21 June 2019

Hoax

Ratna Sarumpaet: Saya Disebut Ratu Pembohong

KONFRONTASI-Terdakwa kasus berita berita bohong atau hoax, Ratna Sarumpaet meyakini dirinya tak melakukan tindak pidana informasi bohong. Ratna menegaskan ia tak ada maksud membuat keonaran di masyarakat.

"Saya tekankan kembali bahwa tidak ada maksud saya membuat keonaran atau kekacauan di kalangan masyarakat. Apalagi bermaksud untuk menimbulkan rasa permusuhan di kalangan rakyat, individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA," kata Ratna di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 18 Juni 2019.

Tak Terima Dituduh Makar, Kuasa Hukum: Kivlan Zen Polisikan Balik Pelapornya

Konfrontasi - Mantan Kepala Staf Komando Cadang Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen melapor balik seorang wiraswasta bernama Jalaludin. Pria ini yang melaporkannya ke polisi atas tuduhan penyebaran berita bohong atau hoax dan upaya makar. Laporan dibuat di Bareskrim Mabes Polri oleh kuasa hukum Kivlan.

Kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni menyebut, kliennya keberatan sekali dengan apa yang dituduhkan padanya. Sebab yang dilakukan kliennya hanya unjuk rasa bukan upaya makar.

Hoax hari Pertama Ramadhan: Koalisi Prabowo-Sandi Pecah?

KONFRONTASI -  Pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Komandan Komando Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan calon presiden Joko Widodo atau Jokowi, serta pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera agar menghentikan seruan 2019 ganti presiden memunculkan anggapan koalisi Prabowo-Sandi pecah.

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan bahwa terlalu dini mengatakan bahwa  koalisi parpol pengusung Prabowo-Sandi pecah. Pasalnya, setiap perhelatan pemilu tidak ada koalisi yang relatif solid.

KPU Salah Paham, Sebut Laporan Bug di Situsnya Hoax, Ini Klarifikasi Siswa Kelas II MTs

Konfrontasi - Bantahan KPU tentang berita hoax anak kelas II MTS membobol situs kpu.go.id justru membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kian disudutkan netizen.

Melalui akun twitternya,@KPU_ID, KPU menegaskan bahwa itu adalah berita hoax dengan mengatakan bahwa itu adalah kejadian tahun 2017 dengan membobol situs ppid.kpu.go.id, bukan situs web Pemilu 2019.

Bantahan KPU itu langsung mendapat komentar miring dari para pengguna twitter.

Ribuan Warga Kepung Kantor KPU Sampang, Itu Hoax!

KONFRONTASI-Video kericuhan yang menyebut ribuan warga mengepung kantor Komisi Pemilihan Umum Sampang, Madura, Jawa Timur, beredar di media sosial pada Senin, 22 April 2019. Kepolisian Daerah Jawa Timur menegaskan bahwa peristiwa dalam video adalah kejadian saat Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 lalu, tak berkaitan dengan Pemilu 2019.

KPU Minta Polisi Tangkap Penyebar Hoax Terkait Pilpres di Luar Negeri

KONFRONTASI-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta aparat kepolisian menelusuri dan menangkap oknum penyebar hoaks terkait hasil Pilpres 2019 di luar negeri. Arief memastikan kabar tersebut adalah hoaks atau palsu.

Sebab, pihaknya baru akan melaksanakan penghitungan suara di TPS luar negeri yang tersebar di 130 kota dan 5 benua pada Rabu, 17 April mendatang. “Saya ingin katakan kalau hasil pemilu di luar negeri yang beredar itu tidak benar," ujar Arief di kantor KPU, Jakarta Pusat, kemarin.

Sebelumnya beredar kabar mengenai hasil pilpres di luar negeri tersebar digrup pesan singkat WhatsApp dan media sosial lainnya. Dalam pesan yang beredar tertulis hasil perhitungan suara yang menyebut keunggulan pasangan Prabowo-Sandi. Pesan tersebut memperlihatkan hasil hitung sementara di sejumlah negara, antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yaman, Belgia, Jerman, dan Amerika Serikat.

Dalam perhitungan sementara untuk Arab Saudi, menyebut pasangan nomor urut 02 unggul 65,4% suara, sementara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 25,6%. Keunggulan pasangan nomor urut 02 juga terjadi di Korea Selatan dengan perolehan suara 64,8% suara dan paslon nomor urut 01 sebesar 35,2%. Arief menjelaskan, pemungutan suara di luar negeri atau early voting sudah dimulai sejak 8 hingga 14 April 2019.

Berbeda dengan di dalam negeri yang akan dilakukan serempak pada 17 April 2019 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 644/2019. “Meskipun dilakukan pemungutan lebih awal tapi penghitungan suaranya itu dilakuakan pada tanggal 17 April. Jadi kalo sudah ada yang mengeluarkan rilis-rilis hasil itu, itu bukan hasil yang dikekuarkan KPU," tegasnya.

Kecuali kata Dia, memang ada orang-orang yang melakukan survei melakukan metode exitpol. "Tapi sepanjang yang saya tau, di luar negeri enggak ada yang melakukan itu," tuturnya. Komisioner KPU Hasyim Asy'ari juga membantah informasi tentang hasil perolehan suara pilptes di luar negeri.

Hoax Sudah Jadi Bagian dari Permainan Politik

KONFRONTASI-Pakar Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga Surabaya Prof Dr Henry Subiakto mengatakan hoaks sudah menjadi bagian permainan politik, bahkan hoaks telah dipercaya bisa menjadi alat sukses politik di berbagai negara.

“Kenapa hoaks susah dihilangkan, walaupun ada yang menganggap sampah demokrasi. Jawabnya karena hoaks sudah menjadi ‘part of political game’,” ujarnya pada acara Forum Discussion Group yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Makassar, Senin.

Ketua Partai Hanura Wiranto Jabat Menko Polhukam, Kata BPN: Benar-benar Gak Paham UU

KONFRONTASI - Gagasan Menko Polhukam Wiranto untuk menjerat pelaku hoax dengan UU Terorisme, dianggap berlebihan. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi dari Direktorat Advokasi dan Hukum, menyatakan ketidaksepakatannya. Dianggap Wiranto tidak paham aturan perundang-undangan. BPN malah meminta tindak pidana korupsi dan kecurangan pemilu yang bisa dijerat UU Terorisme.

Jubir Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman menilai pernyataan Wiranto bertentangan dengan aturan yang lain. Pernyataan tersebut sama sekali tak mempunyai argumen yang lengkap.

Wacanakan Jerat Pelaku Hoax dengan UU Terorisme, Wiranto Dianggap Keblinger

KONFRONTASI-Direktur The Community Ideological Islamic Analyst (CIIA) menyesalkan wacana yang dilontarkan oleh Menkopolhukam RI Wiranto terkait penggunaan UU Terorisme untuk tangani hoaks politik. Ia menilai wacana tersebut justru dapat memantik keprihatinan banyak pihak, terutama dari komponen yang cukup paham terkait substansi UU Terorisme dan relasinya dengan persoalan pemilu.

"UU terorisme untuk pemilu, ini nalar keblinger?" tanya Harits seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/3).

Haruskah Penyebar Hoax Dijerat dengan UU Terorisme? Ini Respon Polri

KONFRONTASI-Polri menjawab pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menyebut UU Terorisme bisa menjerat para pelaku penyebar hoax. Polri mengatakan pelaku penyebar hoax bisa dijerat UU Terorisme jika terindikasi jaringan teroris.

Pages