21 January 2019

Idrus Marham

Tersangka Kasus Korupsi, Idrus Marham akan Disidang pada Selasa Depan

KONFRONTASI -  Mantan Menteri Sosial Idrus Marham segera disidang pada Selasa (15/1) dalam perkara dugaan penerimaan suap terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Telisik Idrus Marham, KPK Panggil Petinggi BNI

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Wilayah Jakarta Selatan Yanar Siswanto dalam penyidikan kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Idrus Marham Tersangka KPK, Jokowi: Kasus Lama

KONFRONTASI -  Idrus Marham menjadi menteri pertama di Kabinet Kerja yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Apa tanggapan Jokowi?

"Ya, ini kan kasus lama, ya kita menghargai apa yang menjadi wilayah kewenangan KPK," kata Jokowi seusai pelantikan Agus Gumiwang sebagai Menteri Sosial di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Idrus Marham Langsung DItahan KPK Usai 4 Jam DIperiksa

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Idrus, sepekan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

 

"Ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di K4 (di belakang gedung Merah Putih KPK)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (31/8).

Ini Alasan KPK Tahan Idrus Marham

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan alasan terkait penahanan terhadap Idrus Marham (IM) yang merupakan tersangka suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

"Kan sudah kami tetapkan sebagai tersangka berarti sudah ada minimal dua alat bukti yang cukup dan saya pikir penahanan semakin cepat semakin baik. Merupakan hak tersangka untuk segera diproses sesuai KUHAP kalau dia segera ditahan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, KPK pada Jumat menahan mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar itu selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK Jakarta.

"Kita proses dalam 20 hari, syukur-syukur dalam satu bulan kami bisa selesaikan berkasnya dan kami limpahkan ke Pengadilan dibanding kami tunda-tunda. Karena itu, salah satu hak dari tersangka supaya proses hukumnya berjalan tepat," ucap Alexander.

Ia pun menyatakan penahanan terhadap Idrus tersebut merupakan hak dari penyidik KPK.

Hal tersebut terkait langsung ditahannya Idrus setelah diperiksa KPK untuk pertama kalinya pada Jumat (31/8) setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (24/8) lalu.

"Itu kewenangan penyidik, mungkin penyidik menilai bahwa alat bukti cukup dan mungkin penyidik mau mempercepat proses segera selesai," kata Alexander.

Seusai menjalani pemeriksaan sekitar empat jam, Idrus menyatakan akan menghormati proses penyidikan terhadap dirinya di KPK.

"Jadi gini seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan sebelumnya bahwa saya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan saya dari awal menyatakan siap mengikuti seluruh proses-proses dan tahapan-tahapan yang ada," kata Idrus yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

Para Petinggi Golkar Bakal Digarap KPK Terkait Kasus PLTU Riau-1

KONFRONTASI-Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Mantan Menteri Sosial (Mensos) itu ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau-1.Penyidik KPK pun akan memulai memeriksa saksi-saksi untuk merampungkan berkas perkara Idrus. Tak terkecuali para petinggi partai Golkar. Sebab, diduga ada aliran dana yang masuk ke Golkar saat menggelar Munaslub.

"Ya tentu saja, (para petinggi Golkar) itu nanti akan dilihat oleh penyidik apakah keterangan yang bersangkutan, yang terlibat di Munaslub ada relevansinya dengan perkara yang ditangani," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada awak media di Jakarta, Jumat (31/8).

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka, yakni Eni Maulani Saragih, pemilik Blackgold Natural Insurance Limited Johanes Budisutrino Kotjo, dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham. Idrus diduga secara bersama-sama dengan Eni menerima hadiah atau janji dari Johanes terkait kasus ini.

Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang USD 1,5 juga oleh Johanes jika Johanes berhasil menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.

Idrus Marham Ditahan di Rutan Cabang KPK K4

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (IM) yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1

Idrus Marham Sudah Tersangka, Sofyan Basyir Bakal Menyusul?

KONFRONTASI-Kasus suap pembangunan PLTU Riau-1 makin panas. Mensos Idrus Marham pun yang kesandung sudah jadi Tersangka KPK. Lantas bagaimana Nasib Bos setrum Sofyan Basir Pasca Idrus Marham Tersangka. Benarkah dia diujung

Idrus Marham resmi mundur sebagai Menteri Sosial (Mensos) menyusul terseretnya Anggota DPR RI Komisi VII bidang Energi  Eni Saragih.

