25 August 2019

DPRD

Suap Meikarta, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

KONFRONTASI -  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Jejen akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

“Yang bersangkutan kita periksa sebagai saksi untuk tersangka NR (Neneng Rahmi),” ucapnya, Senin (3/11/2018).

Diduga Cacat Hukum, Ketua DPRD Kotim Tolak Tandatangani APBD 2019

KONFRONTASI-Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Muhammad Jhon Krisli menolak menandatangani APBD 2019, karena diduga ada pelanggaran dan cacat hukum dalam proses penyusunannya.

"Saya menolak menandatangani APBD 2019 Kabupaten Kotawaringin Timur karena ada indikasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran (RKA)," kata Jhon Krisli di Sampit, Kamis.

Bercanda Bawa Bom, Dua Anggota DPRD Diusir dari Pesawat

KONFRONTASI-Dua anggota DPRD Banyuwangi bercanda tentang bom di koper penumpang lain dan koper miliknya saat di Bandara Banyuwangi. Keduanya pun dilarang ikut terbang ke Jakarta karena dianggap tidak clear.

Insiden yang mencoreng nama baik lembaga wakil rakyat tersebut terjadi saat rombongan anggota DPRD Banyuwangi, hendak terbang menuju Jakarta, dengan pesawat Garuda GA 265 itu terjadi sekitar pukul 12.45 WIB, Rabu (23/5/2018).

DPRD Sayangkan Keputusan Anies-Sandi Lepas Saham PT Delta Djakarta

KONFRONTASI -  Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno melepas saham pemerintah di PT Delta Djakarta Tbk. (DLTA).

"Saya menyayangkan keputusan itu. Mengingat perusahaan tersebut telah memberikan dividen cukup besar setiap tahunnya," katanya, Kamis (17/5/2018).

Soal Pilkada kembali ke DPRD, NasDem: Tanya Rakyat Dulu

KONFRONTASI - Politisi Partai Nasdem Taufiqulhadi mengatakan wacana mengembalikan Pilkada kepada DPRD adalah satu kekeliruan besar di tengah pendewasaan demokrasi di Indonesia. "Kenapa begitu? Karena dia tidak percaya partai politik," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Apalagi, alasan yang mengemuka dari wacana itu adalah soal biaya politik seperti saksi yang cukup besar. Terlebih, biaya itu tidak ditanggung negara.

Geger: DPRD Nggak Mau Disalahin Soal Lift

KONFRONTASI -  Pengadaan elevator (lift) di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta membuat geger banyak kalangan. DPRD DKI pun tak mau disalahkan bila nanti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menganggap ada masalah. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegas­kan, pengadaan lift itu tanpa melalui pembahasan bersama Dewan. Prasetio meminta akse­kutif tidak menyeret DPRD jika pengadaan lift itu kelak diang­gap bermasalah oleh BPK.

Polisi Pulau Dewata Buru Wakil Ketua DPRD Bali Terkait Narkoba

KONFRONTASI - Aparat Kepolisian Resor Kota Denpasar masih memburu Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali berinisial JGKS atau Mang Jongol yang melarikan diri saat polisi menggerek rumahnya karena menduga dia menggunakan narkoba.

Tersandung Narkoba, Polisi Buru Wakil Ketua DPRD Bali

Konfrontasi - Aparat Kepolisian Resor Kota Denpasar masih memburu Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali berinisial JGKS atau Mang Jongol yang melarikan diri saat polisi menggerek rumahnya karena menduga dia menggunakan narkoba.

Djarot Tak Setuju DPRD Soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI

KONFRONTASI -  Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat belum berniat untuk memotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS DKI Jakarta, seperti usulan dari DPRD DKI Jakarta. Djarot menegaskan sebaiknya TKD tetap diberikan berdasarkan kinerja setiap PNS.

"Saya lebih suka memberikan gaji mereka yang cukup untuk kehidupan mereka, daripada gajinya minim tapi korupsinya yang besar," kata Djarot di Balai Kota, Senin (25/9).

Anggota DPRD Mimika Ancam Tak Mengibarkan Merah Putih saat Agustusan

Konfrontasi - Merasa belum merdeka, puluhan anggota dewan dari sepuluh partai di DPRD Mimika Papua menyatakan tidak akan mengibarkan bendera Merah Putih pada 17 Agustus nanti. Mereka kecewa karena proses pengaktifan DPRD Mimika masih kandas, padahal sudah hampir setahun terakhir vakum.

Pages