24 March 2017

DPR

Djoko Edhi: Awas Terjebak Makar (Edit 2)

Oleh: Djoko Edhi S Abdurrahman
Mantan Anggota Komisi Hukum DPR

Jumat dua pekan lalu, Mensekab Pramono Anung bicara di restonya Bursah Zarnubi, mengajukan badan kerukunan bangsa.

Pramono Anung menyadari kita tak punya badan yang mengurusi forum kerukunan bangsa, sehingga masyarakat yang beda pendapat tak ketemu dan tak ada titik temu. Pramono Anung pembawa makalah didampingi Yudi Latif, Syahganda Nainggolan dan Johan Silalahi. Saya, Hatta Taliiwang, dan dua jenderal TNI menjadi pembahas, dimoderatori Bursah Zarnuni.

Mendagri Tjahjo Minta DPR Rampungkan Uji Kelayakan Komisioner Pemilu

KONFRONTASI - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta  segera menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut bisa diselesaikan sebelum 12 April 2017.

"Pemerintah mengharapkan selesai tanggal 10-an, karena proses mempersiapkan keppres (keputusan presiden) dan pelantikan," kata Tjahjo dalam pernyataan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis 23 Maret 2017.

Catatan Reni Marlinawati atas Rencana Kenaikan Tarif Taksi Online

KONFRONTASI - Rencana perubahan Permenhub No 32 Tahun 2016 yang salah satu isinya terkait dengan penyesuaian tarif taksi online, akan memberi dampak signifikan terhadap keberadaan taksi berbasis aplikasi. Dengan tarif yang disesuaikan,  secara logis akan memengaruhi animo masyarakat untuk menggunakan alat transportasi tersebut. Dengan kata lain, pendapatan pengemudi taksi online besar kemungkinan akan mengalami penurunan.

Demi Rakyat, DPR Tetap Masukan Petroleum Fund Dalam Revisi UU Migas

KONFRONTASI -  Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha mengatakan sektor Migas merupakan sektor yang paling mengenaskan dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal itu katanya dapat terlihat dari berbagai variabel.

Diantaranya papar Satya, grafik revenue untuk negara dari sektor ini terus menurun, lalu kemudian tingkat Reserve Replacement Ratio (RRR) makin menipis dan hanya 7 persen.

“Sektor ini sudah sektor yang sangat mengenaskan, RRR hanya 7 persen, rendah sekali,” ujar Satya di Jakarta, ditulis Selasa (21/3).

Di Akhir Bulan Maret Mahasiswa akan Kepung Gedung DPR/MPR

KONFRONTASI -   Gerakan Mahasiswa Pemuda Bela Bangsa dan Rakyat yang terdiri dari elemen-elemen aktivis mahasiswa akan menagih janji pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa.

Beberapa tuntutan mahasiswa dalam aksi 30 Maret nanti di depan gedung DPR/MPR adalah penuntasan kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) juga kasus korupsi lain, tangkap penista agama, kembali ke jati diri bangsa Indonesia yakni Pancasila serta UUD 1945 Asli, tolak komersialisasi pendidikan dan evaluasi kinerja Jokowi.

Disebut dalam Dakwaan Perkara E-KTP, Ini Reaksi Teguh Juwarno

KONFRONTASI - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno menyayangkan pemuatan namanya dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sidang perdana kasus korupsi pengadaan identitas elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.

"Tentu saya merasa dirugikan, ini menjadi stigma buruk. Kalau proses berjalan dan memang pihak-pihak tidak terlibat bisa dibersihkan namanya," katanya di komplek parlemen, Jakarta (Kamis, 9/3).

Harus Dihukum, 51 Orang Penerima Bancakan Duit Korupsi E-KTP. Ini Daftarnya

JAKARTA-Uang korupsi dalam proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) diduga mengalir ke sejumlah partai politik melalui anggota DPR RI.

DPR Minta Pemerintah Tunda Program DLP

KONFRONTASI- Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal mengingatkan Pemerintah untuk menunda penerapan program dokter layanan primer (DLP) sampai ada kesepahaman dengan Ikatan Dokter Indonesia.

"Program DLP sesungguhnya adalah amanah UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran untuk dokter umum yang melayani pasien di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Puskesmas," kata Iqbal dalam keterangan pers, Sabtu (4/3/2017).

Tags: 

Pansel DK OJK Sarat Konflik Kepentingan dan Ngawur?

KONFRONTASI - Kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) yang telah meloloskan 35 nama di tahap II proses penyeleksian menuai kritikan dari Anggota DPR.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI M Hatta, Pansel OJK sarat konflik kepentingan seperti pertemanan sehingga hasil tidak proporsional dan profesional.

Habib Rizieq Beserta 22 Ulama GNPF MUI akan Hadiri Acara Raja Salman di DPR

KONFRONTASI  -   Pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab akan datang beserta rombongan untuk memenuhi undangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan mengunjungi beberapa tempat yaitu di Istana Bogor, gedung DPR/MPR dan Masjid Istiqlal.

Saat agenda di DPR/MPR, Raja Salman dijadwalkan akan memberikan pidato.

Pages