25 January 2017

DPR

Jokowi-JK Gagal, Pertumbuhan Ekonomi hanya 5%

JAKARTA-Dua tahun lebih kinerja Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan, namun target pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen seperti yang dijanjikanya saat masa kampanye 2014 lalu belum juga terealisasi.  Kalangan DPR anggap kinerja Jokowi -JK gagal.

Kini, janji tersebut disinggung kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Tags: 

DPR Boleh Intervensi Kasus Hukum

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman
Mantan Anggota Komisi Hukum DPR-RI

Polemik terjadi di Senayan ketika bergulir wacana pembentukan Pansus Hak Angket Kasus Makar. Di satu pihak berpendapat, sebagaimana pendapat umum, kasus hukum tidak dapat diintervensi oleh siapapun ketika sudah ditangani oleh Penyidik. Pelawannya berpendapat, Pansus boleh saja dibentuk untuk menyelidiki kasus hukum apabila diperlukan sebagai pengawasan legislatif, yaitu pelaksanaan UU. Yang benar seperti apa?

PP 72 Tahun 2016 Rampung, Pemindahan Aset BUMN Tak Perlu Izin DPR

Konfrontasi - Pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. 

Dalam PP tersebut, dicantumkan setiap perpindahan aset negara di sebuah BUMN ke BUMN lain dan perusahaan swasta, dapat dilakukan tanpa harus melewati pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alias tidak perlu melalui persetujuan DPR.

Pemilu Serentak 2019, Anggota DPR Dorong Penghapusan Parliamentary Treshold

JAKARTA-Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) dihapuskan dalam revisi UU Pemilu yang sedang dibahas karena dinilai tidak lagi relevan dalam pemilu serentak 2019.

Ia menjelaskan, parliamentary treshold diterapkan untuk mengusung capres dan cawapres oleh parpol atau gabungan parpol yang mencapai angka 20 persen.

Polri Tak Mau Ikut Campur RPP Makar DPR

KONFRONTASI -  Kepolisian tak mempermasalahkan rencana DPR yang bakal membentuk panitia khusus terkait penyidikan kasus dugaan makar.

Kepolisian pun tidak akan mencampuri proses politik di Senayan tersebut.

"Itu masalah berbeda. Jadi di kepolisian itu masalah hukum. Kita sedang proses," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Menurutnya, parlemen tidak bisa mencampuri ranah hukum karena penyidikan masih berjalan hingga dibawa pengadilan.

Habib Rizieq Beberkan Indikasi Kebangkitan PKI di DPR

KONFRONTASI - Saat audiensi dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017), Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab berbicara soal ceramah ‘palu arit’. Rizieq menyampaikan soal 30 indikasi kebangkitan PKI pada simposium yang disampaikan beberapa waktu lalu.

“Terus terang kami dalam beberapa tahun merasa gelisah dan galau dengan ditemukan indikasi paham komunisme. Saya pernah menyampaikan tentang PKI, tidak kurang dari 30 indikasi kebangkitan PKI pada simposium pada waktu yang lalu,” jelas Habib Rizieq

Ditemukan Fakta Mengejutkan Terkait TKI

KONFRONTASI-DPR telah membentuk tim pengawas tenaga kerja pada awal minggu ini. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menjabat sebagai ketua tim tersebut. Ia pun mendapatkan banyak informasi khususnya soal informasi dari luar negeri.

Proporsional Terbuka Terbatas Dianggap Solusi Hadirkan Legislator Berkualitas

KONFRONTASI -  Dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu yang kini sedang dalam pembahasan di DPR disebutkan bahwa akan menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Bagi sebagian akademisi, sistem ini merupakan jawaban dari tuntutan untuk melahirkan pejabat publik yang berkualitas.

Pengamat Politik Study Public Policy and Democracy Roy Imanuddin menjelaskan, sistem yang diusulkan oleh Kemendagri ini dirasa tepat untuk mengurangi tingginya ongkos politik dalam sistem proporsional terbuka.

Mari Bersatu Lawan Terorisme!

KONFRONTASI-Ketua DPR Setya Novanto merasa prihatin masih ada yang tega mengancam sesama anak bangsa dengan teror bom. Dia pun meminta seluruh komponen anak bangsa bahu membahu melawan setiap aksi teror.

"Saya meminta kepada masyarakat, kepada anak bangsa untuk terus menerus memperbaharui komitmen kebangsaan kita, persatuan dan kesatuan kita dan menjaga NKRI. Kita harus bahu-membahu melawan ancaman ini dan memandangnya sebagai musuh bersama," katanya, Senin (12/12/2016).

Rachmawati Soekarnoputri Ingin ke DPR/MPR dengan 20.000 Orang untuk Serahkan Petisi Kembali ke UUD45

KONFRONTASI- Rachmawati Soekarnoputri membantah pihaknya mempunyai niat untuk menduduki Gedung DPR/MPR pada saat 2 Desember 2016 lalu.

Rachmawati mengatakan, pihaknya berencana ke DPR/MPR untuk menyampaikan petisi untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 kembali ke awal, sekaligus solidaritas aksi doa bersama pada 2 Desember.

Rachmawati menjelaskan, keinginannya untuk meminta agar UUD 1945 dikembalikan ke awal sudah dilakukan sejak tahun lalu ketika bertemu Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Pages