebasan lahan milik warga belum sepenuhnya beres.

Yusron (54 tahun), salah satu warga terdampak tol di Desa Rejosari, Kendal, itu mengaku telah menagih uang ganti rugi ke pihak PT Jasa Marga Semarang-Batang. Namun hingga kini nominal uang sebagai ganti rugi lahan mereka belum juga dibayarkan.

Pages