23 August 2019

e-KTP

KPK akan Umumkan Tersangka Baru Korupsi e-KTP Sore Ini

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sore ini, Selasa (13/8) akan mengumumkan tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi mega proyek e-KTP.

"Sore ini rencana konpers pengembangan perkara. Iya (e-KTP)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (13/8).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut akan ada empat tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Polri Langsung Turun Tangan Selidiki Dugaan Jual-Beli Data KK dan e-KTP

KONFRONTASI -  Direktorat Siber Bareskrim Polri langsung bergerak mengusut adanya dugaan jual beli data pribadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

"Jual beli data KK dan NIK itu sekarang tim Siber sudah ke lapangan. Kemarin kan analisa kemudian sudah dalami siapa pemilik akun tersebut sekarang sudah turun ke lapangan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/7).

Pembuatan KK, E-KTP, hingga Akta Kelahiran Bisa Dilakukan di Luar Negeri

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. Foto/DOk/SINDOnews

 

KONFRONTASI - Pemerintah memastikan pelayanan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), ataupun akta kelahiran bisa dilakukan di luar negeri. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/2019.

KPK Kini Mengarah ke Adik Gamawan Fauzi Terkait Kasus E-KTP

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil Azmin Aulia, adik mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket penerapan paket penerapan KTP elektronik (KTP-el).

Azmin dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golangan Karya Markus Nari (MN).

Pembuatan KK, E-KTP, hingga Akta Kelahiran Bisa Dilakukan di Luar Negeri

KONFRONTASI - Pemerintah memastikan pelayanan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), ataupun akta kelahiran bisa dilakukan di luar negeri. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/2019.

Ketua KPK Sebut Ada Tersangka Baru Kasus e-KTP

KONFRONTASI -  Ketua Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebutkan ada tersangka baru dalam pengungkapan kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP).

"Kami sudah naikkan beberapa tersangka baru," katanya saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

Nyoblos Bisa Pake E-KTP dan Waktunya Adalah Mulai Jam 12.00 Siang

KONFRONTASI -   Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan Surat Keterangan (Suket) KTP menjadi syarat mencoblos pada Pemilu 2019. MK juga mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses perekaman KTP-el bagi warga negara yang belum melakukan perekaman.

Kasus Korupsi E-KTP, Setya Novanto Jadi Saksi untuk Politisi Golkar

KONFRONTASI  -      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto sebagai saksi terkait kasus korupsi e-KTP.

Novanto yang juga terpidana kasus korupsi e-KTP  ini akan menjadi saksi dengan tersangka politisi Gokkar, Markus Nari.  “Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka MN,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Rabu (10/4/2019).

Fahri Hamzah: Jurus Pamungkas Sandiuno Soal e-KTP untuk Berbagai Layanan, Pas!

KONFRONTASI -   Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno saat Debat Pilpres Ketiga, Minggu malam (17/3/2019), menyatakan bahwa untuk berbagai layanan dan program pemerintah cukup melalui satu kartu, yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Dia menyebut e-KTP merupakan kartu super canggih karena sudah memiliki chip dan teknologi di dalamnya sesuai dengan Revolusi Industri 4.0, maka semua layanan bisa terlayani hanya dibutuhkan e-KTP.

KPU Heran Kemendagri Ogah Serahkan Data Semua WNA Pemilik e-KTP

KONFRONTASI -  Temuan WNA yang punya e-KTP masuk dalam DPT Pemilu 2019 dan ternyata salah input, membuat KPU mengecek ulang seluruh data pemilih mereka khawatir lebih banyak WNA salah masuk DPT. Cara itu ditempuh KPU dengan meminta data WNA yang punya e-KTP ke Kemendagri.

Pages