24 May 2019

Gatot Pujo Nugroho

Dinilai Terima Suap, Lima anggota DPRD Sumut Dituntut 4 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Lima anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai menerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait pengesahan terhadap Laporan APBD Sumut tahun anggaran 2012, APBD-P 2012, APBD 2014, APBD-P 2014 dan APBD 2015.

Kelima orang tersebut adalah anggota fraksi PPP DPRD Sumut periode 2009-2019 Rijal Sirait; anggota fraksi PPP DPRD Sumut periode 2009-2019 Fadly Nurzal; anggota fraksi Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN) 2009-2014 DPRD Sumut dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat 2014-2019 Rooslynda Marpaung; anggota fraksi PPRN DPRD Sumut 2009-2014 dan fraksi Hanura DPRD Sumut 2014-2019 Rinawati Sianturi; dan anggota DPRD Sumut fraksi Demokrat 2009-2014 Tiasah Ritonga.

"Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa selama 4 tahun ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum KPK Ferdian Adinugroho di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

KPK juga menolak pengajuan Rooslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum alias justice collaborator.

"Terdakwa 3 dan terdakwa 4 mengajukan diri sebagai justice collaborator tapi kami menilai bahwa keduanya tidak memiliki kriteria menjadi justice collaborator tersebut karena terdakwa 3 dan 4 tidak mengakui perbuatan dan tidak memberikan bukti-bukti keterlibatan pimpinan DPRD Sumut," tambah jaksa Ferdian.

Jaksa juga tidak menuntut uang pengganti dari terdakwa Rizal Sirait, Fadly Nurzal, Rooslynda Marpaung, Rinawati Sianturi karena keempatnya sudah mengembalikan seluruh uang suap.

"Menuntut agar terdakwa Tiasah Ritonga untuk mengembalikan uang Rp182 juta dari penerimaan Rp480 juta," tambah jaksa Ferdian. JPU KPK pun meminta pencabutan hak politik.

"Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa menyelesaikan hukuman pokoknya," ungkap jaksa Ferdian.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK akan Kembali Garap Puluhan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Gatot Pujo Nugroho

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memeriksa lagi sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait kasus suap yang melibatkan mantan gubernur Gatot Pujo Nugroho.

Jaksa KPK Tuntut Gatot Pujo Tiga Tahun Penjara

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho tiga tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Senin.

"Karena menyuap pimpinan dan anggota DPRD Sumut pada periode 2009--2014 dan 2014--2019 sebesar Rp61,8 miliar," kata JPU KPK Wawan Yunarwanto, dalam tuntutannya di Pengadilan Tipikor Medan, Senin.

Selain itu, menurut JPU, terdakwa Gatot diwajibkan membayar denda Rp250 juta atau subsider 8 bulan kurungan.

Tak Ajukan Saksi Meringankan, Gatot Pujo: Saya Lelah, Saya Capek!

KONFRONTASI-Proses persidangan yang panjang membuat Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho merasa lelah. Karenanya, ia pun tak akan mengajukan saksi yang membelanya sebagai terdakwa kasus dugaan suap DPRD Sumut sebesar Rp61 miliar.

"Kenapa saudara tidak mau mengajukan saksi meringankan? Agak heran kami. Padahal saudara diberi hak untuk itu," tanya hakim Yusra dalam persidangan di Ruang Cakra 1 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (30/1/2017).

Gatot Pujo Nugroho Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin

KONFRONTASI - Gubernur Sumatera Utara non-aktif Gatot Pujo Nugroho yang juga terdakwa perkara korupsi suap hakim PTUN Medan dipindahkan dari Rutan Cipinang, Jakarta ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung.

"Pemindahan Pak Gatot dilakukan tadi malam. Tadi malam belum tiba di Lapas Sukamiskin setelah dikawal oleh petugas polisi dan dari KPK," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Agus Toyib ketika dihubungi melalui telepon, Selasa.

Terungkap, Ada LSM Ikut Terciprat Aliran Dana Korupsi Bansos Gatot

KONFRONTASI-Sidang perkara dugaan korupsi dana hibah dan bansos Pemprov Sumut tahun 2012-2013, hari ini, Rabu (23/3), menghadirkan mantan Sekda Provinsi Sumut Nurdin Lubis sebagai saksi. Bersama Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga, ia dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Eddy Sofyan, mantan Ketua Badan Kesbangpol Linmas Sumut.

Jaksa Tuntut Gatot Pujo 4,5 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Gubernur Sumatera Utara non aktif Gatot Pujo Nugroho dituntut 4,5 tahun penjara sedangkan istrinya Evy Susanti dituntut selama 4 tahun penjara ditambah denda masing-masing Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan.

Sidang Gatot Pujo: Rio Capella dan Sisca Terlibat 'Perang' Mulut

KONFRONTASI-Persidangan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho diwarnai adu mulut antara Bekas Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella dengan teman kuliahnya Fransisca Insani Rahesti alias Sisca.

“Dari mana OTT Gary dikaitkan ke saya? Apa urusannya dengan PTUN? Tidak ada menyangkut soal kasus, uang itu saya kembalikan. Jangan balik-balik skenario ke saya, tidak ada upaya penyelamatan diri, dan saya sudah disumpah kok,” kata Rio dalam sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (27/1).

KPK Periksa Legislator Hingga Sespri Gatot untuk Kasus Suap

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara.

Gatot Pujo Sesalkan Sikap OC Kaligis Terkait Uang ke Jaksa Agung

Konfrontasi - Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho sesalkan sikap bekas Ketua Mahkamah Partai Nasdem OC Kaligis, yang tidak mau membuka fakta mengenai uang sejumlah 20 ribu dollar Amerika Selatan untuk Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

Menurut Gatot, seharusnya OC Kaligis membuka tabir penerimaan uang yang diduga untuk ‘mengamankan’ kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial milik Pemerintah Provinsi Sumut tahun anggara 2012-2013.

Pages