23 May 2017

fokus isu

KPK Bongkar skandal BLBI Agar Jokowi Leluasa Ambil Alih PDIP dari Trah Soekarno

KONFRONTASI-Kekalahan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) di Pilkada DKI Jakarta telah menimbulkan goncangan politik yang serius di internal PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Sri Mulyani Jerumuskan lagi Presiden Jokowi

KONFRONTASI- Kaget kita rasanya, saat membaca artikel opini di sebuah media Hongkong South China Morning Post (SCMP) yang terbit kemarin, 2 Mei 2017, berjudul "Sorry President Widodo, GDP Rangkings are economists’ equivalent of fake news".

Opini ini dituliskan oleh Jake Van Der Kamp, seorang reporter-kolumnis keuangan berkewarganegaraan Hongkong, sejak 1978 menggeluti berita ekonomi dan bisnis, sempat pula menjadi analis keuangan swasta.

Rizal Ramli di Universitas Kebangsaan Bandung: Perubahan Harus Dimulai dari Struktur

KONFRONTASI- Tokoh nasional sekaligus ekonom senior Rizal Ramli (RR) mengingatkan bahwa  perubahan harus dimulai dari struktur, baru kemudian merumuskan kebijakan. Sebagai seorang teknokrat ekonomi strukturalis, Rizal menilai, ''Pendekatan generik bukan solusi bagi ekonomi Indonesia,'' kata RR ketika memberi kuliah umum di Universitas Kebangsaan Bandung. (29/4/17)

Reshuffle Jokowi: Jaksa Agung dan 7 Menteri Patut Diganti

KONFRONTASI- Dalam reshuffle nanti, Presiden Jokowi patut mencopot Jaksa Agung M Prasetyo karena dinilai memihak Ahok dan ketidakadilan.Masyarakat  rupanya kecewa, tercabik dan marah dengan ringannya tuntutan buat Ahok dalam kasus penistaan agama. Menyikapinya, mulai kemarin, muncul petisi di jagad maya. Isinya, mendesak Presiden Jokowi mencopot Jaksa Agung M Prasetyo, kader Nasdem Surya Paloh, yang dianggap melindungi Ahok. Sampai tadi malam, sudah lebih dua ribu warganet yang memparaf petisi tersebut. Jaksa Agung patut diganti bersama sejumlah menteri yang lemah kinerjanya.

Sekadar info, dalam sidang Kamis (20/4) lalu, jaksa menuntut Ahok dengan pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Jaksa menilai, perbuatan Ahok sudah secara sah, terbukti, dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana dengan pasal alternatif kedua pasal 156 KUHP.

Pasal 156 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sementara untuk dakwaan pertama, yakni Pasal 156a KUHP, Ahok tak dijerat. Dalam pasal itu disebutkan, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Masyarakat rupanya kecewa, tercabik dan marah dengan ringannya tuntutan buat Ahok dalam kasus penistaan agama. Menyikapinya, mulai kemarin, muncul petisi di jagad maya. Isinya, mendesak Presiden Jokowi mencopot Jaksa Agung M Prasetyo, kader Nasdem Surya Paloh, yang dianggap melindungi Ahok. Sampai tadi malam, sudah lebih dua ribu warganet yang memparaf petisi tersebut.

Sekadar info, dalam sidang Kamis (20/4) lalu, jaksa menuntut Ahok dengan pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Jaksa menilai, perbuatan Ahok sudah secara sah, terbukti, dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana dengan pasal alternatif kedua pasal 156 KUHP.

Pasal 156 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sementara untuk dakwaan pertama, yakni Pasal 156a KUHP, Ahok tak dijerat. Dalam pasal itu disebutkan, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

- See more at: http://www.konfrontasi.info/2017/04/bela-ahok-publik-desak-presiden-joko...

Jika Presiden tidak mengganti Jaksa Agung , terkesan Ahok seperti memiliki kekuatan politik tersendiri melampaui Jokowi. Apalagi, Kejaksaan Agung (Kejagung) dipimpin HM Prasetyo yang notabennya berlatar belakang Partai Nasdem.

Sementara Nasdem, dalam gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI pada 2017 merupakan salah satu partai politik pendukung Ahok.

