13 December 2017

ICW

Hakim Praperadilan Setya Novanto Pernah Bebaskan Koruptor, ungkap ICW

KONFRONTASI- Indonesia Corruption Watch mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berhati-hati dalam menghadapi praperadilan yang diajukan tersangka kasus korupsi proyek E-KTP Setya Novanto. ICW menyoroti rekam jejak hakim tunggal Kusno yang akan mengadili praperadilan itu.

KPK Didesak Segera Tahan Novanto

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menahan tersangka kasus korupsi KTP Elektronik, Setya Novanto. Desakan tersebut disuarakan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz.

Penahanan ini disebut Donal harus segera dilakukan KPK jika Ketua Umum Partai Golkar tersebut kembali mangkir dari panggilan KPK.

Meme Novanto Bentuk Ketidakpuasan Masyarakat

Konfrontasi - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tibiko Zabar mengatakan, meme Ketua DPR Setya Novanto merupakan bagian dari kritik masyarakat sebagai pengawal pemerintah.

Menurut Tibiko, meme Setya Novanto tidak bisa lepas dari kasus yang tengah dihadapinya sebagai anggota DPR saat itu.

Meme itu bukanlah untuk menyerang pribadi Novanto.

ICW khawatir Hakim Pengadilan Tipikor 'Masuk Angin' dalam Kasus e-KTP

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menetapkan dua anggota orang tersangka baru dalam kasus korupsi proyek e-KTP yakni Setya Novanto dan Markus Nari. Hal ini menambah daftar panjang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

ICW Beberkan Enam Kejanggalan Sidang Praperadilan Setnov

KONFRONTASI - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menyebutkan ada sejumlah kejanggalan dalam persidangan praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar, kata Lola, dikhawatirkan lebih condong pada pihak Novanto sebagai pemohon.

"Publik harus mengantisipasi kemungkinan besar dikabulkannya permohonan tersebut oleh Hakim Tunggal, Cepi Iskandar," kata Lola melalui siaran pers, Jumat (29/9).

Tags: 

ICW: Simalakama Proyek e-KTP Buat Pemerintahan Jokowi

KONFRONTASI -  Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun menyebutkan ada simalakama dalam proyek e-KTP. Sebab, bila proyek yang senilai Rp5,9 triliun itu jika dilanjutkan bakal mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Karena ada beberapa item yang sudah dikunci agar pemerintah tetap menggunakan produk yang sama. Seperti, AFIS L-1 dan Printer Fargo. Tentunya bila proyek ini diteruskan bakal menerobos aturan pengadaan barang dan jasa.

ICW: Dana Saksi Ditanggung APBN, Bukti Kegagalan Parpol

KONFRONTASI-Wacana dalam rancangan undang-undang (RUU) Pemilu untuk memasukkan poin dana saksi ditanggung APBN dinilai sebagai bukti kegagalan partai politik.

"Partai politik gagal memobilisir kadernya di tingkat paling rendah untuk menjaga suara partainya sendiri," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina di kantor ICW, Jakarta, Kamis 11 Mei 2017.

Tags: 

Angket KPK Hanya Akal-akalan DPR

KONFRONTASI-Hak Angket yang ditujukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai hanya merupakan akal-akalan DPR agar bisa membuka rahasia penyidikan kasus megakorupsi e-KTP. Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (29/4).

ICW Ajak Masyarakat Tidak Pilih Partai Pendukung Hak Angket KPK

Konfrontasi - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengajak masyarakat untuk mengkritisi hak angket yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Donal, masyarakat sebaiknya tidak mendukung partai yang menyetujui hak angket tersebut.

Soal Bagi-bagi Sembako Kubu Ahok-Djarot, ICW: Itu Kejahatan Pemilu!

KONFRONTASI-Pembagian sembako yang marak dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saeful Hidayat menjelang pemungutan suara diduga merupakan sebuah skema yang sistematis, terstruktur dan massiv di sejumlah tempat di Jakarta.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz pun menyebut politik uang tersebut berbentuk pembagian sembako beserta selebaran ajakan untuk memilih calon tertentu sebagai tindakan kejahatan.

Pages