21 June 2019

Idrus Marham

KPK Resmi Umumkan Status Tersangka Idrus Marham

KONFRONTASI-KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai tersangka perkara dugaan suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Idrus diduga menerima janji 1,5 juta dolar AS dari pengusaha.
   
"IM (Idrus Marham) diduga menerima janji untuk mendapat bagian yang sama besar dari EMS (Eni Maulani Saragih) sebesar 1,5 juta dolar AS yang dijanjikan JBK (Johanes Budisutrisno Kotjo) bila PPA (purchase power agreement) proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan JBK dan kawan-kawan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat.

KPK dalam konferensi pers yang sama mengumumkan penetapan Idrus sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 (PLTU Mulut Tambang Riau 1) berkekuatan 2 x 300 mega watt di provinsi Riau

"Dalam proses penyidikan KPK ditemukan sejumlah fakta baru dan bukti permulaan yanga cukup berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk sehingga dilakukan penyidikan baru tertanggal 21 Agustus 2018 dengan satu orang tersangka, yaitu IM (Idrus Marham) ini adalah menteri sosial dan Plt Ketua Umum Partai Golkar periode November-Desember 2017," kata Basaria.
   
Idrus diduga bersama-sama dengan tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (EMS) yang diduga telah menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo (JBK) pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau I.
   
Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johanes yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp2,25 miliar.

Dalam penyidikan perkara sejak 14 Juli 2018 hingga hingga hari ini, penyidik telah memeriksa 28 orang saksi antara lain para pejabat PT Pembangkit Jawa Bali Investasi antara lain President Director, Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Pengembangan dan Niaga, Corporate Secretary.
   
Selanjutnya KPK juga sudah memeriksa pegawai dan pejabat PT PLN antara lain Direktur Pengadaan strategis 2 PT PLN, pegawai PT PLN Batubara, Direktur PT China Huadian Engineering Indonesia, karyawan swasta.

"Sebagai pemenuhan salah satu hak tersangka maka KPK telah mengirimkan pemberitahuan pada tersangka IM (Idrus Marham) pada Kamis, 23 Agustus 2018," ungkap Basaria. 

KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK sudah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu yaitu uang Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut. 

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari "commitment fee" sebesar 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

KPK Tetapkan Idrus Marham sebagai Tersangka Suap PLTU Riau-1

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Sosial 17 Januari-24 Agustus 2018 Idrus Marham sebagai tersangka dalam ‎kasus dugaan suap pengurusan kesepakatan kontrak kerjasama proyek pembangunan PLTU Riau-1.‎

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya sudah mendengar adanya pemberitaan tentang pengakuan Idrus Marham di Istana Negara pada Jumat (24/8) pagi bahwa Idrus sudah ditetapkan sebagai tersangka dan memilih mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Sosial.

Idrus Marham, Romi dan Cak Imin Berurusan dengan KPK, Elektabilitas Jokowi Bisa Tergerus

KONFRONTASI-Pengunduran diri dari kabinet resmi dilakikan Idrus Marham. Bukan hanya dari jabatan Mensos, Idrus juga mundur dari Partai Golkar. Menurut pengakuannya, ia mundur lantaran ingin menjaga marwah partai yang membesarkannya itu. Terlebih, Golkar punya komitmen menjadi partai yang bersih.

“Agar tidak menjadi beban partai Golkar yang sedang berjuang menghadapi pemilu baik Pileg maupun Pilpres,” kata Idrus, di Istana Negara, Jumat (24/8/18).

Idrus mengaku menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari KPK. Hal itu terkait kasus suap PLTU Riau-1. Sebelumnya, Idrus juga beberapa kali memenuhi panggilan KPK. Dengan mundur dari Golkar dan Kabinet, Idrus berharap bisa fokus menghadapi proses hukum yang akan dijalaninya.

“Kemarin sudah pemberitahuan penyidikan, yang namanya penyidikan itu kan statusnya pasti tersangka. Tadi pagi saya lapor presiden langsung diberi waktu saya sampaikan sekaligus pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya,” ucap Idrus.

Tentu saja, langkah gantleman politisi asal Sulawesi Selatan yang mengawali kariernya dari nol ini patut dihargai. Lepas dari segala cela yang memyertai dirinya, mantan Ketua Umum PB PMII yang pernah menjadi penggembala sapi dan marbot masjid ini, menyisakan pembelajaran: tentang etika politik dan perjuangan hidup seorang miskin yang melesat hingga menduduki jabatan menteri.

Ia lebih memilih mundur dan mengakui kesalahannya sebelum ditangkap. Mantan Sekjen Golkar ini merasa tidak layak tetap berada di kementerian dan partai beringin karena akan menjadi beban. Sikap ini amat berkebalikan dengan mantan Ketua DPR yang juga Ketua Umum Golkar terdahulu, Setya Novanto, yang justru berkelit dan merintangi KPK. Anggota DPR periode 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014 ini pun berbeda dengan politisi lainnya yang kerap meminta perlindungan istana saat terjerat kasus hukum.

