21 February 2017

Hanura

PDI P Tuding NasDem, Golkar dan Hanura Setengah Hati Menangkan Ahok-Djarot

Konfrontasi - Politikus PDIP Trimedya Panjaitan menilai partai pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok)- Djarot Syaiful Hidayat tidak bekerja maksimal untuk memenangkan Pilgub DKI. Menurutnya, strategi Partai NasDem, Partai Hanura dan Partai Golkar untuk memenangkan Ahok-Djarot belum maksimal.

Politikus Hanura Polisikan Presdir Freeport Chappy Hakim

KONFRONTASI-Insiden di DPR pada 9 Februari lalu berbuntut panjang. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, Mukhtar Tompo, melaporkan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim ke Badan Reserse Kriminal Polri. Ini adalah buntut dari .

Mukhtar datang ke Bareskrim Polri, gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017) pukul 15.14 WIB.

Makna Teroris Harus Didefinisikan dengan Akurat agar Tidak Bias

KONFRONTASI-Makna teroris harus didefinisikan secara akurat dalam RUU Terorisme yang sedang dibahas DPR RI sehingga tidak terjadi bias. Demikian ditegaskan anggota Panitia Kerja RUU Terorisme Arsul Sani.

“Dalam pembahasan di Panja RUU Terorisme, ternyata mencari definisi teroris secara akurat itu tidak mudah,” kata Arsul pada diskusi “Forum Legislasi: RUU Terorisme” di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/1).

Menurut Arsul, setelah dicari-cari dalam buku teks juga sulit mencari definisi teroris secara akurat.

Gabung Hanura, Gede Pasek Minta Maaf ke Pak SBY

KONFRONTASI - Politisi asal Bali I Gede Pasek Suardika memutuskan bergadung dengan Partai Hanura setelah keluar dari Partai Demokrat.

Keputusan itu diambil anggota DPD itu setelah Wakil Ketua MPR yang juga Anggota DPD dari Kalimantan Barat Oesman Sapta (Oso) terpilih sebagai ketua umum Hanura.

Gabung dengan Hanura, Pasek yang pernah duduk sebagai ketua DPP Demokrat dan ketua Komisi III DPR, mendapat jabatan moncer. Yaitu, wakil ketua umum DPP Hanura.

Langkah Pasek masuk Hanura ternyata diikuti oleh konstituen dan sahabat di akar rumput.

Oesman Sapta: Ngapain Pakai Treshold-treshold, Nol Persen Saja

KONFRONTASI-Partai Hanura tidak setuju ada ambang batas presiden atau presidential threshold berbasis perolehan kursi di DPR.

"Ngapain sih pakai treshold-treshold. Nol persen saja‎," kata Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Oesman mengaku, pihaknya tidak setuju adanya presidential threshold bukan berarti agar dirinya mudah mencalonkan diri sebagai presiden. Wakil Ketua MPR ini mengklaim, tidak memiliki niat menjadi presiden.

Hanura: PT dan PresT Tidak Relevan Lagi

KONFRONTASI-Pencabutan ambang batas masuk parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) mendapat dukungan dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai besutan Wiranto tersebut menilai kedua hal itu tidak diperlukan lagi pada Pemilu 2019. Pasalnya, pemilu legislatif (Pileg) bersamaan dengan pemilu presiden (Pilpres).

Demi Keadilan, Wacana Presidential Threshold 0%, Hanura: Sementara Kami Sepakat

JAKARTA-Partai Hanura menambah daftar partai politik yang menyetujui ambang batas presidensial (presidential threshold) menjadi 0 persen. Bahkan, Hanura menginginkan ambang batas parlemen (parlimentary threshold) juga 0 persen.

"Ini masih keputusan sementara ya, karena ini adalah awal menyatukan Pilpres dan Pileg, tentu threshold tidak signifikan lagi. Saya sepakat presidential threshold nol persen. Sebaiknya juga nol persen di parlemen," ujar Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana saat dihubungi, Rabu (11/1/2017).

OSO Ajak Anggota DPD Masuk Hanura

KONFRONTASI-Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum terpilih Partai Hanura, mengakui telah berkomunikasi dengan sejumlah anggota DPD. Hasilnya, dia mengatakan memang banyak anggota DPD yang bersedia dan ingin menjadi kader Partai Hanura.

"Saya tanya apakah kalian sudah makmur? Dan siapa yang bisa memakmurkan kalian? Jadi kalau kalian bilang Hanura, mari sama-sama kita dukung Hanura. Bukan berarti partai lain tak bisa," kata Oesman Sapta Odang di kediamannya di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Desember 2016.

Oso Jadi Ketum, Loyalis Anas Merapat ke Hanura

KONFRONTASI-Anggota DPD RI dari Kalimantan Barat yang juga Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang alias Oso diputuskan sebagai ketua umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menggantikan Wiranto. Oso akan memimpin Hanura hingga tahun 2020. Keputusan tersebut resmi dikeluarkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai tersebut.

Usai terpilih, Oso kemudian didaulat menyampaikan pidato perdananya sebagai ketum Hanura. Di situ, Oso mengaku dirinya kaget dan bergetar hatinya karena tak menyangka akan memimpin partai sebesar Hanura.

Kasus e-KTP, KPK Panggil Politisi Hanura

KONFRONTASI-KPK memanggil anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

"Miryam S Haryani diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto)," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Kamis.

Pages