25 May 2017

DPR

DPR Tegaskan: Jika Kerjasama dengan China, Indonesia Harus Punya Daya Tawar Kuat

KONFRONTASI - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai Indonesia harus punya daya tawar dan positioning yang kuat dalam kerjasama ekonomi dengan China.

Hal ini diutarakan terkait Konferensi Tingkat Tinggi Belt and Road Forum (BRF) Initiative baru saja diselenggarakan di Beijing baru-baru ini.

Lindungi Rakyat Miskin, DPR Tolak Pencabutan Subsidi Pelanggan 450 VA

KONFRONTASI - Komisi VII DPR meminta pemerintah membatalkan pembahasan pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan 450 volt ampere (VA). Alasannya rakyat miskin masih harus disubsidi, sesuai amanat UUD 1945.

Anggota DPR Ini Himbau Masyarakat Desak DPR/MPR Cabut Mandat Jokowi

JAKARTA-  Anggota DPR RI, Muhammad Syafi'i  dari Partai Gerindra mengimbau kepada masyarakat untuk mendesak MPR dan DPR supaya menggelar sidang istimewa guna mencabut mandat Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, kata Syafi'i, Presiden Jokowi sudah menyimpang dari sumpah jabatannya, yakni tidak lagi setia dengan Pancasila, UUD 45, melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak lagi mengutamakan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Dicekal DPR, Rini Soemarno Makin Superior dan Keenakan

KONFRONTASI - Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan di Jakarta, Kamis (4/5), mengatakan pencekalan terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno justru membuat DPR kelihatan lemah. "Sedangkan Rini malah menjadi superior dan keenakan, karena bisa berbuat apa pun tanpa diawasi Dewan," jelasnya

Angket Bakal Kandas, KPK Didukung Masyarakat

KONFRONTASI- Agenda sidang paripurna DPR pada Jumat (28/4/2017) salah satunya pengambilan keputusan atas usulan angket DPR terkait rekaman penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Miryami Haryani. Ini lantaran sejumlah nama anggota DPR disebut menekan politisi Partai Hanura itu.

Rapat Kerja Komisi III DPR dengan KPK pada Rabu (19/4/2017) dini hari pekan lalu, mayoritas fraksi menyetujui usulan angket terhadap KPK. Sikap tersebut ditempuh untuk mengungkapkan terkait tudingan sejumlah anggota Komisi III yang menekan Miryam S Haryani.

Ihwal tekanan dari Komisi III itu mencuat dari kesaksian penyidik Novel Baswedan di pengadilan Tipikor terkait kasus E-KTP. Di sisi lain, Miryam telah mencabut seluruh materi Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Angket DPR dimaksudkan untuk menelisik tentang kebenaran informasi soal tekanan sejumlah anggota Komisi III DPR terhadap Miryam.

Sepekan berselang, greget DPR untuk melakukan hak penyelidikan atas BAP Miryam Haryani mulai mengendur. Sejumlah fraksi yang semua garang saat rapat kerja dengan KPK, mulai rontok satu per satu. Kali pertama yang mengambil sikap tegas menolak hak angket DPR terkait dengan kewenangan KPK muncul dari Fraksi Gerindra. Sikap ini disusul sejumlah fraksi seperti Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP serta Fraksi PKB.

Balik badan sejumlah fraksi di DPR terkait rencana pengusulan hak angket terhadap kewenangan KPK menjadi penentu apakah hak angket yang diusulkan resmi Komisi III itu bakal disetujui sidang paripurna atau tidak. Bila melihat komposisi fraksi-fraksi yang menegaskan menolak ide angket terhadap KPK, dapat dipastikan angket terhadap KPK bakal mentah di tengah jalan. "Penggunaan hak angket ini tidak tepat waktu," kilah Benny K Harman, politisi Partai Demokrat terkait sikap Fraksi Partai Demokrat.

Tags: 

Paripurna DPR Menyetujui Usulan Hak Angket KPK

KONFRONTASI - Rapat paripurna DPR memutuskan untuk menyetujui usulan hak angket yang diajukan Komisi III DPR terkait pembukaan rekaman pemeriksaan Miryam S.Haryani. Namun proses persetujuan itu sempat mengundang protes.

Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (28/4).

Awalnya, perwakilan dari Komisi III membacakan usulan itu. Fraksi-fraksi lalu menyampaikan sikapnya, dan ditolak oleh Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, dan Fraksi Gerindra.

Paripurna DPR Setujui Hak Angket atas KPK

KONFRONTASI-Rapat Paripurna DPR menyetujui penggunaan hak angket terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Apakah usul hak angket tentang pelaksanaan tugas KPK yang diatur dalam UU KPK dapat disetujui menjadi hak angket DPR," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurn di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat.

Setelah itu, anggota DPR menyatakan setuju lalu Fahri dengan cepat mengetuk palu sebagai tanda keputusan telah diambil.

Namun setelah itu beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra maju ke depan meja pimpinan DPR sebagai bentuk protes atas pengambilan keputusan yang terlalu cepat. Namun protes itu diabaikan Pimpinan DPR sehingga Rapat Paripurna tetap berjalan.

Dalam penjelasannya, wakil pengusul hak angket KPK Taufiqulhadi menjelaskan tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja KPK mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat.

Namun menurut dia, hal itu bukan berarti prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu menjadi perhatian.

"Apalagi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi KPK, Komisi III mendapatkan masukan tidak selalu berjalannya pelaksanaan tupoksi itu sesuai peraturan perundang-undangan dan tata kelola kelembagaan yang baik," ujarnya.

Tags: 

Anang Serahkan Naskah Akademik RUU Permusikan ke Komisi X DPR RI

KONFRONTASI - Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menindaklanjuti komitmennya terhadap kemjauan musik di Indonesia. Salah satunya dengan menyerahkan secara resmi naskah akademik (NA) permusikan ke pimpinan Komisi X DPR RI, Rabu (12/4/2017).

Nazaruddin Keluar Sementara dari Sel, Ungkap Pembagian Dana e-KTP- pada DPR

KONFRONTASI -   Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhamad Nazaruddin mengungkap soal rencana pembagian uang untuk anggota DPR sebelum anggaran proyek KTP-El dibahas. Dia menjelaskan hal itu saat memberi kesaksian dalam sidang kelima kasus KTP-El di PN Tipikor Jakarta, Senin (3/4).

"Sebelum dialokasikan, turun (dianggarkan) dari Kemendagri, waktu itu harus ada yang dikeluarkan Andi Narogong untuk teman-teman di DPR sebelum pembahasan anggaran," kata dia.

DPR Punya Hak Tolak Calon Komisioner KPU-Bawaslu

KONFRONTASI - Komisi II DPR RI berhak menolak calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diajukan pemerintah, dalam hal ini Tim Panitia Seleksi (Pansel) Calon Komisioner KPU-Bawaslu.

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian menjelaskan bahwa UU membuka ruang bagi DPR untuk memilih hanya beberapa nama atau bahkan tidak memilih sama sekali dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Pages