23 January 2019

DPR

MK Gelar Sidang Uji Materi UU Pemilu, DPR Kembali Mangkir

KONFRONTASI-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mangkir atau tidak menghadiri sidang uji materi Undang Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dengan nomor perkara 93/PUU-XVI/2018 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Walaupun Anggaran Minim, Komisi III DPR Apresiasi Kinerja Kejati DKI Jakarta

KONFRONTASI - 

Komisi III DPR menggelar pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta dan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Se-DKI Jakarta, bersama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kakanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta beserta jajarannya.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, (14/12/2018), itu dilakukan dalam rangka kunjungan kerja (kunker) Komisi III DPR ke Provinsi DKI Jakarta untuk Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019.

DPR : Lebih Suka jalan jalan daripada selesaikan Legislasi

Oleh: Uchok Sky Khadafy

 

 

Bisa dikatakan DPR itu sangat pemalas bila dilihat dari rendahnya fungsi legislasi mereka. Dimana sejak tahun 2014 hingga 2017 hanya 26 UU yang sudah diselesaikan.


Biarpun rendahnya fungsi legislasi DPR tersebut, tetapi kalau program jalan jalan alias perjalanan dinas tidak pernah rendah atau sampai titik nol. Malahan program jalan jalan DPR itu tiap tahun tinggi, tinggi sekali anggaran yang sudah dihabiskan. 

Oligarki Parpol Masih Mencengkeram, Tak Banyak yang Bisa Diharapkan dari DPR Baru

KONFRONTASI-Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memperkirakan anggota parlemen yang terpilih dalam Pemilu 2019 tidak terlalu membawa perubahan lebih baik karena karakternya sama dengan penghuni kompleks Senayan saat ini.

"Karakternya masih tertutup, lalu oligarki partai masih mencengkeram, itu saya kira hal yang tidak banyak berubah. Mengharapkan bisa lega di periode DPR baru saya kira belum kali ini," kata peneliti Formappi Lucius Karus dalam diskusi "Menakar Kualitas Parlemen 2019" di Jakarta, Kamis.

Tak Mampu Lindungi Tuti, DPR Desak Pemerintah Bubarkan BNP2TKI

KONFRONTASI -    DPR RI meminta Pemerintah untuk membubarkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) karena dianggap tidak becus dalam mengurus permasalahan yang membelit TKI.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha, saat menanggapi dieksekusinya TKI asal Majalengka Tuti Tursilawati oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada Senin (29/10) lalu.

Sikap Tegas Kesimpulan Rapat komisi VII DPR, Minta PT Freeport Selesaikan Kerugian Negara Rp 205 Triliun

KONFRONTASI -  Sikap tegas kesimpulan rapat komisi VII DPR pada rabu 17/10/2018 terkait rencana divestasi 51 % saham PT Freeport Indonesia ( PT FI ) dgn Ditjen Minerba KESDM , PT Inalum , PT Freeport Indonesia menuai pujian Yusri Usman Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia.

Pihak DPR Desak PT Freeport Indonesia Selesaikan Kerugian Negara Rp 205 Triliun

KONFRONTASI -   Sikap tegas kesimpulan rapat komisi VII DPR pada rabu 17/10/2018 terkait rencana divestasi 51 % saham PT Freeport Indonesia ( PT FI ) dgn Ditjen Minerba KESDM , PT Inalum , PT Freeport Indonesia menuai pujian Yusri Usman Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia.

Sikap Tegas DPR Minta PT Freeport Indonesia Menyelesaikan Kerugian Negara Rp 205 Triliun , Tuai Pujian.

KONFRONTASI - Sikap tegas kesimpulan rapat komisi VII DPR pada rabu 17/10/2018 terkait rencana divestasi 51 % saham PT Freeport Indonesia ( PT FI )  dgn Ditjen Minerba KESDM , PT Inalum , PT Freeport Indonesia menuai pujian Yusri Usman Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia.

Tersangka "Peluru Nyasar" di DPR Tembakkan Hampir 300 Peluru"

KONFRONTASI- Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, saat diamankan, tersangka kasus peluru nyasar di Gedung DPR RI sudah menembakkan hampir 300 butir peluru dari total 450 peluru yang dimiliki. "Dia (tersangka) kan membeli 9 dus (peluru), tiap dusnya ada 50 butir. Dia sudah menembakkan 290-an (peluru) lebih lah," ujar Argo, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018). Argo mengatakan, awalnya tembakan tersangka mengarah ke sasaran yang tepat.

 

Buntut Peluru Nyasar, DPR Minta Lapangan Tembak Perbakin Direlokasi

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Fikri Faqih meminta pihak terkait untuk mempercepat relokasi Lapangan Tembak Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) Senayan. Menurut Fikri, wacana relokasi lapangan tembak di Senayan sudah lama bergulir.

“Adanya kejadian peluru nyasar yang beruntun ini membuatnya mendesak untuk segera direlokasi,” ujar Fikri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan lapangan tembak atau shooting range idealnya berada dalam jarak aman dengan permukiman atau aktivitas publik di sekitarnya.

“Apalagi ini lapangan tembak berskala olympic, karena memang jadi tempat latihan atlet menembak,” katanya.

Menurut Fikri, sebaiknya shooting range berada di lokasi steril dari aktivitas publik. Selain itu, kata dia, juga bisa berada di dalam ruangan dengan pengamanan cukup misalnya antipeluru.

Lebih lanjut Fikri menyatakan bukan hanya ada kompleks gedung parlemen di sekitar lokasi lapangan tembak. Namun juga sekolah, Puskesmas, hotel, rumah makan, hingga Stasiun Palmerah dan terminal Bus Transjakarta yang sangat padat di jam sibuk.

“Di sebelahnya persis itu juga ada SMA Negeri 24. Kegiatan belajar mengajar siswa bisa terganggu oleh aktivitas menembak,” kata Fikri.

Dia menyatakan akan membawa usulan ini dalam rapat antara Komisi X DPR dengan Kementerian Pemuda dan Olaharag (Kemenpora) agar berkoordinasi dengan Perbakin terkait relokasi lapangan tembak Senayan.

Pages