21 April 2018

Impor

Sedikitnya 60% Bahan Baku Industri Makanan Masih Impor, ungkap Indef

JAKARTA-  Julukan negara agraris telah cukup lama disematkan kepada Indonesia, tapi faktanya sampai saat ini berbagai kebutuhan masih perlu didatangkan dari luar negeri atau impor. Institute for Developement of Economic (Indef) mencatat lebih dari 60% bahan baku industri makanan pun harus dipenuhi dari impor.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, ketergantungan impor kian bergeser ke pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Tidak hanya sekedar lonjakan impor gandum yang notabene tidak mampu diproduksi di iklim tropis.
BERITA TERKAIT
+

Indef: Impor Pangan Tinggi, Pertanian Tak Terurus

KONFRONTASI-  Institute for Developement of Economic and Finance (Indef) menilai sebutan Indonesia sebagai negara agraris sudah tidak tepat, lantaran kebutuhan impor pangan masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.

Tags: 

Impor Bermasalah, Harus Dituntaskan, BPK Temukan 9 Kesalahan dalam Impor Pangan

KONFRONTASI- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan tata niaga impor pangan selama periode tahun 2015 hingga semester I 2017.  Melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyatakan impor pangan bermasalah. Pasalnya, sistem pengendalian intern Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

KIARA: PP Impor Garam Tanda Negara yang Lebih Suka Impor

Konfrontasi - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyayangkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri tidak berpihak terhadap kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan petambak garam Indonesia.

PP tersebut dinilai semakin mempermudah impor komoditas perikanan dan pergaraman yang selama ini hanya menguntungkan segelintir orang yakni pengimpor.

Izin Impor Bawang Diselewengkan, Mentan Marah Besar

Konfrontasi - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pastikan tidak memberi ampun kepada importir nakal yang telah menyalahgunakan izin importir bawang putih yang seharusnya untuk keperluan bibit. Amran pastikan, perusahaan tersebut termasuk pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut tidak akan pernah lagi terlibat dalam pengadaan di Kementan.

Rizal Ramli: Pak Jokowi Harus Tarik Garis Pemisah dengan Menkeu Neoliberal

KONFRONTASI- “Pilihan sulit bagi Pak Jokowi. Jika terus mendengarkan Menkeu Neoliberal Sri Mulyani, elektibilitas Jokowi akan terus merosot. Kalangan bisnis sudah sebel karena aturan pajak terus berubah”.  Maka Presiden Jokowi tidak ada pilihan, harus menarik garis pemisah dari Menkeu Neoliberal Sri Mulyani, yang bekerja terutama untuk kepentingan kreditors” . Demikian pandangan Mantan Menko Ekuin dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (RR) yang kini Capres Rakyat.

Adhi Karya Tutup Anak Usaha di Singapura, Ini Penyebabnya

Konfrontasi - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) telah menutup salah operasional salah satu anak usahanya. Hal ini dilakukan seiring dengan sudah tidak adanya aktifitas di anak usahanya tersebut.

Dalam keterbukaan informasi yang diterbitkan perseroan di situs Bursa Efek Indonesia (BEI), Adhi Karya menutup salah satu anak usahanya yaitu Adhi Multipower Pte. Ltd. (AMPL). Anak usaha tersebut, merupakan anak usaha yang berdomisili di Singapura.

Pemerintah Permudah Izin Impor

KONFRONTASI-Setelah memangkas banyak regulasi, pemerintah kembali bikin terobosan di bidang ekonomi. Kali ini terkait tata niaga impor barang tertentu yang dipermudah mulai 1 Februari 2018, melalui pengalihan pengawasan yang biasanya di pelabuhan dialihkan ke luar pelabuhan.

Hal ini ditetapkan setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyederhanakan tata niaga melalui pergeseran pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan (Lartas) dari wilayah pabean (border) ke luar wilayah pabean (post border).

“Kebijakan untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan ini akan mulai berlaku satu Februari 2018 melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW),” kata Darmin dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Presiden hari ini, Rabu (31/1).

Selain Darmin Nasution, konferensi pers ini juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

Dia menjelaskan, kebijakan ini bertujuan mendorong daya saing industri yang butuh bahan baku impor, daya saing ekspor dan efisiensi kebutuhan konsumsi, pemerintah menerapkan kebijakan baru di perbatasan yang terkait dengan pintu masuk barang impor.

Selain itu, kebijakan ini sekaligus merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam kerja sama perdagangan internasional serta mendukung kelancaran arus barang ekspor-impor di pelabuhan (dwelling time) yang melengkapi instrumen INSW, pusat logistik berikat (PLB) dan manajemen risiko.

“Pada prinsipnya pengawasan post border dilakukan untuk mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan tanpa menghilangkan rantai tata niaga,” terang Darmin.

Adapun pengawasan post border berlaku bagi bahan baku dilakukan dengan sistem post audit terhadap industri pemakainya. Untuk barang konsumsi dilakukan sistem risk management atau persyaratan praedar seperti label makanan luar (ML) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta post border tidak diberlakukan untuk ekspor.

Dari total 10.826 kode harmonized system (HS) yang ada saat ini, sebanyak 5.229 (48,3%) adalah lartas impor. Untuk itu, pemerintah menetapkan pengurangan lartas di border dengan target sebesar 2.256 kode HS (20,8%). Sebagai perbandingan, rata-rata negara ASEAN menetapkan lartas di border hanya sebesar 17% kode HS.

Tags: 

Tolak Impor Beras di Jatim, Azam: Masih 132.000 Ton, Stok Masih Aman

Konfrontasi - Stok di gudang Bulog saat ini masih tersedia 132.000 ton beras.

Persediaan tersebut dianggap mencukupi kebutuhan sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras.

Hal ini disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Azam Aznan dari Partai Demokrat saat melakukan kunjungan ke Gudang Bulog Drive Surabaya Utara di Desa Banjar Kemantren Sidoarjo.

"Sampai dengan saat ini Komisi VII belum mengambil keputusan perlu dan tidaknya pemerintah melakukan impor beras," tutur Azam, Sabtu (27/1/2018).

KSPI akan Gelar Demo Besar-Besaran Tolak Rencana Impor Beras

Konfrontasi - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan tidak mempunyai sikap tegas perihal impor beras 500 ton.

Pasalnya, KSPI melihat Jokowi terkesan membiarkan antar menterinya bersilang pendapat terkait data-data ketersediaan stock beras.

Pages