Selain Idrus Marham, politisi istana lainnya yang tengah berurusan dengan KPK adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy. Di hari pengunduran Idrus, politisi yang akrab disapa Romy ini pun menjalani pemeriksaan di lembaga antirasuah. Ia diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018.

KPK juga sebelumnya pernah memanggil Romy pada tahun 2014 lalu. Politisi muda kelahiran Sleman ini diduga terlibat dalam kasus alih fungsi hutan Riau seluas 1.6 juta hektar. Romy pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidang pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan.

Sementara itu disisi lain KPK telah menetapkan Gubernur Riau Annas Maamun dan Gulat Manurung sebagai tersangka kasus tersebut. Keduanya ditangkap Tim Satuan Tugas (Satgas) gabungan penyelidik dan penyidik KPK bersama tujuh pihak lain pada 25 September 2014. Dalam sebuah pemeriksaan KPK, Annas Maamun mengaku telah menjalin kominikasi dengan Komisi IV terkait alih fungsi hutan itu.

KPK juga tengah mempelajari kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada 2011 atau yang dikenal dengan kasus ‘kardus durian’. Dalam kasus itu mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga disebut ikut kecipratan duit ‘kardus durian’.

Kasus ‘kardus durian’ ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada 25 Agustus 2011 silam. Tim KPK, kala itu menangkap dua anak buah Cak Imin, yakni  Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan. Penyidik KPK juga menciduk Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati yang baru saja mengantarkan uang Rp1,5 miliar ke kantor Kemenakertrans. Uang itu dibungkus menggunakan kardus durian.

Idrus Marham Juga Mundur dari Golkar

KONFRONTASI - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya menerima surat pengunduran diri Idrus Marham dari Koordinator Bidang Kelembagaan.

Ia menjelaskan surat tertanggal 24 Agustus itu langsung diterima oleh dirinya sendiri.

Menurut Airlangga alasan Idrus mundur dari kepengurusan dikarenakan ada proses hukum yang harus dijalani. Airlangga juga mengapresiasi keputusan pengunduran diri Idrus. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan adanya jiwa kesatria pada diri Idrus.

8 Jam Diperiksa KPK, Idrus Marham Dicecar 20 Pertanyaan Terkait PLTU Riau-1

KONFRONTASI-Menteri Sosial Idrus Marham mengaku dicecar 20 pertanyaan saat diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi, untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Besok, Idrus Marham kembali Digarap KPK

KONFRONTASI - KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terkait kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Idrus akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar.

"Besok direncanakan pemeriksaan terhadap saksi Idrus Marham, ini pemeriksaan yang kedua," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7).

Idrus Marham Diperiksa KPK Terkait Kasus PLTU Riau-1

KONFRONTASI- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa Menteri Sosial Idrus Marham sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

"Jadi hari ini sebenarnya saya juga ada undangan di DPR ya bersama beberapa menteri di Komisi IX, tapi karena saya juga dapat undangan dari KPK dan karena itu saya harus hormati dan saya harus penuhi undangan pada hari ini karena saya anggap penting karena itu saya hadir disini," kata Idrus saat tiba di gedung KPK Jakarta.

Idrus mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo, yang pernah menjadi pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited.

"Nanti materinya apa tentu saya belum bisa menyampaikan ke teman-teman semua. Saya percaya KPK itu tidak melakukan di luar aturan jadi pasti aturannya biasanya tiga hari sebelumnya sudah diterima," kata Idrus.

"Nanti ya, saya kira sudah ya, sudah ditunggu."

KPK Benarkan Gelar OTT di Rumah Dinas Idrus Marham

KONFRONTASI -   KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap anggota DPR RI di kediaman Menteri Sosial Idrus Marham.

Hal itupun dibenarkan Ketua KPK Agus Rahardjo saat dihubungi wartawan, Jumat (13/7).

"Ada kegiatan di Jakarta, tunggu konpers besok," ujarnya.

Pemerintah Bantu Korban Kapal Tenggelam

KONFRONTASI - Pemerintah memastikan seluruh keluarga korban tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun di Sumatera Utara akan mendapat bantuan dan perhatian. Bantuan dari pemerintah itu segera dikirimkan dalam waktu dekat. 

Menteri Sosial Idrus Marham mengaku sudah berbicara langsung dengan Bupati Simalungun JR Saragih soal bantuan kepada korban KM Sinar Bangun. Rencananya, bantuan akan dikirimkan pada Senin, 9 Juli mendatang. 

Titik Soeharto Hengkang dari Golkar, Idrus Marham: Saya Nggak Percaya Itu

KONFRONTASI-Mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, tidak percaya bahwa Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto hengkang dari partai berlambang pohon beringin itu.
     

Pages