20 March 2019

ICW

PNS Korup Masih Digaji, Negara Tekor Rp6,5 Miliar Setiap Bulan

KONFRONTASI-Negara mengalami kerugian sekitar Rp 6,5 miliar setiap bulan. Kerugian ini akibat sebanyak 1.466 pegawai negeri sipil (PNS) yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi ternyata masih menerima gaji hingga sekarang. Demikian diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW).

Jumlah tersebut berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Otoritas ICW Ungkap: 86% Dana Kampanye Jokowi - Ma'ruf dari Klub Golfer, Prabowo - Sandi dari Kocek Sendiri

KONFRONTASI -  Indonesian Corruption Watch mencatat trerdapat perbedaan kontras soal asal-

Gambar mungkin berisi: teks

Roy Suryo Sebaiknya Kembalikan Barang Milik Negara, ungkap ICW

KONFRONTASI- Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyarankan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo untuk segera menuntaskan polemik dengan Kemenpora terkait persoalan 3.226 barang milik negara yang nilainya sekitar Rp 8 miliar-Rp 9 miliar itu. "Harusnya Roy Suryo sebaiknya kooperatif ya, kalau memang itu ada. Sekali lagi, kalau memang itu ada. Sebab, sulit kalau pemerintah itu menuding (Roy Suryo) tanpa sesuatu dasar," kata Donal di DPP PSI, Jakarta, Senin (10/9/2018).

ICW Minta KPK Selidiki Rekaman Rini Soemarno dan Sofyan Basir

KONFRONTASI -  Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyelidiki dugaan korupsi dalam rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

“Kami meminta KPK untuk melakukan telaah dan penyelidikan terkait indikasi konflik kepentingan serta indikasi kerugian negara dalam proyek-proyek dikelola oleh PT PLN dan PT Pertamina,” ujar peneliti ICW Firdaus Ilyas dalam siaran pers, Selasa (1/5/2018).

Kasus Novel Baswedan Mangkrak, ICW Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Polri

KONFRONTASI - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter menuturkan, penangan­an kasus penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang dilaku­kan oleh Polri, jauh berbeda dengan kasus pidana lain yang juga bermodalkan CCTV, yang pengungkapannya cenderung cepat, bahkan hanya dalam hitungan jam/hari.

ICW Duga Pimpinan KPK Langgar Hukum

KONFRONTASI -  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mendapatkan informasi bahwa penyidik yang berasal dari lembaga penegak hukum lain –yang juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil - tersebut dikabarkan diterima kembali di KPK. Kondisi ini kemudian juga menimbulkan kegaduhan di internal KPK.     

Soal Zumi Zola, KPK Tanggapi Kritik ICW

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tidak serius menangani kasus korupsi suap dan gratifikasi di Provinsi Jambi yang melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sehari sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik KPK karena melibatkan Zumi Zola untuk membuka acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi dua hari lalu.

KPK Diminta Tolak Saran Wiranto

KONFRONTASI - KPK diminta menolak pernyataan Menko bidang Polhukam Wiranto yang meminta lembaga anti rasuah menunda penetapan tersangka calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi hingga Pilkada serentak di 171 daerah usai.

Koordinator ICW Ade Irawan mengungkapkan ada tiga alasan pihaknya agar KPK tidak mengikuti saran Wiranto. Pertama KPK merupakan Lembaga Negara Independent. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya KPK bebas dari intervensi kekuasaan manapun yang tertera dalam Pasal 3 UU KPK.

ICW Tuding Pemerintah Intervensi Proses Hukum di KPK

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut menolak permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Sebelumnya, Wiranto membuat kontroversi karena meminta KPK menunda proses hukum atas calon kepala daerah yang terindikasi melakukan korupsi.

Koordinator ICW, Ade Irawan, menegaskan bahwa permintaan Wiranto tersebut sama dengan tindakan intervensi terhadap penegakan hukum.

Hakim Praperadilan Setya Novanto Pernah Bebaskan Koruptor, ungkap ICW

KONFRONTASI- Indonesia Corruption Watch mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berhati-hati dalam menghadapi praperadilan yang diajukan tersangka kasus korupsi proyek E-KTP Setya Novanto. ICW menyoroti rekam jejak hakim tunggal Kusno yang akan mengadili praperadilan itu.

Pages