23 October 2019

Gratifikasi

Jokowi Serahkan Gratifikasi Senilai Rp58 Miliar ke KPK

Konfrontasi -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sejumlah barang gratifikasi yang dikumpulkan sejak 2017-2018 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Barang yang diserahkan sebanyak enam boks dengan nilai Rp58 miliar.

"Barang-barang ini sebelumnya sudah dilaporkan Bapak Presiden dan sekarang kami bawa untuk diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono di Kompleks Istana Presiden, Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018). 

Waduh, Kecantikan Wajah Bupati Rita dari Hasil Gratifikasi

Konfrontasi - Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari diduga menggunakan uang hasil gratifikasi untuk membiayai perawatan kecantikan. Salah satunya dengan menjalani perawatan kecantikan dengan dokter Sonia Wibisono.

"Ada kebutuhan penyidikan untuk klarifikasi terkait dengan penggunaan kekayaan tersangka RIW untuk perawatan kecantikan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (26/1/2018).

KPK Sita Mobil Jeep Wrangler Bupati Nganjuk

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dua mobil milik Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman terkait kasus dugaan gratifikasi. Kedua unit mobil itu adalah Jeep Wrangler dan Smart Fortwo.

"Aset-aset yang telah disita Jeep Wrangler Sahara Artic 4D tahun 2012 dan satu unit mobil Smart Fortwo warna abu-abu tua," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Desember 2017.

Terima Gratifikasi, Mantan Atase Imigrasi Dituntut Lima Tahun Penjara

Atase Imigrasi Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur 2013-2016 Dwi Widodo dituntut lima tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp535,1 juta dan 27.400 ringgit Malaysia.

"Supaya majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Dwi Widodo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap Dwi Widodo berupa penjara selama lima tahun ditambah denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Arif Suhermanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Tuntutan itu diajukan karena Dwi dinilai terbukti menerima "fee" sebesar Rp524,35 juta, vocher hotel senilai Rp10,807 juta serta 63.500 ringgit (sekitar Rp197 juta) sebagai imbalan pengurusan calling visa dan pembuatan paspor dengan metode "reach out".

Tuntutan itu disampaikan berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 12 huruf b jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Selain pidana penjara, JPU KPK juga menuntut Dwi Widodo untuk membayar uang pengganti sejumlah harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.

"Menghukum Dwi Widodo membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi aquo yaitu sejumlah Rp535,1 juta dan 27.400 ringgit Malaysia dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh jaksa untuk dilelang dan bila tidak mencukupi akan dipidana selama dua tahun penjara," tambah Jaksa Arief.

Uang pengganti itu berkurang karena sejumlah pegawai KBRI Kuala Lumpur yang menerima uang dari Dwi sudah mengembalikan uang dalam penyidikan di KPK.

"Uang 63.500 ringgit Malaysia ada yang digunakan untuk THR staf KBRI pada 2016 namun staf KBRI sudah mengembalikan 36.100 ke KPK pada tahap penyidikan sehingga jumlah yang harus dikembalikan adalah Rp524,35 juta; vocer hotel senilai Rp10,807 juta dan 63.500 dikurangi 36.100 ringgit Malaysia sebagai jumlah yang dinikamti terdakwa," ungkap jaksa.
 

KPK Masih Bungkam soal Direksi BUMN Penerima Gratifikasi

KONFRONTASI - Nama direksi salah satu BUMN yang diduga menerima gratifikasi dalam bentuk uang dan menyimpannnya di negara Singapura masih disembunyikan KPK.

Menurut Plh. Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, pihaknya masih mendalami laporan terkait anak buah Menteri BUMN Rini Sumarno yang diduga menerima gratifikasi. KPK belum bisa membeberkan lebih jauh, terlebih soal dugaan korupsi yang bakal menjerat oknum direksi BUMN tersebut.

Rumah Orang Tua Rohadi di Indramayu Ikut Digeledah KPK

KONFRONTASI-Serangkaian penggeledahan dilakukan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)di sejumlah lokasi di Indramayu, Jawa Barat pada Kamis kemarin (26/8). Pengeledahan terkait dengan penetapan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi sebagai tersangka penerimaan gratifikasi.

Terima Gelas, Piring dan Toples, Bambang Soesatyo Lapor KPK

KONFRONTASI-Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo melaporkan gratifikasi Idul Fitri berupa tiga buah parsel berisi piring, gelas dan toples.

"Ini penyerahan biasa, ucapan Idul Fitri mungkin ini dianggap gratifikasi. Ini dari mitra ada sebagian juga dari luar sehingga beliau (Bambang Soesatyo) mengatakan ini harus diserahkan ke KPK, karena aturannya begitu karena beliau sudah jadi pejabat," kata Tenaga Ahli Bambang Soesatyo, Iskandar di gedung KPK Jakarta, Senin.

Kasus Gratifikasi PUPR: KPK Mulai Periksa Saksi Terkait Budi Supriyanto

KONFRONTASI-KPK mulai memeriksa saksi untuk tersangka anggota Komisi V dari fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh anggota DPR dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Empat saksi tersebut adalah sopir pribadi anggota Komisi V dari fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti, Darmanto alias Manto dan Sahyo Samsudin.

Kemudian, tenaga ahli di Komisi V Suratin, serta karyawan swasta PT Windu Tunggal Utama Erwantoro.

Ahok: Kalau Tidak Ada yang Lapor ke KPK, Bulan Depan Saya Copot Lagi

Konfrontasi - Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) meminta jika anak buahnya pernah menerima gratifikasi segera melaporkan ke KPK mulai Senin (11/1) mendatang. Sebab bila tidak, Ahok akan memecat para PNS yang bandel.

"Kalau sempat terima, ini uang harus segera laporkan ke KPK. Saya tunggu sampai Senin karena saya tahu ada beberapa yang masalah. Kalau enggak mau laporkan kalau ada yang ketangkap, pecat dari PNS," ujar Ahok.

Pakar: Memberi Hadiah dari "Bawah" ke "Atas" Haram

Konfrontasi - Bentuk gratifikasi di tengah-tengah masyarakat lazim dikenal  sebagai hadiah, tanda terima kasih, tips, dan sebagainya.

Menurut pakar ekonom Islam Syafii Antonio, pemberian hadiah dinilai haram jika kondisi pemberi dan penerima pada posisi dari "bawah" ke "atas". Misalkan, dari bawahan ke atasan, dari wajib pajak ke petugas pajak, dari rakyat ke pejabat, dan seterusnya.

Pages