23 April 2019

Hoax

Ribuan Warga Kepung Kantor KPU Sampang, Itu Hoax!

KONFRONTASI-Video kericuhan yang menyebut ribuan warga mengepung kantor Komisi Pemilihan Umum Sampang, Madura, Jawa Timur, beredar di media sosial pada Senin, 22 April 2019. Kepolisian Daerah Jawa Timur menegaskan bahwa peristiwa dalam video adalah kejadian saat Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 lalu, tak berkaitan dengan Pemilu 2019.

KPU Minta Polisi Tangkap Penyebar Hoax Terkait Pilpres di Luar Negeri

KONFRONTASI-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta aparat kepolisian menelusuri dan menangkap oknum penyebar hoaks terkait hasil Pilpres 2019 di luar negeri. Arief memastikan kabar tersebut adalah hoaks atau palsu.

Sebab, pihaknya baru akan melaksanakan penghitungan suara di TPS luar negeri yang tersebar di 130 kota dan 5 benua pada Rabu, 17 April mendatang. “Saya ingin katakan kalau hasil pemilu di luar negeri yang beredar itu tidak benar," ujar Arief di kantor KPU, Jakarta Pusat, kemarin.

Sebelumnya beredar kabar mengenai hasil pilpres di luar negeri tersebar digrup pesan singkat WhatsApp dan media sosial lainnya. Dalam pesan yang beredar tertulis hasil perhitungan suara yang menyebut keunggulan pasangan Prabowo-Sandi. Pesan tersebut memperlihatkan hasil hitung sementara di sejumlah negara, antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yaman, Belgia, Jerman, dan Amerika Serikat.

Dalam perhitungan sementara untuk Arab Saudi, menyebut pasangan nomor urut 02 unggul 65,4% suara, sementara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 25,6%. Keunggulan pasangan nomor urut 02 juga terjadi di Korea Selatan dengan perolehan suara 64,8% suara dan paslon nomor urut 01 sebesar 35,2%. Arief menjelaskan, pemungutan suara di luar negeri atau early voting sudah dimulai sejak 8 hingga 14 April 2019.

Berbeda dengan di dalam negeri yang akan dilakukan serempak pada 17 April 2019 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 644/2019. “Meskipun dilakukan pemungutan lebih awal tapi penghitungan suaranya itu dilakuakan pada tanggal 17 April. Jadi kalo sudah ada yang mengeluarkan rilis-rilis hasil itu, itu bukan hasil yang dikekuarkan KPU," tegasnya.

Kecuali kata Dia, memang ada orang-orang yang melakukan survei melakukan metode exitpol. "Tapi sepanjang yang saya tau, di luar negeri enggak ada yang melakukan itu," tuturnya. Komisioner KPU Hasyim Asy'ari juga membantah informasi tentang hasil perolehan suara pilptes di luar negeri.

Hoax Sudah Jadi Bagian dari Permainan Politik

KONFRONTASI-Pakar Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga Surabaya Prof Dr Henry Subiakto mengatakan hoaks sudah menjadi bagian permainan politik, bahkan hoaks telah dipercaya bisa menjadi alat sukses politik di berbagai negara.

“Kenapa hoaks susah dihilangkan, walaupun ada yang menganggap sampah demokrasi. Jawabnya karena hoaks sudah menjadi ‘part of political game’,” ujarnya pada acara Forum Discussion Group yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Makassar, Senin.

Ketua Partai Hanura Wiranto Jabat Menko Polhukam, Kata BPN: Benar-benar Gak Paham UU

KONFRONTASI - Gagasan Menko Polhukam Wiranto untuk menjerat pelaku hoax dengan UU Terorisme, dianggap berlebihan. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi dari Direktorat Advokasi dan Hukum, menyatakan ketidaksepakatannya. Dianggap Wiranto tidak paham aturan perundang-undangan. BPN malah meminta tindak pidana korupsi dan kecurangan pemilu yang bisa dijerat UU Terorisme.

Jubir Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman menilai pernyataan Wiranto bertentangan dengan aturan yang lain. Pernyataan tersebut sama sekali tak mempunyai argumen yang lengkap.

Wacanakan Jerat Pelaku Hoax dengan UU Terorisme, Wiranto Dianggap Keblinger

KONFRONTASI-Direktur The Community Ideological Islamic Analyst (CIIA) menyesalkan wacana yang dilontarkan oleh Menkopolhukam RI Wiranto terkait penggunaan UU Terorisme untuk tangani hoaks politik. Ia menilai wacana tersebut justru dapat memantik keprihatinan banyak pihak, terutama dari komponen yang cukup paham terkait substansi UU Terorisme dan relasinya dengan persoalan pemilu.

"UU terorisme untuk pemilu, ini nalar keblinger?" tanya Harits seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/3).

Haruskah Penyebar Hoax Dijerat dengan UU Terorisme? Ini Respon Polri

KONFRONTASI-Polri menjawab pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menyebut UU Terorisme bisa menjerat para pelaku penyebar hoax. Polri mengatakan pelaku penyebar hoax bisa dijerat UU Terorisme jika terindikasi jaringan teroris.

Wiranto Wacanakan Gunakan UU Terorisme untuk Perangi Hoax

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menginginkan penyebar hoaks dijerat dengan Undang-undang Terorisme. Sebab, Wiranto menilai hoaks sama bahayanya dengan teroris.

"Hoaks ini meneror masyarakat. Terorisme itu ada yang fisik, ada yang nonfisik. Tetapi kan teror, karena menimbulkan ketakutan," ucap Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

Ketua JPNU Ida Fauziah: Perempuan NU Tak Terpengaruh Hoax

KONFRONTASI -  Kaum perempuan Nahdlatul Ulama (NU) diminta untuk tidak terpancing berita yang tidak benar atau hoax. Apalagi sekarang ini hawa politik semakin panas, tetap damai menjaga negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rizal Ramli: Kualitas Debat Presiden Harus Diperbaiki. Data Jokowi Ngawur, Prabowo Berpihak Rakyat dan Tenang, Jokowi Justru Emosional

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli mengungkaokan di dialog ILC TV One, calon presiden petahana Joko Widodo pada debat kedua Pilpres yang banyak menyampaikan data yang tidak akurat, data ngawur. ''Debat pilpres nanti harus diperbaiki kualitasnya,''ujarnya..

Dia bahkan menyebutkan data yang disajikan Jokowi adalah data yang ngasal, ngawur dan manipulatif.

Demikian dikatakan ekonom senior ini di akun Twitter, Selasa (19/2/2019).

“Pada debat kedua, luar biasa banyaknya data yang ngasal, ngawur dan manipulatif,” katanya.

Hoax, Tenggat Pembayaran PLN Diubah Hanya Sampai Tanggal Lima

KONFRONTASI-Beredar unggahan di media sosial yang isinya pemberitahuan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengubah tenggat pembayaran tagihan listrik dari semula tanggal 20 setiap bulannya menjadi tanggal 5 pada setiap bulannya.

Informasi tersebut tertulis "Sekedar info, mulai bln Maret pembayaran tagihan PLN dimajukan, yg biasax paling lambat tgl 20 setiap bulan dimajukan tgl 5, pembayaran sesudah tgl 5 kena denda. Tolong bantu share kpd keluarga, tetangga&teman2.Smg bermanfaat"

Pages