23 February 2020

ICW

Dirjen Imigrasi Dicopot, ICW: Presiden Juga Harus Copot Yasonna

KONFRONTASI-Pencopotan Ronny F. Sompie sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham dinilai tidak cukup. Sebab, jabatan tertinggi pada institusi kementerian itu Menkumham Yasonna H. Laoly.

Begitu disampaikan peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana saat dikondirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (28/1).

"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, bagaimana pun dia merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM," kata Kurnia.

ICW: Eksekusi Pencegahan Korupsi di Tangan Pemerintah, Bukan KPK

KONFRONTASI-- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta kepada berbagai pihak untuk tidak mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memprioritaskan pencegahan ketimbang penindakan.

Menurut ICW, KPK sudah berulang kali memberikan rekomendasi kepada lembaga negara untuk melakukan pencegahan, namun tetap saja tindak pidana korupsi tidak bisa dibendung.

Jokowi Aktor Utama Pelemahan KPK

KONFRONTASI-Dalam catatan akhir tahun 2019 Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat sejumlah kritik pedas untuk pemerintahan Joko Widodo yang dinilai telah berupaya melakukan pelemahan terhadap lembaga antirasuah KPK.

"Ini adalah tahun paling buruk dalam agenda pemberantasan korupsi yang disponsori oleh Istana, Presiden Joko Widodo,” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi catatan akhir tahun ICW “Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi di tangan Orang Baik”, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (29/12).

Pidato Jokowi Tidak Singgung Pemberantasan Korupsi, ICW: Kami Tidak Kaget

KONFRONTASI-Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut sudah memprediksi pidato pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Bagi kami tidak mengagetkan, karena pengabaian isu hukum dalam pernyataan resmi Jokowi memang sudah berkali-kali hal ini terjadi," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

Perang Belum Berakhir, Masyarakat Harus Kawal Uji Materi Revisi UU KPK di MK

KONFRONTASI-Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta masyarakat mengawal proses uji materi hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan digelar di Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat.

"Ini perangnya belum berakhir. Kita harus mengawasi setidaknya proses judicial review yang sebentar lagi akan dimulai di MK," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu.

Pimpinan KPK Mundur, ICW: Itu Sudah Klimaks Kekecewaan ke Jokowi

KONFRONTASI -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mundur dari jabatannya. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, dia mundur setelah Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK, juga karena pemerintah setuju adanya Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang KPK.

ICW Sangat Berharap agar Presiden Batalkan Revisi UU KPK

KONFRONTASI -  Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui usulan revisi tersebut telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan menjadi inisiatif RUU DPR.

"Indonesian Corruption Watch menuntut agar Presiden untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam siaran pers yang diterima, Jumat (6/9).

ICW: DPR Lemahkan KPK Lewat Revisi UU

KONFRONTASI - Peneliti  Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengkritik keras langkah DPR yang memutuskan berinisiatif revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Rencana Revisi UU KPK ini mencuat di tengah persoalan pemilihan calon pimpinan dan dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga antikorupsi tersebut.

Basaria Panjaitan Gugur/ Tumbang Seleksi Pansel, ICW Sambut Positif

ICW: Polri Tak Perlu Berbondong-bondong Kirim Wakilnya ke KPK

KONFRONTASI-Sembilan Pejabat Tinggi (Pati) Polri didaftarkan untuk ikut seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun turut memastikan bahwa kesembilan pati Polri itu bebas dari masalah dan memiliki integritas yang baik.

Pages