29 April 2017

Golkar

Diusulkan Dipecat dari Golkar, Begini Respon Yorrys

KONFRONTASI-Sejumlah pengurus internal Partai Golkar meminta agar ‎DPP mengambil sikap terhadap Koordinator Bidang Politik Hukum Golkar, Yorrys Raweyai terkait pernyataannya yang menyebut Setya Novanto akan menjadi tersangka kasus e-KTP.

Menanggapi hal ini, Yorrys menilai, untuk memecat seseorang dari keanggotaan dan pengurus partai ada mekanisme yang diatur. "Jadi kalau berorganisasi AD-ART, tata kerja," ujar Yorrys di Kawasan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (27/4/2017).

Yorrys Dianggap Mbalelo atas Keputusan Partai

KONFRONTASI-Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai dianggap menyalahi prinsip-prinsip partai, yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga soal Pestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela.

Demikian penilaian Ketua Harian Depinas Soksi Erwin Ricardo Silalahi dan Kabid Pemenangan Pemilu Wilayah Timur DPP Partai Golkar Aziz Samual

Yorrys juga dinilai melanggar prinsip loyalitas. “Apa yang dilakukan Yorrys merupakan sikap mbalelo terhadap keputusan partai,” kata Erwin dalam konferensi pers di bilangan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (26/4).

Terlebih, lanjut di, Golkar masih memegang prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah terhadap Ketua Umum Setya Novanto yang disebut terlibat dalam kasus e-KTP.

Yorrys dinilai tak sejalan dengan garis partai soal asas praduga tak bersalah tersebut. Apalagi, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Yorrys dinilai memprovokasi.

“Saya mengimbau segenap jajaran kader di daerah untuk tetap merapatkan barisan, membangun soliditas, menjaga marwah dan kewibawaan Ketum Partai sebagai simbol dan marwah partai.”

Mega Skandal e-KTP Seret Novanto, Partai Beringin Bergolak?

KONFRONTASI-Mega skandal e-KTP yang ikut menyeret Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kembali memantik pergolakan internal partai beringin.

Novanto, yang juga Ketua DPR, dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Pencegahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP). Novanto berstatus sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Sejumlah elite partai sekuat tenaga meyakinkan publik bahwa Golkar masih solid di bawah kepengurusan Setya Novanto.

Namun setidaknya dalam dua hari terakhir, ada pernyataan yang mencerminkan soliditas Golar mulai terancam dari sejumlah pengurus partai.

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai pada Senin (24/4/2017), misalnya.

Dalam sebuah acara diskusi ia mengungkapkan bahwa Novanto hampir pasti ditetapkan menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Surat pencegahan Novanto ke luar negeri dianggap menjadi tanda awal.

Partai Golkar, kata dia, akan merespons hal itu dengan digelarnya proses internal yang enggan dibeberkannya.

Sehari berselang, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menanggapi Yoryys.

Dalam Konferensi pers yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Idrus mengaku sudah menghubungi Yorrys untuk meminta klarifikasi.

"Maksud Bang Yorrys, Partai Golkar dalam kondisi apapun harus siap. Tidak ada masalah (saja) harus siap apalagi kalau ada masalah," ucap Idrus.

Idrus untuk kesekian kalinya menegaskan bahwa Golkar tak akan menggelar Munaslub. Ia mengklaim bahwa pada rapat-rapat tingkat nasional Golkar, semua menyatakan akan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Novanto.

Beberapa alasan melatari dukungan tersebut. Salah satunya karena capaian kepengurusan Novanto.

"Dalam waktu tidak terlalu lama, ada prestasi-prestasi yang dilakukan kepemimpinan Setya Novanto," tuturnya.

Bantahan lain diungkapkan Ketua Umum MKGR (ormas pendiri Partai Golkar), Roem Kono melalui keterangan tertulis.

Roem menegaskan partainya solid mendukung kepengurusan Novanto.

