15 December 2019

Ical

Ical: Ini Bukan Lagi Masalah Golkar dan PPP, Tapi Masalah Demokrasi

KONFRONTASI - Guna menanggapi situasi politik terkini, khususnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang mengesahkan kubu Agung Laksono, Ketua Umum Partai Golkar produk Musyawarah Nasional (Munas) Bali Aburizal Bakrie (Ical) menggelar rapat tertutup dengan seluruh anggota Fraksi Golkar di DPR.

Ical mengatakan, dirinya telah berpesan kepada seluruh anggota fraksi Golkar untuk tetap bekerja melayani rakyat dengan baik.

Lawan Yasonna Laoly, Ical Tegaskan Indonesia Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan

KONFRONTASI -  Ketua Umun Partai Golkar yang disahkan melalui Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) menyerukan perlawanan terhadap keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

"Indonesia negara hukum bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu produk hukum harus benar-benar diutamakan. Fraksi Golkar di DPR tidak bisa direbut. Kalau direbut, lawan!" kata Ical di ruang Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (23/3/2015).

Lawan Kesewenang-wenangan Laoly, Golkar Rapat dengan KMP, Wakil Ketua MPR RI Bakal Diganti

KONFRONTASI - Fraksi Partai Golkar DPR RI berencana mengganti wakil ketua MPR asal Golkar, yang kini dijabat Mahyudin.

"Fraksi Golkar akan lakukan pergantian wakil ketua MPR. Malam ini rapat dengan KMP untuk pergantian itu," kata Ketua Fraksi Golkar DPR, Ade Komaruddin, di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Selain akan melakukan pergantian wakil ketua MPR, Fraksi Golkar juga akan mengganti beberapa pengurus fraksi yang membelot ke kubu Agung Laksono. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, telah mengesahkan kepengurusan Laksono pada DPP Partai Golkar.

Agung Laksono Yakin Loyalis Ical Berubah Sikap

KONFRONTASI - Agung Laksono berharap seluruh anggota Fraksi Golkar di DPR RI taat asas dan menghormati Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan hasil Munas Jakarta. Pernyataan Agung ini didasari Surat Keputusan Kementeri Hukum dan HAM No. M.HH-01.AH.11.01, yang menjelaskan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono, dengan menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Partai Golkar.

Selamatkan NKRI dari Para Taipan Tionghoa, Prabowo Subianto Bakal Kalahkan Joko Wi di Pilpres 2019?

KONFRONTASI - Meski kalah di pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 lalu oleh pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto belum menyerah untu memperbaiki Republik Indonesia. 

Kabarnya, Prabowo akan kembali maju dalam Pilpres 2019. Namun untuk saat ini, Prabowo bersama gerbong Koalisi Merah Putih menyatakan mendukung penuh pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

Kata Pengamat, Sebaiknya Ical Ajukan Hak Bertanya

KONFRONTASI-Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menjelaskan hak angket yang akan diajukan Golkar kubu Abu Rizal Bakrie (Ical) tidak tepat. Hal ini karena, putusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) itu pasti melalui restu Presiden Joko Widodo.

Dia menjelaskan sebaiknya Golkar kubu Ical ajukan hak bertanya lebih dulu. "Karena kalau hak bertanya tidak perlu forum. Yang menyelenggrakan hanya mereka yang terkena dampak langsung dari putusan dan pengesahan Menkumham terhadap Golkar kubu Agung," kata Refli pada Republika, Ahad (22/3).

Surya Paloh Tak Ingin Golkar Hancur. Gombal?

KONFRONTASI -  Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, merasa tetap dekat dengan kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie agar konflik internal Golkar segera selesai. Surya Paloh juga tidak menampik ikut memfasilitasi roadshow politik dan upaya islah kedua kubu.

Kalau peran saya ada, saya tidak menampik itu. Tapi saya pikir peran saya sebagai sahabat. Kalau diminta pendapat, saran masak kitamedit," katanya di acara Man's Obsession Awards di Hotel Indonesia, Kempinski, Jakarta, Kamis 19 Maret 2015.

Usut Surat Mandat Palsu, Bareskrim Bakal Panggil Agung Laksono

KONFRONTASI - Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Rikwanto mengatakan, pihaknya terus melakukan penyelidikan  pada kasus yang telah dilaporkan oleh Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) terhadap Munas Partai Golkar yang dilakukan Agung Laksono di Ancol. Penyidik Bareskrim juga telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi hingga ke daerah-daerah yang diduga menggunakan surat mandat palsu untuk melakukan Munas di Ancol.

Agung Laksono Sebut Laporan Ical Golkar ke Polisi Mengada-ada

KONFRONTASI - Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono menilai langkah Aburizal Bakrie sangat keliru dan terlalu mengada-ngada jika harus melaporkan menkumham ke bareskrim mabes polri.

"Itu kekeliruan pendapat saja. Tidak ada tuduhan memanipulasi terhadap pemalsuan dokumen. Itu laporan mengada-mengada," ujar Agung Laksono kepada wartawan di kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/3)

Lewat Twitter Ical Bantah Agung Laksono Sudah Menang

KONFRONTASI-Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie masih belum mau menerima hasil sidang Mahkamah Partai Golkar, yang sudah diketok palu, Selasa (3/3) sore.

Lewat akun twitter @aburizalbakrie, Ical, sapaannya, terkesan belum mau menerima. "Saya akan menjelaskan mengenai hasil dari keputusan sidang Mahkamah Partai @Golkar5 agar tidak terjadi informasi yang simpang siur," tulis Ical di @aburizalbakrie.

Menurut Ical, belum ada hasil atau keputusan dalam sidang mahkamah partai tersebut.

Pages