17 February 2020

DPR

KMI Nilai Ada ‘Sesuatu’ Dibalik Wacana Revisi UU LLAJ Oleh DPR

KONFRONTASI -   Kaukus Muda Indonesia (KMI), mensinyalir adanya kepentingan yang tidak produktif dibalik Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan wacana penerbitan SIM, STNK dan BPKB oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Wacana yang digulirkan beberapa anggota Komisi V DPR itu sarat akan kepentingan yang tidak produktif. Kami menilai ada yang janggal dibalik Revisi UU LLAJ ini,” kata Ketua KMI, Edi Humaidi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2/2020).

Ketua DPR Minta Pemerintah Tak Buat Masyarakat Sekitar Natuna Cemas

KONFRONTASI-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengatakan pemerintah harus bisa menyosialisasikan kepada masyarakat di sekitar Natuna Kepulauan Riau tentang adanya Warga Negara Indonesia yang akan diisolasi di wilayah tersebut.

Jangan sampai, kata Puan, masyarakat yang mendiami wilayah sekitar Natuna tersebut menjadi khawatir pada indikasi munculnya isu-isu yang tidak benar terkait virus menular corona.

DPR Minta Kemenkes-Kemlu Koordinasi Antisipasi Virus Corona Kiswondari

KONFRONTASI -  DPR meminta pemerintah melakukan langkah terukur dan terencana dalam mencegah masuknya virus Corona ke Indonesia.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus berkoordinasi intensif mencegah masuknya virus tersebut.

DPR Singgung Istana Terkait Kasus Jiwasraya

KONFRONTASI-Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai bahwa kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi plat merah PT Jiwasraya terjadi dengan canggih dan begitu halus.

Hal tersebut, kata Benny, menimbulkan kecurigaan dengan jabatan tersangka Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2008-2018 Hary Prasetyo yang penah mengisi jabatan di Kantor Staf Presiden (KSP).

Soal Jiwasraya, DPR Nilai Ada Faktor Kelalaian OJK

KONFRONTASI -   Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bertanggungjawab terkait dengan persoalan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya sehingga menyebabkan kerugian bagi negara hingga triliun rupiah.

“Jadi ini ada kesalahan juga dari OJK sebagai pengawas dari bisnis keuangan, ini yang harus bertanggung jawab juga,” ujar Khilmi kepada wartawan, di Komplek Parlemen Senayan,Jakarta, Senin, (13/1/2020).

Presiden Jokowi: Kalau 100 Hari Selesai, Saya Angkat Dua Jempol untuk DPR

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia akan dibanjiri aliran modal asing setidaknya 20 miliar Dolar AS atau setara dengan Rp 280 triliun jika aturan pengelola dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF) diterapkan. Aturan tersebut ada di dalam omnibus law yang akan diajukan ke DPR pekan depan.

Anggota Fraksi PKS Serukan agar DPR Bentuk Pansus Jiwasraya

KONFRONTASI -   Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  menyerukan agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Asuransi Jiwasraya. Bahkan, seruan itu sudah diusulkan di rapat paraipurna DPR Senin, kemarin. 

        "Di rapat paripurna kemarin sudah ada beberapa anggota dari Fraksi PKS mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Iuran BPJS Naik, PKS Dorong DPR Bentuk Pansus

KONFRONTASI-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi dan membentuk panitia khusus (Pansus) kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab, Fraksi PKS menilai pemerintah telah menzalimi rakyat karena melanggar janji dan kesepakatan dengan DPR untuk tidak menaikkan iuran BPJS, khususnya kelas 3 mandiri.

Mayoritas Fraksi di DPR Dukung Pembentukan Pansus Jiwasraya

KONFRONTASI- Masalah dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya menyedot perhatian publik karena merugikan negara sekitar Rp 13,7 triliun. Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya di DPR mengemuka dengan mayoritas fraksi menyatakan sikap mendukung.

Ketua DPR-RI Puan Maharani Sampaikan Duka Cita ke Korban Bencana Banjir

KONFRONTASI-  Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap korban jiwa akibat banjir yang melanda kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Saya merasakan duka cita yang mendalam  serta turut berbelasungkawa  atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam bencana banjir ini. Semoga para keluarga korban diberi ketabahan" kata Puan di Jakarta, Kamis (2/1).

Pages