25 May 2019

Golkar

Soal Impor Pangan, Golkar Minta Nasdem Tak Lepas Tangan di Injury Time

KONFRONTASI-Partai Nasdem sebagai pendukung pemerintah tidak boleh lepas tangan dan lempar tanggung jawab soal impor pangan kepada Presiden Joko Widodo.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mengatakan, aksi lempar tanggung jawab Nasdem terkesan lari dari kesalahan.

"(Nasdem) di injury time malah lepas tangan seolah Presiden yang salah, kan enggak bisa begitu," ujar Firman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/2).

Jokowi Istimewakan PKB, Golkar Sebaiknya Alihkan Dukungan Ke Prabowo

KONFRONTASI-  Presiden Joko Widodo memprediksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masuk tiga besar pada Pemilu 2019. Meski tidak menyebut partai politik mana di atas PKB, banyak survei menempatkan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra di posisi pertama dan kedua.
Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menilai, dari feeling itu menguatkan dugaan Jokowi lebih menjagokan PKB ketimbang Partai Golkar yang selalu bertengger di posisi tiga besar.

Korupsi PLTU Riau-1: Kotjo Diminta Sediakan Miliaran Rupiah Oleh Politikus Golkar

KONFRONTASI -  Pukulan keras dengan ditahannya mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus megakorupsi E-KTP tidak membuat jera beberapa politikus Partai Beringin  itu bermain api. Buktinya tak lama setelah Setnov ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), politikus Partai Golkar Eni Maulani Saragih meminta kepada Johannes Budisutrisno Kotjo yang kini terdakwa korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

 

Golkar Klaim Tak Kenal Mahar Politik, Masa Sih?

KONFRONTASI- Politikus Partai Golonga Karya (Golkar) Dave Laksono menyatakan, partainya tidak mengenal mahar politik dalam mengusung calon kepala daerah. 

"Kalau di Golkar, kami tidak kenal mahar," tegas Dave dalam diskusi bertema Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab, di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/10).

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menambahkan, Partai Golkar itu selalu mengutamakan kadernya untuk diusung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur, wali kota maupun bupati.

Akbar Tandjung: Polisi Mesti Tuntaskan Kasus Pembakaran Bendera Tauhid

KONFRONTASI-Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung berharap kasus pembakaran bendera bertuliskan lafaz tauhid di Garut, Jawa Barat, dituntaskan oleh pihak kepolisian.

"Harapan saya pribadi, pihak aparat keamanan, khususnya kepolisian sungguh-sungguh melakukan penyelidikan terhadap mereka yang terlibat dalam pembakaran bendera tersebut," ujarnya ditemui usai menghadiri Pelantikan Pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Muslim Islam periode 2018-2023 di Pendopo Kudus, Sabtu.

Kasus Bakamla: Fayakhun Ungkap Aliran Dana ke Politikus Golkar

KONFRONTASI-Anggota Komisi I DPR non-aktif dari fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi mengungkapkan aliran uang yang mengalir kepada para petinggi Golkar yang berasal dari proyek pengawalan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Saya akui terima Rp12 miliar, uang itu sudah habis saya pakai, saya serahkan 450 ribu dolar Singapura dan nombok 50 ribu dolar Singapura biar dibulatkan menjadi 500 ribu dolar Singapura untuk Pak Novanto," kata Fayakhun dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Bamsoet Wanti-wanti Erick Thohir agar Waspadai Elektabilitas Sandiaga

KONFRONTASI-Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, diwanti-wanti Wakorbid Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) agar mewaspadai elektabilitas cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno di kalangan pemilih milenial. Elektabilitas Sandi di kalangan milenial lebih tinggi dibanding cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin.

Sandi menyampaikan hal itu saat menghadiri rilis survei Indikator Politik Indonesia di Jalan Cikini V, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Golkar Bisa Hancur Jika Tak Tegas Terhadap Kader yang Korup

KONFRONTASI-Pengamat politik dari Universitas Indonesia Reza Haryadi menyarankan Partai Golkar jangan "lunak" terhadap kader yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.

"Ini akan merugikan dan menjadi boomerang bagi Golkar," kata Reza saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Reza mengatakan pimpinan Golkar harus mengambil tindakan tegas terhadap kader yang terlibat tindak pidana korupsi agar masyarakat tidak menilai sebagai partai politik yang permisif.

Partai Golkar Dinilai Permisif Terhadap Perilaku Koruptif

KONFRONTASI -  Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Reza Haryadi menyebutkan bahwa rentetan kasus korupsi yang menjerat sejumlah elit Partai Golkar akhir-akhir ini, dinilai akan merugikan citra partai berlambang Pohon Beringi itu di mata publik.

Munaslub Golkar Berpotensi Terjadi di Tahun Politik Jika KPK Tetapkan Korupsi Korporasi

Oleh: Haris Rusly Moti

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo pada Kamis, 20 September 2018, mengatakan membuka kemungkinan menjerat Partai Golkar sebagai tersangka jika sebagai institusi terbukti turut menerima uang korupsi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Pages