Menurut Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto, bahwa langkah Idrus yang mundur sebagai Menteri Sosial sangat benar, bahkan tak hanya Idrus yang harus mundur lantaran terjebak dalam pusaran kasus suap PLTU Riau 1 ini, Dirut PLN Sofyan Basir pun harusnya mundur.
 
Andrianto menilai, hal itu didasari oleh dugaan keterlibatan Sofyan Basir dalam lingkaran kasus suap PLTU Riau 1 yang juga turut menjerat pengusaha kondang Johanes B. Kotjo.

“Besar kemungkinan terlibat. Indikasinya jelas, PLTU Riau I, rencana umum pengadaan tenaga listrik nasional baru tahun 2041, kenapa dimajukan sekarang. Ini kan tidak ada di pembahasan PLN tahun ini. Ini jelas proyek susupan dari Sofyan Basir dan kroninya,” ujar dia dalam keterangan, ditulis Ahad (26/8/2018).

Andrianto pun menilai nasib Sofyan Basir untuk menyusul Idrus sebagai tersangka tinggal menunggu waktu saja. KPK menurut dia sudah memegang nama Sofyan Basir dalam pusaran kasus tersebut.

“KPK jelas sudah tahu. Tinggal menunggu waktu saja Sofyan Basir susul Idrus,” ungkap dia.

Andrianto pun menegaskan, bahwa sedianya sosok Sofyan Basir memang tidak berkompeten untuk menangani PLN. Hal tersebut lantaran di bawah PLN jauh dari kata baik.

“Saya rasa Sofyan Basyir mesti gentle mundur dari dirut PLN. Dari awal tidak kompeten. Dan kasus ini menjadi momentum untuk membersihkan PLN,” tukas dia.

Begini Konstruksi Keterlibatan Idrus Marham dalam Suap PLTU Riau-1

KONFRONTASI -   Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan Idrus Marham mengetahui dan ikut andil atas penerimaan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eny Maulani Saragih dari Johannes Budisutrisno Kotjo yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Penerimaan itu dilakukan sejak 2017 hingga Maret dan Juni 2018.

KPK Resmi Umumkan Status Tersangka Idrus Marham

KONFRONTASI-KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai tersangka perkara dugaan suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Idrus diduga menerima janji 1,5 juta dolar AS dari pengusaha.
   
"IM (Idrus Marham) diduga menerima janji untuk mendapat bagian yang sama besar dari EMS (Eni Maulani Saragih) sebesar 1,5 juta dolar AS yang dijanjikan JBK (Johanes Budisutrisno Kotjo) bila PPA (purchase power agreement) proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan JBK dan kawan-kawan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat.

KPK dalam konferensi pers yang sama mengumumkan penetapan Idrus sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 (PLTU Mulut Tambang Riau 1) berkekuatan 2 x 300 mega watt di provinsi Riau

"Dalam proses penyidikan KPK ditemukan sejumlah fakta baru dan bukti permulaan yanga cukup berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk sehingga dilakukan penyidikan baru tertanggal 21 Agustus 2018 dengan satu orang tersangka, yaitu IM (Idrus Marham) ini adalah menteri sosial dan Plt Ketua Umum Partai Golkar periode November-Desember 2017," kata Basaria.
   
Idrus diduga bersama-sama dengan tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (EMS) yang diduga telah menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo (JBK) pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau I.
   
Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johanes yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp2,25 miliar.

Dalam penyidikan perkara sejak 14 Juli 2018 hingga hingga hari ini, penyidik telah memeriksa 28 orang saksi antara lain para pejabat PT Pembangkit Jawa Bali Investasi antara lain President Director, Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Pengembangan dan Niaga, Corporate Secretary.
   
Selanjutnya KPK juga sudah memeriksa pegawai dan pejabat PT PLN antara lain Direktur Pengadaan strategis 2 PT PLN, pegawai PT PLN Batubara, Direktur PT China Huadian Engineering Indonesia, karyawan swasta.

"Sebagai pemenuhan salah satu hak tersangka maka KPK telah mengirimkan pemberitahuan pada tersangka IM (Idrus Marham) pada Kamis, 23 Agustus 2018," ungkap Basaria. 

KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK sudah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu yaitu uang Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut. 

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari "commitment fee" sebesar 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Pages