20 July 2019

Golkar

Golkar Bisa Hancur Jika Tak Tegas Terhadap Kader yang Korup

KONFRONTASI-Pengamat politik dari Universitas Indonesia Reza Haryadi menyarankan Partai Golkar jangan "lunak" terhadap kader yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.

"Ini akan merugikan dan menjadi boomerang bagi Golkar," kata Reza saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Reza mengatakan pimpinan Golkar harus mengambil tindakan tegas terhadap kader yang terlibat tindak pidana korupsi agar masyarakat tidak menilai sebagai partai politik yang permisif.

Partai Golkar Dinilai Permisif Terhadap Perilaku Koruptif

KONFRONTASI -  Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Reza Haryadi menyebutkan bahwa rentetan kasus korupsi yang menjerat sejumlah elit Partai Golkar akhir-akhir ini, dinilai akan merugikan citra partai berlambang Pohon Beringi itu di mata publik.

Munaslub Golkar Berpotensi Terjadi di Tahun Politik Jika KPK Tetapkan Korupsi Korporasi

Oleh: Haris Rusly Moti

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo pada Kamis, 20 September 2018, mengatakan membuka kemungkinan menjerat Partai Golkar sebagai tersangka jika sebagai institusi terbukti turut menerima uang korupsi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Kasus PLTU Riau-1: Golkar Bisa Dijerat Pidana Korporasi

KONFRONTASI-Petaka korupsi terus mendera para tokoh Partai Golkar. Setelah korupsi mega proyek KTP elektronik atau e-KTP, partai beringin ini kini kembali diterpa kasus hukum. Adalah kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang kian memanas dan meliar, yang mulai menyerempet satu per satu politikus Golkar.

Tidak Eni Saragih dan Idrus Marham, bahkan kasus ini juga menjadikan narapidana korupsi kasus e-KTP yang juga mantan Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR, Setya Novanto. Selain itu, KPK juga berpotensi memanggil Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Jerat Pidana Korupsi Korporasi Menunggu Golkar

KONFRONTASI -  Partai Golkar terancam pidana korupsi korporasi usai terkuaknya aliran dana suap PLTU Riau. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelisik pidana korupsi korporasi ini usai pengakuan tersangka suap PLTU Riau-1, yang juga anggota DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih.

Anggota KPK Alexander Marwata menyatakan, KPK yakin akan mampu membuktikan aliran uang suap ini digunakan untuk perhelatan Musyawarah Nasional Luar (Munaslub) Golkar pada pertengahan Desember 2017.

Dukung Jokowi-Ma’ruf, Golkar Tak Dapat Berkah di Pemilu 2019

KONFRONTASI - Partai Golkar diyakini tidak mendapatkan insentif elektoral dari pasangan yang didukung pada Pilpres 2019. Bahkan, hajatan demokrasi tersebut dianggap tidak melahirkan berkah apapun bagi Partai Golkar.

Idrus Marham Juga Mundur dari Golkar

KONFRONTASI - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya menerima surat pengunduran diri Idrus Marham dari Koordinator Bidang Kelembagaan.

Ia menjelaskan surat tertanggal 24 Agustus itu langsung diterima oleh dirinya sendiri.

Menurut Airlangga alasan Idrus mundur dari kepengurusan dikarenakan ada proses hukum yang harus dijalani. Airlangga juga mengapresiasi keputusan pengunduran diri Idrus. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan adanya jiwa kesatria pada diri Idrus.

Maruf Amin Cawapres Jokowi, Bamsoet: Jangan Lihat Tuanya, Tapi Pengalamannya

KONFRONTASI- Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta semua pihak untuk tidak menganggap remeh bakal calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin hanya karena umurnya tak lagi muda. Menurutnya, pengalaman Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini harus tetap dipertimbangkan.

"Ya saya sudah sampaikan bahwa jangan lihat tuanya, pengalaman yang harus diharapkan dari Pak Ma'ruf untuk membangun bangsa ini," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8).

Misbakhun: Tidak Pantas Prabowo Disebut Jenderal Kardus

KONFRONTASI - Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai jenderal kardus menuai kecaman.

Andi kecewa dengan langkah politik Prabowo yang dinilainya tidak sesuai kesepakatan dengan Partai Demokrat terkait pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden. Tak pelak istilah jenderal kardus menjadi pembicaraan publik dan viral di media sosial.

Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menganggap pernyataan Andi sebagai sesuatu yang tidak pantas.

Golkar tak Hadiri Pertemuan Sekjen Parpol Koalisi Jokowi di Rumah Cemara

KONFRONTASI - Tidak tampak kehadiran Sekjen Golkar, para Sekretaris Jenderal partai politik pendukung Jokowi, hari ini, Kamis (9/8/2018) menggelar pertemuan tertutup di Rumah Cemara, Jakarta Pusat.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, pertemuan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB sampai kurang lebih pukul 10.20 WIB. Dalam pertemuan itu tidak tampak kehadiran Sekjen Golkar.

"Semua hadir kecuali Golkar, izin ada acara partai," ucap Karding, Kamis (9/8/2018).

Pages