7 December 2019

DPRD

Langkah Ahok di Pilkada Bisa Terhenti Karena Kasus Ini

Konfrontasi - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bisa mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Gubernur DKI 2017. Meski demikian, Ahok, sapaan Basuki, tidak akan menang dalam Pilgub DKI.

"‎Peluang nyalon bisa, peluang menang enggak," kata Ketua DPD Gerindra DKI M. Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Taufik menjelaskan, meskipun Teman Ahok sudah mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP), belum tentu ‎Ahok akan dipilih lagi menjadi calon gubernur pada Pilgub DKI 2017.

Bawaslu Sumbar Penuhi Panggilan DPRD

Konfrontasi - Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat memenuhi panggilan DPRD setempat terkait laporan dugaan pertemuan terselebung yang dilakukan Bawaslu dengan mantan Gubernur Irwan Prayitno.

Pada pertemuan di gedung DPRD Sumbar di Padang, Senin (24/8), Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Sumbar meminta penjelasan tentang surat laporan yang diterima dari salah seorang yang mengatasnamakan staf Bawaslu Sumbar.

Legislator: Calon Tunggal Pilkada Sebaiknya Dipilih Lewat DPRD

Konfrontasi - Anggota Komisi II DPR, Muhammad Arwani Thomafi mengatakan calon tunggal dalam pilkada sebaiknya dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD). Arwani menilai hal itu lebih baik daripada mengulangi dan menambah waktu pendaftaran. 

"Itu untuk mengedepankan asas kepastian. Itu lebih menarik karena semacam sanksi bagi partai politik karena tidak mengusung pasangan calonnya," kata Arwani di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).

Terkait Korupsi UPS, 5 Anggota DPRD DKI Diperiksa Bareskrim

KONFRONTASI - Lima anggota DPRD DKI periode 2009-2014 dijadwalkan digarap penyidik Bareskrim Mabes Polri kasus dugaan korupsi proyek Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD-P DKI Jakarta 2015.

"Subdit V menjadwalkan pemeriksaan hari ini, dari lima anggota Dewan hanya tiga yang memenuhi panggilan," jelas juru bicara Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Kombes Adi Deriyan Jayamarta, saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2015).

Adi membeberkan, sudah tiga anggota DPRD tiba memenuhi pemeriksaan sebagai saksi. Mereka adalah Perdata Tambunan, Monica Wihalmina Weenas, dan Nasrullah.

Lima Anggota DPRD Kalsel Mengundurkan Diri, Alasannya?

Konfrontasi - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Muhaimin mengungkapkan, ada lima anggota legislatif tingkat provinsi tersebut yang mengundurkan diri.

Mereka yang mengunduran diri tersebut salah satu di antaranya karena alasan keluarga, atas nama H Idis Nurdin Halidi dari Partai Golkar, ungkapnya saat ditemui di ruang kerja, di Banjarmasin, Rabu (29/7).

Ciee... Ahok Maaf-maafan dengan DPRD

KONFRONTASI-Acara Halal Bihalal digelar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersama jajaran pejabat Pemprov DKI, anggota DPRD DKI, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) Pemprov DKI di Rumah Dinas Gubernur Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7) malam.

Kapolri Jamin Netralitas Polri Pilkada Serentak

Konfrontasi - Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti menjamin kenetralan anggota Polri dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar Desember 2015.

"Pilkada kan bukan hanya kali ini. Pemilu juga sudah sering. Saya sudah menginstruksikan soal itu (netralitas), apa masih kurang?" kata Badrodin di Jakarta, Minggu (5/7/2015).

Ia mengatakan bahwa bila ditemukan anggota Polri yang tidak netral maka akan ditindak tegas.

"Sudah jelas ada ketentuannya dalam kode etik. Kalau ada yang melanggar kan pasti ditindak," ujarnya. 

Mendagri Tegaskan Kepala Daerah Mundur Harus Persetujuan DPRD

Konfrontasi - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kepala daerah yang mengundurkan diri menghadapi pilkada serentak 2015 harus mendapat persetujuan dari DPRD setempat.

"Kepala daerah tidak bisa mengundurkan diri semaunya tapi ada persyatan yang harus dipatuhi," kata Tjahjo Kumolo pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (23/6).

Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu menjelaskan, soal sejumlah kepala daerah yang berupaya membangun dinasti politik melalui pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2015.

Mendagri Tegaskan Kepala Daerah Mundur Harus Persetujuan DPRD

Konfrontasi - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kepala daerah yang mengundurkan diri menghadapi pilkada serentak 2015 harus mendapat persetujuan dari DPRD setempat.

"Kepala daerah tidak bisa mengundurkan diri semaunya tapi ada persyatan yang harus dipatuhi," kata Tjahjo Kumolo pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (23/6).

Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu menjelaskan, soal sejumlah kepala daerah yang berupaya membangun dinasti politik melalui pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2015.

Ups, Puluhan Anggota DPRD Probolinggo Dicurigai Gunakan Ijazah Palsu

KONFRONTASI-Sejumlah 22 orang dari 45 anggota DPRD Kabupaten Probolinggo terindikasi menggunakan ijazah asli tapi palsu (aspal) dalam pencalonan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 lalu.

Hal ini berhasil diungkap oleh Probolinggo Coruption Watch (Pro CW). Temuan ini setelah ada laporan dari masyarakat yang memberitahukan hal ini.

"Sebanyak 22 Anggota DPRD dari 45 anggota DPRD Kabupaten Proolinggo, lima orang diantara mengantongi ijazah sarjana aspal dan 17 orang lainnya menggunakan ijazah aspal kejar paket C," kata Pembina Pro CW, Jumanto di Probolinggo, Kamis (11/6/2015).

Pages