"Itu sudah pasti Jaksa Agung ini dikendalikan Partai Nasdem, seperti Surya Paloh, Jaksa Agung itu kan seperti pegawainya Surya Paloh. Sedangkan Surya Paloh itu pendukung pemerintah. Jadi ini keinginan politik," tegas pengamat hukum Indra Sahnun Lubis.

Menurut Indra, orang-orang yang membela Ahok itu merupakan orang yang memiliki kepentingan. Misalnya, kepentingan proyek, supaya dapat jabatan. Jadi, ini penegakan hukum yang bukan dilatari rasa keadilan.

Sejumlah menteri diprediksi bakal lengser dari jabatannya jika Presiden Joko Widodo kembali merombak Kabinet Kerja. Setidaknya, ada tujuh menteri dan pejabat setingkat menteri yang dikabarkan terancam diganti.

Reshuffle Jokowi: Ini 7 Menteri yang Rawan atau Patut Diganti

KONFRONTASI- Sejumlah menteri diprediksi bakal lengser dari jabatannya jika Presiden Joko Widodo kembali merombak Kabinet Kerja. Setidaknya, ada tujuh menteri dan pejabat setingkat menteri yang dikabarkan terancam diganti.

Teuku Syahrul Alon Ansari: Agar Polarisasi Sosial Tidak Kebablasan, Jangan Main Menang-Menangan Sendiri

Alon Ansari (kiri) dengan Gubernur Lemhannas Agus Widjoyo

KONFRONTASI- Pasca kekalahan Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) dalam Pilkada DKI, sebaiknya kita tidak main menang-menangan sendiri. Proses dialog, saling tenggang rasa, saling menghormati  dan kerjasama antargolongan dan antarkelompok harus dibangun kembali untuk mencairkan sekat-sekat polarisasi sosial-politik yang terjadi, agar tidak kebablasan di kemudian hari. Kalau sampai kebablasan, saya khawatir, bisa retak, bahkan hancur bangsa majemuk ini..

Barat Lebih "Brutal“ dari Dunia Islam

   KONFRONTASI- - Ada 10 fakta Mengejutkan Tentang Islam yang Ditulis Politikus Kristen-Demokrat Jerman
Sejak  lama kebencian terhadap Islam menjangkiti banyak orang di dunia Barat. Hal tersebut mengundang rasa penasaran seorang politikus dari partai CDU (Kristen-Demokrat) yang pernah 18 tahun duduk di parlemen Jerman, Jürgen Todenhöfer. Ia pun kemudian membaca dan mempelajari kandungan al-Quran.

Reshuffle Jokowi: Darmin-Sri Mulyani- Rini Soemarno Gagal, Mau Diganti?

KONFRONTASI- Berbagai kalangan menilai, keuangan negara sudah berdarah-darah untuk bangun infrastruktur dan program lainnya. Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  yang sudah mandul dan minus terobosan memang sebaiknya mundur. Performance mereka tak sesuai target, dan itu karena  semata ketidakbecusan dalam memajukan perekonomian Indonesia

Jokowi Cetuskan lagi Reshuffle. Darmin dan Sri Mulyani Masuk Radar Reshuffle

KONFRONTASI- - makin pasti bahwa  sinyal reshuffle kabinet kerja menguat, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  sudah punya alasan lain selain kepentingan politis semata dalam merombak jajaran menterinya. Kurangnya profesionalisme dan target  para menteri yang tak tercapai, bakal jadi alasan untuk mengganti para menteri kabinet.

Wacana reshuffle kabinet terus berkembang. Dari diskursus kocok ulang kabinet yang berkembang, benang merah yang terbentang, perlunya Presiden mengganti para menteri di bidang ekonomi.

Bela Ahok, Publik Desak Presiden Jokowi Mencopot Jaksa Agung M Prasetyo. Rasa Keadilan Tertusuk

 KONFRONTASI- Masyarakat rupanya kecewa, tercabik dan marah dengan ringannya tuntutan buat Ahok dalam kasus penistaan agama. Menyikapinya, mulai kemarin, muncul petisi di jagad maya. Isinya, mendesak Presiden Jokowi mencopot Jaksa Agung M Prasetyo, kader Nasdem Surya Paloh, yang dianggap melindungi Ahok. Sampai tadi malam, sudah lebih dua ribu warganet yang memparaf petisi tersebut.

Pages