21 November 2018

Formappi

Oligarki Parpol Masih Mencengkeram, Tak Banyak yang Bisa Diharapkan dari DPR Baru

KONFRONTASI-Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memperkirakan anggota parlemen yang terpilih dalam Pemilu 2019 tidak terlalu membawa perubahan lebih baik karena karakternya sama dengan penghuni kompleks Senayan saat ini.

"Karakternya masih tertutup, lalu oligarki partai masih mencengkeram, itu saya kira hal yang tidak banyak berubah. Mengharapkan bisa lega di periode DPR baru saya kira belum kali ini," kata peneliti Formappi Lucius Karus dalam diskusi "Menakar Kualitas Parlemen 2019" di Jakarta, Kamis.

Formappi Merasa Aneh Pemerintah Begitu Saja Setujui Anggaran Pembangunan Gedung DPR Rp600 Miliar

KONFRONTASI-Mulusnya rencana DPR untuk mendapatkan persetujuan pemerintah terkait pembangunan gedung baru dinilai tidak terlepas dari kian harmonisnya relasi antara DPR dan Pemerintah.

Bahkan, kemesraan relasi kedua lembaga ini nyaris menghilangkan peran check and balances satu dengan yang lainnya.

Hal itu disampaikan Peneliti Formappi Lucius Karus saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (26/10).

Formappi: Angket KPK Sarat Kepentingan Kelompok Tertentu

KONFRONTASI-Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius, meyakini Hak Angket yang digulirkan DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sarat kepentingan sekelompok orang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Menurutnya, proses tersebut terbilang cepat, tiba-tiba dan tidak matang secara wacana.

"Dari itu saja sebenarnya sudah kelihatan betul bahwa sebenarnya ada kepentingan lain yang tidak dijelaskan secara tuntas dalam usulan dari kelompok pengusul hak angket ini," kata Lucius di Jakarta, Sabtu (29/4/2017).

Dari serangkaian proses tersebut, menurut Lucius, jelas terlihat kepentingan tersebut lebih dominan dibandingkan dengan alasan pengajuan angket dalam naskah yang diajukan.

"Kepentingan itu yang sebenarnya lebih kuat dibaca oleh publik ketimbang kemudian alasan-alasan yang disampaikan dalam naskah atau nota pengajuan hak angket yang disampaikan oleh pengusung hak angket," ungkap Lucius.

Menurut Lucius, pengajuan hak angket hanyalah langkah frustasi dari sebagian kelompok DPR tersebut karena frustasi dan takut diseret dalam kasus korupsi KTP elektronik.

Pasalnya, sebagaimana dalam undang-undang, hak angket ditujukan kepada Pemerintah. Sementara KPK bukanlah pemerintah.

"Ini sebenarnya harus dikatakan langkah yang paling mungkin dilakukan oleh kelompok orang yang frustrasi dengan KPK. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh DPR sebagai kelompok yang sudah frustrasi selalu menjadi target KPK setiap saat, sehingga peluang itu mereka lihat dalam hak yang hanya mereka yang punya, dalam hal ini hak angket," kata Lucius.

"Jadi bukan dalam konteks mereka sedang ingin membuka tabir kegelapan e-KTP sebenarnya," ujar Lucius.

Formappi: Pemilu Serentak, Presidential Threshold Sudah Tak Relavan Lagi untuk Dibahas

KONFRONTASI-Diduga ada skenario besar di balik panasnya perdebatan ambang batas pencapresan (presidential threshold) di DPR. Pasalnya, tak semestinya parlemen membicarakan presidential threshold setelah diputuskannya pemilu serentak.

Formappi: Gaya Komunikasi Rizal Ramli Sangat Dibutuhkan Presiden Jokowi dan Publik Diuntungkan

Konfrontasi - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Sebastian Salang menyatakan, publik sangat membutuhkan figur menteri yang terbuka dan blak-blakan.

Karena itu, jika ada yang merasa terganggu dengan gaya komunikasi beberapa menteri yang blak-blakan dan transparan, itu perlu dipertanyakan.

Formappi: Setya Novanto Sudah Tak Punya Rasa Malu

KONFRONTASI-Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mencibir janji Setya Novanto untuk mundur dari posisi Ketua Fraksi Partai Golkar seandainya terpilih sebagai Ketua Umum di Munas Golkar mendatang,

"Dia (Novanto) memang sudah menunjukkan dirinya memang tak punya rasa malu. Bicara rasa malu terhadap Novanto sudah tidak ada gunanya," ujar Lucius, Selasa (23/2).

Kinerja Minus, DPR Sibuk Perjuangkan Anggaran Hanya Demi Kepentingan Sendiri

KONFRONTASI-Sepanjang 2015, kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dinilai buruk. Catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyebutkan, dari 40 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2015, hanya tiga yang diselesaikan menjadi Undang-undang. Ketiga UU itu yakni UU Pemilihan Kepala Daerah, UU Pemerintahan Daerah dan UU Penjaminan. "Ini artinya kemampuan legislasi DPR hanya 7,5 persen," kata peneliti Formappi Abdul Sahid di kantornya, Minggu (20/12/2015).

Formappi: Sidang MKD Membosankan

KONFRONTASI-Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto yang digelar MKD mulai membosankan karena sudah melenceng dari esensinya. 

Anggota Baru Bikin MKD Tak Efektif Usut Kasus Novanto

KONFRONTASI-Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menganggap anggota baru Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah menyebabkan kerja alat kelengkapan dewan itu tidak efisien dalam memproses dugaan pelanggaran etika Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Kehadiran orang-orang baru di MKD membuat kerja MKD tidak efektif dan efisien," ujar Lucius Karus di Jakarta, Selasa.

Formappi Minta MKD Segera Bentuk Panel Etik

Konfrontasi - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera membentuk panel etik, untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR dijelaskan pembentukan panel etik dapat dilakukan oleh MKD jika ada potensi pelanggaran etik berat yang bisa berujung pada pemberhentian seorang anggota Dewan.

Pages