20 April 2018

e-KTP

Mendagri Usahakan Pemilih Pemula Bisa Nyoblos Meski Belum Ber-KTP

KONFRONTASI -  Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo yakin bisa mengakomodir pemilih pemula yang belum memiliki e-KTP bisa menyalurkan hak suara di Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemedagri, saban tahun ada 15 juta penduduk yang masuk kategori dewasa dan wajib membuat e-KTP. Hanya saja jumlah pemilih pemula yang memiliki hak pilih pada hari H pencoblosan Juni nanti lebih kurang berjumlah 2,2 juta jiwa.

Mantan Mendagri SBY, Gamawan Seret Nama JK dan Sri Mulyani di Kasus e-KTP?

KONFRONTASI -  Anggaran proyek e-KTP akan memakai pinjaman hibah luar negeri (PHLN). Namun akhirnya proyek senilai Rp 5,9 triliun itu memakai menggunakan APBN.

Demikian disampaikan Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ketika bersaksi dalam persidangan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/1).

KPK Didesak Lakukan Audit Forensik untuk Bongkar Skandal E-KTP yang Seret Politisi PDIP, Golkar dan Demokrat

KONFRONTASI- Kasus pengungkapan skandal e-KTP semakin melebar setelah Setya Novanto mengungkapkan bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung menerima masing2 sebesar USD 500 ribu.

Big Fish Terakhir E-KTP

Oleh Djoko Edhi S Abdurrahman*

 

Persidangan Tipikor E-KTP hari ini telak terhadap PDIP, sehingga Hasto langsung bereaksi cepat.

Persidangan itu saya saksikan di INEWS TV, sampai pada sesi pemeriksaan terdakwa, ialah saksi mahkota Setnov. 

Atas pertanyaan hakim, Setnov menjawab satu persatu orang-orang besar yang menerima dana fee E-KTP. Tak ada yang disangkal oleh Setnov, kali ini untuk justice collaburator yang tanpa JC, ia bisa kena seumur hidup. 

Korupsi KTP menunjukkan Korupsi Politik makin Sistemik, kata Advokat Teuku Syahrul Anshari

KONFRONTASI- Skandal korupsi e-KTP menunjukkan bahwa korupsi politik sudah kian sistemik dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara. Banyaknya politisi parpol yang terlibat skandal itu mengesankan bahwa kasus ini hanya puncak gunung es dalam gurita skandal korupsi era reformasi.

Mau Ganti Domisili atau Status Kawin? Ini Prosedur Ubah Data di e-KTP

Konfrontasi - Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el atau sering disebut e-KTP) kini sudah berlaku seumur hidup. Tapi bagaimana prosedur pindah domisili atau ganti status pernikahan atau ganti pekerjaan bahkan ganti nama atau foto hingga tanda tangan?

Sebelum era e-KTP, kartu identitas tersebut berlaku selama 5 tahun. Tentu saat melakukan perpanjangan masa berlaku, data-data otomatis bisa diubah.

Sekarang di e-KTP masa berlakunya sudah seumur hidup dan terkesan permanen. Tapi, data yang tertera sebetulnya bisa diubah dengan mudah asalkan syarat-syaratnya terpenuhi.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, perubahan data ini bukan berarti melakukan perekaman ulang. Apa bedanya ubah data dengan perekaman ulang?

"Prinsipnya adalah, mengubah data bukan melakukan perekaman ulang. Jadi yang dimaksud proses perekaman data e-KTP itu mencakup perekaman retina dan sidik jari, nah ini tidak bisa dilakukan pengulangan. Jadi pada proses perubahan data tidak ada perekaman ulang," ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif dikutip dari detikcom, Sabtu (3/3/2018).

Meski begitu, perekaman ulang bisa saja dilakukan. Syaratnya apabila ada kerusakan data di perekaman. 

Zudan lalu mencontohkan apabila seseorang memakai lensa kontak, maka rekaman di e-KTP bisa rusak. Atau bisa pula karena faktor lain.

Lalu bagaimana cara mengubah elemen data di e-KTP? detikcom lalu mewawancarai Kadis Dukcapil Kota Depok, HM Munir, sesuai rekomendasi dari Zudan Arif.

"Prosesnya adalah masyarakat silakan untuk daftar ke loket pelayanan Disdukcapil, diregistrasi, lantas diproses perubahan elemen data tersebut. Biodata penduduk kita ubah, KK (kartu keluarga) kita ubah, kemudian KTP-nya," tutur Munir saat ditemui detikcom di kantornya, kompleks Balai Kota Depok, Jl Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat.

Ada 3 elemen data penduduk yang bersifat statis yakni; Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat/tanggal lahir, dan golongan darah. Selebihnya merupakan elemen data yang bersifat dinamis.

Di Kota Depok, pengurusan mengubah data e-KTP akan secara otomatis mengubah data di KK dan biodata penduduk. Mereka sudah menerapkan sistem terintegrasi. Sementara itu masih ada wilayah lain yang proses pengubahan datanya dilakukan secara parsial.

"Untuk perubahan data terkait dengan nama itu dilakukan dengan melampirkan fotokopi akte kelahiran atau ijazah, itu pun kalau hanya bersifat kesalahan redaksional, kalau perubahan total itu harus putusan pengadilan," tutur Munir.

Begitu pula dengan perubahan data lainnya. Pada prinsipnya prosedurnya adalah membawa dokumen pendukung untuk proses perubahan elemen data. Selain itu, prosedur ini tak dipungut biaya alias gratis.

Permintaan e-KTP Naik Jelang Pilkada 2018

Konfrontasi - Menjelang tahapan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, jumlah perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di sejumlah daerah mengalami peningkatan.

Meningkatnya permintaan e-KTP itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, saat menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi (Musrenbagprov) Jawa Tengah (Jateng) di Gradhika Bakti Praja, kompleks perkantoran Gubernur Jateng, Semarang, Jumat (9/2/2018).

Bob Hasan: Soal E-KTP, Kenapa SBY Begitu Panik Terkait "Buku Hitam" Novanto?

KONFRONTASI - Ketua Umum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara, Bob Hasan heran dengan sikap Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dalam menyikapi 'buku hitam' Setya Novanto terkait kasus dugaan Korupsi E-KTP. Pasalnya, Bob sudah pernah menyampaikan bahwa perhitungan dan pemilihan pemenangan pembuatan E- KTP dapat berpotensi merugikan uang negara triliunan rupiah dan judulnya adalah perampokan uang negara 6,4 triliun.

KPK Serahkan ke Penyidik Kembangkan Kasus e-KTP ke Puan Maharani

KONFRONTASI -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menyerahkan ke para penyidiknya untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP ke mantna Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani.

“Pembuktian kalau memang harus dikembangkan ke sejumlah nama lain, penyidik nanti yang akan melihat,” kata Saut saat dikonfirmasi soal belum diperiksanya Puan di Kasus e-KTP, Selasa (6/2/2018).

Tamsil Linrung Seorang Petinggi dari PKS, Diperiksa KPK Terkait Kasus E-KTP

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tamsil Linrung terkait kasus e-KTP.

Tamsil akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk Markus Nari, anggota DPR yang menjadi tersangka kasus tersebut.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk MN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Jumat (12/1/2018).

Dalam kasus ini, Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran e-KTP.

Pages