"Saya secara pribadi sudah mendapatkan informasi dari Sekjen Partai Golkar Pak Idrus Marham dan ormas sayap lainnya bahwa saudara Yorrys Raweyai telah membantah mengeluarkan statement seperti yang dimuat di media massa hari ini," tutur Roem.

"Pak Yorrys hanya mengatakan bahwa Partai Golkar harus siap dalam keadaan apapun di bawah kepemimpinan Bapak Setya Novanto," sambung dia.

Inikah Cara Jokowi 'Ambil Alih' PDIP dan Golkar Sekaligus?

Jokowi terlihat tidak happy dengan kekalahan yang di alami oleh Ahok di Pilgub DKI lalu. Meski hasil quick count menunjukkan angka kekalahan telak, jagoannya yang pernah menjadi wakilnya saat sebagai Gubernur. Tapi dapat dipastikan saat real count KPUD DKI, Ahok pasti out.

Jokowi, Rontok Ahok, PDIP dan Golkar: Denyut Pertarungan Kepentingan

KONFRONTASI- Presiden Jokowi terlihat tidak happy dengan kekalahan yang dialami oleh Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama di Pilgub DKI lalu. Meski hasil quick count menunjukkan angka ke kalahan telak, jagoannya yang pernah menjadi wakil Jokowi saat sebagai Gubernur. Tapi dapat di pastikan saat real count KPUD DKI, Ahok pasti out, terlempar kalah.

Oleh: Muslim Arbi, Mantan aktivis HMI ITB, dan
Pendiri Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi

Tokoh Muda Golkar Desak Segera Munaslub, Setnov Tak Laik DIpertahankan Golkar

KONFRONTASI -   Usulan tokoh muda Partai Golkar untuk diselenggarakannya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) disambut baik seluruh elemen partai. Kali ini, datang dari Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar, Yorrys Raweyai.

Tokoh muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sebelumnya Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan sudah merespon uusulan Munaslub. Yakni, digantinya Setya Novanto dari jabatan ketua umum karena terlibat kasus korupsi e-KTP.

Novanto Terseret Kasus e-KTP, Elektabilitas Golkar Ikut Terdampak

KONFRONTASI-Ketum Golkar Setya Novanto ikut disebut dalam dakwaan kasus e-KTP. Jaksa KPK menyebut Novanto ikut menerima aliran dana. Hal itu dinilai Koordinator bidang Politik, Hukum dan pengamanan partai Golkar, Yorrys Raweyai, mempengaruhi elektabilitas Golkar.

Pergantian Ketua Fraksi Golkar Tanda Partai Tak Solid

KONFRONTASI-Pergantian posisi Ketua Fraksi Golkar dari Kahar Muzakir ke Robert Joppy Kardinal dianggap sebagai tanda Partai Golkar tidak solid.

Politikus muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan pergantian itu bisa dimaknai 3 hal. Yang pertama, DPP Golkar dianggap tidak memiliki visi yang tepat untuk diterjemahkan ke kelembagaan legislatif.

Golkar Dukung Dedi Mulyadi Maju Pilgub Jabar 2018

KONFRONTASI - 

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa 1 Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa, mengatakan tetap yakin dan mendukung Dedi Mulyadi maju dalam Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang. Menurutnya, Dedi mempunyai motivasi dan semangat yang kuat membangun Jawa Barat.

"Yakin walaupun pada akhirnya nanti banyak faktor pertimbangan dalam pemutusan (nama cagub Jabar), yang jelas Pemenangan Pemilu Jawa 1 tetap memberikan dukungan kepada yang bersangkutan (Dedi Mulyadi)," ujar Agun di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (24/3/2017).

Ketua Terseret Kasus E-KTP, Kader Muda Golkar Benar-benar Resah

KONFRONTASI -  Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menggelar reuni dan konsolidasi. Acara itu digelar untuk menyikapi perkara dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang diduga menjerat sejumlah kader partai berlambang pohon beringin itu termasuk‎ Ketua Umum, Setya Novanto.

Pages

Berita Terkait