21 October 2019

Gratifikasi

Kuasa Hukum Masinton Desak KPK Usut Dugaan Gratifikasi Dirut Pelindo II

Konfrontasi - Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu terus mendesak KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi dari Dirut Pelindo II, RJ Lino ke Menteri BUMN Rini Soemarno. Hari ini, Jumat (2/10/2015), kuasa hukum Masinton datang ke markas komisi antirasuah untuk menanyakan perkembangan laporan tersebut.

Ahok Heran Kenapa Orang Indonesia Doyan Minta Uang Dari Proyek

Konfrontasi - Sejumlah proyek di Jakarta belum berjalan karena terkendala pembebasan lahan. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, penyebab lahan sulit dibebaskan karena banyak pihak yang ikut 'main mata', tak terkecuali PNS DKI. 

Itu sebabnya, Ahok, sapaan Basuki, menekankan pada anak buahnya jangan coba-coba menerima suap.

Ahok: Tak Laporkan Gratifikasi, Pejabat DKI Bisa DImiskinkan

KONFRONTASI-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melaporkan gratifikasi yang diterima.

"Kepada para pejabat yang belum sempat melaporkan gratifikasi yang diterima, saya minta agar segera dilaporkan. Kalau tidak lapor, maka hukumannya akan lebih besar dibandingkan korupsi," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.

Kasus Gratifikasi, Anas akan Ajukan Kasasi

KONFRONTASI-Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan mengajukan kasasi dalam perkara penerimaan hadiah dari sejumlah proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang.

"Saya datang hari ini khusus untuk menjenguk klien saya Anas Urbaningrum yang akan mengajukan kasasi dan batas waktu kasasi pada Senin yang akan datang," kata pengacara Anas, Adnan Buyung Nasution, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat.

Pengadilan Tinggi Jakarta pada 4 Februari 2015 memutuskan mengurangi vonis Anas menjadi tujuh tahun penjara.

Lantik Tersangka Gratifikasi, Menteri Jonan Dianggap Menyimpang dari Semangat Jokowi-JK

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Lukman Edy menilai langkah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang melantik tersangka kasus gratifikasi ponten UPTD terminal Purabaya Bungurasih tahun 2009 menjadi Direktur Angkutan Lalu Lintas Jalan di Kementerian Perhubungansangat bertentangan dengan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemberantasan korupsi.

Gratifikasi Jokowi dan Budi Gunawan, Apa Bedanya?

KONFRONTASI - Politisi PDI Perjuangan, Bambang "Beathor" Suryadi menilai residen Joko Widodo takut melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri karena khawatir citra politiknya tergerus dan tak terpilih lagi pada Pilpres 2019.

Karena itu, Komjen Budi Gunawan yang tersandung kasus korupsi gratifikasi (menerima hadiah atau janji) mestinya bisa menjawab pertanyaan publik termasuk soal harta kekayaan yang dimilikinya

Ketika Rasulullah Mengutuk Pelaku Gratifikasi

KONFRONTASI-Parktek gratifikasi tak hanya terjadi pada zaman modern saja. Pada masa Rasulullah Saw, perilaku ini juga terjadi. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Al-Lutaibah yang diberi tugas sebagai pengelola zakat. Ia menyalahgunakan tugasnya (jabatan) untuk memperkaya diri.

Suatu hari, Ibnu Al-Lutaibah seorang petugas zakat datang menghadap Rasulullah SAW untuk melaporkan dan menyerahkan hasil penarikan zakat dengan mengatakan: “Ini untukmu, dan yang ini telah dihadiahkan kepadaku!”

Kejagung Kembali Periksa Denny Indrayana Terkait Kasus Gratifikasi

KONFRONTASI - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Denny Indrayana, Jumat 3 Oktober 2014, kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait adanya dugaan grartifikasi di kementeriannya. "Dia dijawalkan diperiksa hari ini. Biasanya pemeriksaan dimulai pukul 09.00 WIB," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta.

Pages