25 February 2018

DPR

UU MD3 Dinilai Cara DPR Melindungi Kehormatan Lembaganya

KONFRONTASI - Analis Komunikasi Politik (Kompol) dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai DPR tidak ingin dikritik terlalu keras. Penilaian itu disampaikannya menyikapi Pasal 122 huruf k Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

DPR Dinilai Mulai Main Kasar Dengan Rakyat Terkait Sahkan UU MD3

KONFRONTASI -  Sorotan muncul setelah DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (RUU MD3). Salah satunya terkait Pasal 122 huruf K.

Dalam Pasal 122 huruf K berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Aturan ini semakin tidak menunjukkan perlindungan terhadap warga negara yang melakukan kontrol terhadap DPR.

Paripurna DPR Setujui RUU MD3 Jadi UU

KONFRONTASI-Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang, meski diwarnai dengan aksi walk out dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP.

Tags: 

Komisi Pertahanan DPR: Evaluasi Semua Nota Kesepahaman TNI

KONFRONTASI - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengevaluasi semua nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani petinggi TNI dengan kementerian, lembaga negara, hingga badan usaha milik negara (BUMN).

Ketua DPR Pastikan Pansus Angket KPK Segera Berakhir

KONFRONTASI- Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan institusinya tidak akan memperpanjang masa kerja Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK, menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi terkait keberadaan Pansus KPK.

"Saya pastikan kerja Pansus Angket KPK selesai dan akan dilaporkan pada tanggal 14 Februari," kata Bambang di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia berharap jangan sampai DPR dan KPK diadu-adu pasca keluarnya Putusan MK tersebut, karena hubungan kedua institusi tersebut harus tetap harmonis.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan dirinya memiliki tugas untuk memperbaiki hubungan DPR dengan KPK agar suasana kondusif dan adem.

"Suasana nasional harus kondisif karena kita akan menghadapi agenda politik nasional seperti Pilkada Serentak 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019," ujarnya.

Bambang juga menegaskan bahwa Putusan MK itu tidak akan mengubah rekomendasi akhir Pansus Angket KPK yang telah disusun dan akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR.

Tags: 

Ku Lihat Bulan Bintang Kembali Menggoyang Senayan

Oleh : Suhendar II
Pemerhati & Simpatisan Partai Bulan Bintang Sejak 1998

Partai Politik melawan Partai Media Massa dan Sosial Media
Ingat, Perjuangan tidak mengkhianati hasil.

Perjuangan menuju Pemilu 2019 terasa sangat berat dan melelahkan memang. Dan itu berlaku bagi semua Parpol, tidak hanya terjadi kepada kita Partai Bulan Bintang.

Sibuk Hadapi Pemilu, DPR Tidak Bahas Amandemen UUD 45 Tahun Ini

KONFRONTASI-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan amandemen UUD 1945 tidak dapat dilakukan saat ini karena merupakan tahun politik yang sibuk.

Tags: 

Renungan Pasca-Gempa Bumi di DPR RI: Dan, Atheis pun (Tiba-tiba) Bertuhan

TEPAT pukul 13.34 tadi siang, ribuan orang di DPR tiba-tiba panik. Penyebabnya tak lain adalah gempa yang terjadi di Lebak Banten dengan kekuatan 6,4 Skala Richter.

Gempa ini terasa begitu kuat. Lantai 17 DPR, tempat saya mengais rezeki, juga hingga bergoyang, akibat gempa ini. Maka, tak terelakkan orang-orang di DPR, terutama di lantai 17 begitu panik dan berusaha berlarian untuk segera meninggalkan gedung Wakil Rakyat itu.

Tags: 

Achmad Hafisz Thohir: Terganjal Secara Akuntan, Holding Melanggar UU

KONFRONTASI - Wakil Ketua Komisi XI DPR dari dari Fraksi PAN, Achmad Hafisz Thohir menegaskan bahwa proses holding BUMN harus melalui persetujuan DPR, sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang (UU) Kekayaan Negara, UU BUMN dan UU Perseroan.

Dia menjelaskan, kebijakan holding yang dibentuk Menteri BUMN, Rini Soemarno belakangan ini, pada prosesnya terjadi perpindahan kepemilikan saham pada suatu perusahaan.

Abdul Kharis: DPR apresiasi Kemkominfo ajak bermedsos konten positif

KONFRONTASI -  Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang mengajak pengguna media sosial menyebarkan konten positif, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

"Kami sambut baik untuk konten positif namun kami harap ini untuk seterusnya," kata Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Pages