23 November 2017

Golkar

Yorrys: Berhentikan Novanto dari Jabatan Ketum!

KONFRONTASI-Partai Golkar didorong untuk segera memberhentikan dari jabatan Ketua Umum. Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai menilai langkah itu harus diambil dalam Rapat Pleno DPP Golkar guna menyelamatkan marwah partai.

"Jadi pertama memberhentikan Setya Novanto dari jabatan sebagai ketua umum, sehingga Golkar bisa menentukan langkah strategi dalam rebound dan branding ke depan," saran dia usai bertemu Ketua DPD RI Oesman Sapta di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Menurut dia, sikap Setya Novanto dalam menghadapi kasusnya sudah membuat rakyat marah dan tidak lagi simpati. Terlebih, Setya Novanto mengemban dua status, yaitu Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar.

"Ini dampak sudah berlanjut cukup lama dan hampir secara masif dimainkan oleh media," jelas dia.

Menyinggung soal usulan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum yang direkomendasi Dewan Pakar Partai Golkar, Yorrys menilai hal itu tidak perlu. Menurut dia, struktur kepartaian Golkar dalam AD/ART sudah menunjuk Sekretaris Jenderal, Ketua Harian, dan Koordinator Bidang (Korbid) yang dapat menjalankan fungsi partai, bila ketua umum berhalangan.

"Tawaran gini kenapa enggak dibuat kolektif saja? seluruh korbid dan ketua harian untuk mengantar ini, korbid munas. Dan yang penting, itu harus di internal Golkar yang terstruktur," dia menutup.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono sebelumnya merekomendasikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini muncul seiring ditahannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Polda Metro Siapkan Pasukan untuk Amankan Rapat Pleno Golkar

KONFRONTASI-Petugas Polda Metro Jaya mengamankan rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat terkait pembahasan rencana penggantian Setya Novanto sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR RI.

"Kami menyiapkan lima SSK di Kantor DPP Golkar," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis di Jakarta Selasa.

Idham mengatakan Polda Metro Jaya menerima permintaan dari Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham yang berencana menggelar rapat pleno.

Tags: 

NH Klaim Dirinya Paling Layak Jabat Plt Ketua Umum Golkar

KONFRONTASI -  Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengklaim bahwa dirinya merupakan sosok yang paling tepat dan layak untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut pengakuan Nurdin, hal ini dikarenakan dirinya tidak memiliki hasrat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang telah berstatus sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ternyata Golkar Sudah Mempersiapkan Pengganti Novanto

KONFRONTASI -  PARTAI Golkar akan menyiapkan pengganti Setya Novanto untuk posisi ketua umum partai maupun ketua DPR RI.

Dalam pekan ini, penggantian posisi Novanto sebagai ketua DPR bakal ditetapkan.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengemukakan rapat pleno Partai Golkar yang dijadwalkan digelar hari ini mengagendakan pembahasan kedua hal tersebut.

Rapat itu sekaligus akan memutuskan penarikan Setya Novanto dari DPR.

Inilah Kasus Novanto, Adalah Tamparan Keras Bagi Golkar

KONFRONTASI -  Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang menilai sikap melawan hukum yang ditunjukkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto merupakan tamparan bagi partai berlambang pohon beringin itu di mata rakyat.

"Jika dari awal Novanto mengambil sikap kooperatif mendukung penegakan hukum, tentu akan memberikan pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat. Namun, apa yang dilakukan Novanto ini justeru menjadi tamparan bagi Golkar di mata rakyat," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Senin.

Menuju Pilpres 2019: Dugaan Korupsi E-KTP Membuka Perang Politik di Intenal Golkar

Oleh: Dahlan Watihellu

Partai Golongan Karya (Golkar) memiliki akar sejarah yang panjang dalam pentas perpolitikan Indonesia, yang diawali pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Seiring berjalannya waktu hingga hari ini, Golkar terus menduduki peranan penting sebagai partai pemerintahan. Golkar menjadi sebuah kekuatan politik alternatif yang mengusung ideologi modernisasi dan Non sektarian.

Novanto Ditahan, Agung Laksono Minta Golkar Gelar Munaslub

KONFRONTASI-Menyikapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menyeret nama Ketua Umum Setya Novanto, Dewan Pakar Partai Golkar memutuskan untuk meminta DPP Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

"Mengusulkan kepada DPP Partai Golkar agar agenda Munaslub bersifat tunggal, yaitu memilih dan menetapkan ketua umum DPP Partai Golkar," kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono usai rapat pleno ke-XV Dewan Pakar Partai Golkar, yang digelar di DPP Golkar, Selasa (20/11/2017).

Wapres Harus `Turun Gunung` untuk Menyelamatkan Golkar

KONFRONTASI -  Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan, persoalan dihadapi Partai Golkar saat ini bukan masalah ringan. Perilaku yang `dipertontonkan` Setya Novanto selaku ketua umum partai tersebut, dari opini publik jelas sangat kurang menguntungkan bagi Setnov  dan Golkar.

Mengapa Oligarki JK di Golkar Bahaya bagi Jokowi? Ini kata Analis dan Aktivis

KONFRONTASI-  Kalangan Jokowi dan PDIP Megawati sangat khawatir dengan manuver kubu JK di Golkar, sementara kekuatan oposisi menginginkan Golkar keluar dari kubu istana Jokowi. Dengan sepak terjang kubu JK yang kuat secara ekonomi-politik oligarkis, Jokowi/Megawati dihadapkan pada pilihan terbatas. Apa kemungkinannya?

Di Golkar, para tokoh alternative bisa mendayagunakan Kubu Akbar Tanjung yang bisa bekerjasama dengan kubu Indra Bambang Utoyo, Ical Bakrie, Luhut Panjaitan, Soksi, MKGR dan Kosgoro.

Golkar Lepas Mulut Setnov Masuk Mulut JK, Bahaya Bagi Jokowi!

KONFRONTASI- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto resmj ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat kasus korupsi e-KTP.

Kepemimpinan Golkar pun goyah. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan eks ketua umum pun memberi sinyal merebut kembali. Kemungkinan besar melalui kaki tangan, JK akan merebut kuasa via munaslub.

Jika benar-benar terjadi, maka ini menjadi bahaya yang mengancam posisi Joko Widodo dan Megawati (Ketum PDIP).

Pages

Berita Terkait