19 February 2020

Fadli Zon

Fadli Zon: Rizal Ramli Bisa Berjuang Bersama Gerindra

KONFRONTASI - Partai Gerindra membuka pintu kepada ekonom senior Rizal Ramli untuk maju sebagai Capres 2019. Waketum Gerindra Fadli Zon menilai Rizal merupakan tokoh yang memiliki kapasitas membangun bangsa.

"Kalau Bang Rizal belum dapat perahu bisa berjuang bersama-sama kami," ungkap Fadli di halaman Masjid At-Tin, TMII, Jakarta, Minggu, (17/6).

Menurut Fadli, sejauh ini pihaknya sudah melakukan penjajakan untuk menggandeng tokoh nasional yang akrab disapa RR tersebut.

Fadli Zon Dianggap Hina Yahya Staquf, Kader Gerindra Hengkang

KONFRONTASI-Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai alasan Mohammad Nuruzzaman keluar dari partainya tidak bijaksana. Riza Patria pun menyayangkan sikap Nuruzzaman keluar dari Partai Gerindra.

"Ya kami menyayangkan saudara Nuruzzaman yang keluar dengan berbagai alasan yang tidak bijaksana," ujar Riza, Minggu (17/6/2018).

Fadli Zon Dukung Tim Pengacara Habib Rizieq Laporkan Instagram ke Polisi

KONFRONTASI - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mendukung rencana tim pengacara Imam Besar FPI M. Rizieq Shihab yang akan akan melaporkan Instagram kepada penegak hukum perihal hilangnya foto pertemuan Rizieq bersama Amien Rais dan Prabowo Subianto.

"Saya kira bagus itu (Instagram dilaporkan ke polisi)," ujar Fadli kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6).

Setelah Fadli Zon, Kini Aryo Djojohadikusumo Diserang lewat Foto & Video Viral Asusila

KONFRONTASI -  Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Aryo Hashim Djojohadikusumo kembali diserang melalui pemberitaan tentang video asusila.

Pada April 2017 silam,  di media sosial tersebar setidaknya empat foto yang disebut-sebut adalah Aryo Djojohadikusumo.

Di foto tersebut tampak foto seorang pria tengah bersama dua wanita dalam sebuah ruangan. Mereka tidak berbusana.


Partai Gerindra dan pihak Aryo Hashim Djojohadikusumo telah membantahnya.

Fafli Zon Berikan Sejumlah Catatan atas UU Antiterorisme

KONFRONTASI-Sesudah melalui perdebatan alot, revisi UU No. 15/2003 tentang Antiterorisme akhirnya disahkan DPR, Jumat, 25 Mei 2018. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, yang membawahi bidang politik, hukum dan keamanan, memberikan sejumlah catatan atas pengesahan UU tersebut.

"Pertama, saya tentu saja apresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat dalam pembahasan revisi UU ini, baik Pansus dari DPR RI dibawah Ketua Moh Syafei  maupun dari pihak pemerintah," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Menurut Fadli, lamanya proses revisi UU Antiterorisme ini karena DPR tak ingin penegakan hukum terkait tindak terorisme mengabaikan hak-hak warga negara yang telah dilindungi konstitusi dan juga undang-undang.

Selain itu keterlambatan lebih banyak karena kurangnya koordinasi di pihak pemerintah sendiri termasuk pembagian kewenangan Polri-TNI. “Kita ingin memiliki sebuah UU yang bisa dijadikan pijakan komprehensif oleh pemerintah dalam memberantas terorisme, jadi bukan hanya untuk memberantas teroris. Sejauh ini, rumusan UU ini telah berusaha menjangkau tujuan tersebut.

Kedua, Fadli, sangat berharap dengan adanya UU Terorisme yang baru ini, pemerintah bisa lebih meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dari ancaman terorisme.

"Seperti yang kami sampaikan kemarin-kemarin, DPR tak pernah menunda-nunda pengesahan UU ini. Sesudah beberapa elemen dari pihak pemerintah bisa menyepakati definisi terorisme, maka DPR segera membawanya ke Paripurna untuk disahkan. Ini sesuai dengan target DPR sejak awal."

Terkait dengan materi undang-undangnya sendiri, Fadli mencatat ada banyak subtansi baru dalam UU ini. UU ini, misalnya, tak hanya bicara mengenai pemberantasan terorisme, tapi juga bicara aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan, dan pengawasan.

Perubahan signifikan lain adalah UU ini juga memberikan perhatian kepada korban terorisme, serta mengatur peran TNI yang dalam UU sebelumnya tak dibahas. Padahal, tindak terorisme seringkali bertolak dari paham serta bertujuan untuk mengancam kedaulatan Negara, katanya.

Terkait dengan korban, UU yang baru ini mengatur perlindungan terhadap korban aksi terorisme secara komprehensif, baik berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, psikososial, santunan korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan kompensasi lainnya. UU ini menegaskan, korban langsung yang berhak mendapatkan perlindungan ini, termasuk korban langsung sebelum UU ini berlaku.

"Sebab, kita ingin semangat perlindungan terhadap warga negara semakin kuat dengan adanya UU Terorisme yang baru ini. Tak terkecuali kepada para korban terorisme sebelum UU ini berlaku."

Adapun terkait pelibatan TNI, kata Fadli, tertuang dalam Pasal 43. UU ini menegaskan bahwa tugas TNI dalam mengatasi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP). Dan ini merupakan bagian dari pengejawantahan UU TNI pasal 7 ayat 2. Namun, teknisnya bagaimana, hal itu perlu diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Maksimal 1 tahun sejak sekarang, Perpres tersebut harus diterbitkan. Ini perlu diperhatikan oleh Presiden, agar pemberantasan terorisme, khususnya pelibatan TNI, bisa punya panduan dan pijakan hukum yang jelas, katanya.

Diterpa Isu Selingkuh, Fadli Zon: Itu Pasti Dari Pusat Hoax Nasional

KONFRONTASI -  

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menepis kabar perselingkuhan antara dirinya dengan salah satu pengurus Partai Gerindra. Menurutnya, kabar itu bertujuan hanya untuk menjatuhkan dirinya.

Fadli Zon: Pertemuan Sekjen Partai Pendukung Jokowi di Sekretaris Kabinet Abuse of Power

KONFRONTASI - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan pertemuan para sekretaris jenderal partai pengusung Jokowi dalam Pilpres 2019 dengan Seskab Pramono Anung di Kantor Sekretariat Kabinet perbuatan abuse of power.

"Tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan di luar kepentingan negara, apalagi ini untuk koalisi, itu abuse of power," katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/5).

Fadli Zon ke Jokowi: Bagaimana Beternak Kalajengking yang Benar?

KONFRONTASI - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai jika ingin kaya melalui racun kalajengking. Ia meminta Mantan Gubernur DKI tersebut agar mencontohkan ke masyarakat bagaimana beternak kalajengking yang benar.

“Saya pikir pernyataan presitden ini sangat menyedihkan karena seperti garbage in, garbage out. Kalau masuk sampah, keluar sampah,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (3/5/2018).

Kehidupan Perburuhan di Era Jokowi Semakin Suram

Oleh: Fadli Zon*

Untuk memuluskan kepentingan investasi asing, pemerintah Presiden Joko Widodo terus-menerus mengorbankan kepentingan buruh lokal. Ini membuat kehidupan perburuhan menjadi makin suram.

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Gabung Demo Buruh, Minta Ganti Presiden

KONFRONTASI -  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon berbaur dengan rinuan buruh yang berdemo di depan Gedung MPR/DPR.

Para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (FSP LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta pada perayaan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada (1/5/2018).

Pages