29 March 2017

Hanura

Mengaku Ditekan Penyidik KPK, Politikus Hanura Ini Cabut BAP

KONFRONTASI-Mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Hariyani berlinang air mata saat bersaksi di persidangan perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/3). Miryam diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Politikus Partai Hanura ini tidak dapat menahan air mata ketika dicecar hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang dipimpin John Halasan Butarbutar, ihwal keterangan yang sudah ditandatanganinya dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Gemura: Gede Pasek Tak Tahu Diri

KONFRONTASI-Wakil Ketua Umum Bidang Internal DPP Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura) Samiyanto Athar menilai pernyataan Wakil Ketua DPP Partai Hanura Gede Pasek Suardika yang menyebut Gemura bukan lagi organisasi otonom (ortom) Partai Hanura, tidak berdasar.

Samiyanto bahkan menyerang balik Pasek dengan menyatakan mantan politisi Partai Demokrat itu sebagai imigran politik yang tak tahu diri, bertindak bukan sebagai tamu di rumah besar Hanura selaku rumah Gemura.

MA Tetap Vonis Dewi Limpo 8 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Mahkamah Agung tetap menghukum mantan Anggota Komisi VII DPR dari Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo dengan delapan tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Anggota majelis hakim perkara kasasi itu, Krisna Harahap, Rabu (22/2/2017), membenarkan putusan yang memperkuat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan delapan tahun kurungan dan denda Rp200 juta.

“Karena terbukti menerima suap sebesar 177.700 dolar AS dalam rangka pengadaan anggaran untuk pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua,” katanya seperti dilansir Antara.

PDI P Tuding NasDem, Golkar dan Hanura Setengah Hati Menangkan Ahok-Djarot

Konfrontasi - Politikus PDIP Trimedya Panjaitan menilai partai pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok)- Djarot Syaiful Hidayat tidak bekerja maksimal untuk memenangkan Pilgub DKI. Menurutnya, strategi Partai NasDem, Partai Hanura dan Partai Golkar untuk memenangkan Ahok-Djarot belum maksimal.

Politikus Hanura Polisikan Presdir Freeport Chappy Hakim

KONFRONTASI-Insiden di DPR pada 9 Februari lalu berbuntut panjang. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, Mukhtar Tompo, melaporkan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim ke Badan Reserse Kriminal Polri. Ini adalah buntut dari .

Mukhtar datang ke Bareskrim Polri, gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017) pukul 15.14 WIB.

Makna Teroris Harus Didefinisikan dengan Akurat agar Tidak Bias

KONFRONTASI-Makna teroris harus didefinisikan secara akurat dalam RUU Terorisme yang sedang dibahas DPR RI sehingga tidak terjadi bias. Demikian ditegaskan anggota Panitia Kerja RUU Terorisme Arsul Sani.

“Dalam pembahasan di Panja RUU Terorisme, ternyata mencari definisi teroris secara akurat itu tidak mudah,” kata Arsul pada diskusi “Forum Legislasi: RUU Terorisme” di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/1).

Menurut Arsul, setelah dicari-cari dalam buku teks juga sulit mencari definisi teroris secara akurat.

Gabung Hanura, Gede Pasek Minta Maaf ke Pak SBY

KONFRONTASI - Politisi asal Bali I Gede Pasek Suardika memutuskan bergadung dengan Partai Hanura setelah keluar dari Partai Demokrat.

Keputusan itu diambil anggota DPD itu setelah Wakil Ketua MPR yang juga Anggota DPD dari Kalimantan Barat Oesman Sapta (Oso) terpilih sebagai ketua umum Hanura.

Gabung dengan Hanura, Pasek yang pernah duduk sebagai ketua DPP Demokrat dan ketua Komisi III DPR, mendapat jabatan moncer. Yaitu, wakil ketua umum DPP Hanura.

Langkah Pasek masuk Hanura ternyata diikuti oleh konstituen dan sahabat di akar rumput.

Oesman Sapta: Ngapain Pakai Treshold-treshold, Nol Persen Saja

KONFRONTASI-Partai Hanura tidak setuju ada ambang batas presiden atau presidential threshold berbasis perolehan kursi di DPR.

"Ngapain sih pakai treshold-treshold. Nol persen saja‎," kata Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Oesman mengaku, pihaknya tidak setuju adanya presidential threshold bukan berarti agar dirinya mudah mencalonkan diri sebagai presiden. Wakil Ketua MPR ini mengklaim, tidak memiliki niat menjadi presiden.

Hanura: PT dan PresT Tidak Relevan Lagi

KONFRONTASI-Pencabutan ambang batas masuk parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) mendapat dukungan dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai besutan Wiranto tersebut menilai kedua hal itu tidak diperlukan lagi pada Pemilu 2019. Pasalnya, pemilu legislatif (Pileg) bersamaan dengan pemilu presiden (Pilpres).

Demi Keadilan, Wacana Presidential Threshold 0%, Hanura: Sementara Kami Sepakat

JAKARTA-Partai Hanura menambah daftar partai politik yang menyetujui ambang batas presidensial (presidential threshold) menjadi 0 persen. Bahkan, Hanura menginginkan ambang batas parlemen (parlimentary threshold) juga 0 persen.

"Ini masih keputusan sementara ya, karena ini adalah awal menyatukan Pilpres dan Pileg, tentu threshold tidak signifikan lagi. Saya sepakat presidential threshold nol persen. Sebaiknya juga nol persen di parlemen," ujar Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana saat dihubungi, Rabu (11/1/2017).

Pages