27 January 2020

DPRD

Ketua DPRD Banten Diperiksa KPK

Konfrontasi - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Asep Rahmatullah menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 15 Desember 2015.

Kedatangannya tersebut diduga terkait pemeriksaan untuk memuluskan penyertaan modal PT Banten Global Development (BGD) pada APBD Tahun Anggaran 2016.

Asep yang memakai kemeja batik itu terlihat sudah nampak di Gedung KPK pada sekitar pukul 09.50 WIB.

Pakde Karwo Bakal Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Sosial

Konfrontasi - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan penggunaan dana bantuan sosial atau dana hibah akan dievaluasi tahun depan.

"Selama berjalan sesuai prosedur berlaku tak ada masalah karena ini memang untuk menyejahterakan rakyat," katanya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (12/12/2015).

"Pencairan dana bansos itu sudah ada aturannya dan diajukannya sebelum anggaran disusun," kata Gubernur Soekarwo, yang akrab disapa Pakde Karwo.

DPRD Minta Pemkab Tingkatkan Layanan Publik

Konfrontasi - Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Suharso meminta kepada pemerintah setempat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat mengingat masih banyak yang kurang puas.

"Berdasarkan data tahun 2015 yang didapat dari Ombudsman Kalbar, Kubu Raya menjadi daerah nomor dua setelah Pontianak, dimana banyak masyarakat yang mengeluhkan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah dan instansi lainnya," kata Suharso di Sungai Raya, Selasa.

Ditangkap KPK, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Banten Dijebloskan ke Penjara

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjebloskan tiga tersangka kasus tindak pidana korupsi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 Banten.

PDIP Larang Kadernya di DPRD Keluar Jatim Jelang Pilkada

Konfrontasi - Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jawa Timur melarang kadernya di DPRD provinsi dan kabupaten/kota berkunjung keluar provinsi menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak agar fokus terhadap pemenangan.

"Seluruh anggota dewan yang daerah pemilihannya melaksanakan pilkada wajib mengawal dan fokus ke kemenangan pilkada serentak," ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Sri Untari kepada wartawan di Surabaya, Rabu (2/12).

Akuisisi Newmont: Anggota DPRD NTB Tidak Setuju Saham Daerah Dijual ke Panigoro

KONFRONTASI - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Ruslan Turmuzi mengaku tidak sependapat jika ada wacana dari pemerintah provinsi menjual 24 persen saham milik daerah ke Arifin Panigoro.

"Kalau ingin kerja sama silahkan saja, karena itu hak pemerintah daerah. Tetapi tentunya melalui pembicaraan dan komunikasi," kata dia di Mataram, Kamis.

Menurutnya, dengan adanya kepemilikan daerah dalam saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), maka posisi NTB menjadi lebih kuat. 

DPRD Larang Pejabat Diknas Ke Singapura

Konfrontasi - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, melarang Dinas Pendidikan termasuk guru-guru berwisata keluarga negeri. Keputusan ini diambil setelah anggota komisi melakukan hearing dengan Seketaris Dinas Pendidikan Bambang Budi Mustika terkait acara nglencer berjamaah dengan sejumlah kepala UPT Pendidikan ke Singapura pada Kamis lalu..

"Jalan-jalan keluarga negeri, imagenya wah, sehingga muncul penilaian negatif di masyarakat," kata Ketua Komisi B Hosyan Muhammad, Selasa, (17/11).

Inul Daratista Siap Berikan Klarifikasi Kepada DPRD Manado

Konfrontasi - Artis Inul Daratista menyatakan kesiapannya datang jika dipanggil DPRD Manado, untuk memberikan klarifikasi terkait kasus kebakaran tempat karaoke keluarga Inul Vizta KTV.

"Sebagai warga negara yang baik, saya siap dan pasti datang, jika dipanggil, karena sudah merupakan kewajiban saya untuk patuh pada hukum," kata Inul kepada wartawan setelah menemui Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, di kantor wali kota, Jumat (30/10/2015).

Ahok: Kadang-kadang Gua Kasian Sama DPRD

KONFRONTASI-Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilayangkan Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta, kemarin, dipertanyakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) .

LHP ini terkait beberapa temuan audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI pada 2014. Pansus DPRD juga akan menindaklanjuti hasil audit ini ke KPK, Polri dan BPK RI.

Berantas Peredaran Narkoba, DPRD DKI Minta Saran Kepala BNN

Konfrontasi - DPRD DKI Jakarta mengundang Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso. Mereka meminta masukan Buwas, sapaan Budi Waseso, berkaitan dengan efek jera kepada bandar dan pengguna narkoba.

“DPRD mengundang Pak Buwas tuh minta masukan-masukan buat efek jera para bandar dan pengguna. Kan kadang-kadang bandar bisa mengatakan pengguna. Makanya saya minta masukan dari Pak Buwas sebagai Kepala BNN,” ucap Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Pages