24 November 2017

DPR

Idrus Marham Jabat Plt Ketua DPR, Namun Berharap Setnov Menangi Praperadilan

KONFRONTASI -  Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham menyatakan bahwa ia dan sebagian pengurus DPP Partai Golkar masih menyisakan harapan agar Setya Novanto bisa memenangkan praperadilan tersangka status tersangka yang disematkan KPK kepada Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu.

“Kita berharap praperadilan itu berhasil,” ucap Idrus usai terpilih sebagai Plt Ketum Golkar dalamnrapat pleno di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/11) malam.

Jika Sudah Terdakwa Novanto Diberhentikan, Sebut MKD

KONFRONTASI -  Posisi Ketua DPR Setya Novanto akan ditentukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Namun, Ketua MKD Sufmi Dasco Achmad, mengatakan, pemberhentian Ketua DPR sudah diatur dalam UU MD3 (MPR/DPR/DPD RI, dan DPRD).

“Ketua DPR baru bisa diberhentikan kalau status hukumnya sudah menjadi terdakwa,” kata Ketua MKD Sufmi Dasco Achmad, politisi dari Partai Gerindra, kemarin.

DPR Dipimpin Tersangka, Fraksi PPP: Prihatin

Konfrontasi - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan sepenuhnya proses etika Ketua DPR Setya Novanto yang berstatus tersangka ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati menyebutkan, di dewan ada mekanisme di MKD untuk menilai masalah etika kelembagaan ketika seorang pimpinan dewan berstatus tersangka.

"MKD-lah yang bisa menentukan batas-batasan mana yang harus ditindaklanjuti," ucap Reni, Minggu (19/11/2017).

Inilah Uang Tutup Mulut Mbok Sri, Yang Menurut Rizal Ramli Sukses Jinakkan DPR

KONFRONTASI -  Diduga kuat ada persekongkolan jahat untuk menggerus elektabilitas Presiden Joko Widodo menjelang Pilpres tahun 2019. Salah satunya lewat revisi UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Usaha menghancurkan citra Jokowi itu melibatkan lingkaran Kabinet Kerja. Demikian diungkapkan ekonom senior, Rizal Ramli, dalam diskusi publik bertajuk "RUU PNPB Lolos, Rakyat Tambah Beban" di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (1/11).

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menyakiti Rakyat, kata Advokat Teuku Syahrul Ansari

KONFRONTASI- Advoikat Teuku Syahrul Ansari menyatakan,kontroversi RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disodorkan Menkeu Sri Mulyani ke DPR-RI sudah tak terelakkan, sebab RUU itu  sangat memprihatinkan publik  karena ekonomi rakyat yang lemah bakal dihisap dan diperas demi membayar utang. RUU ini hampir pasti menjadi kontroversi.

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu sama dengan Kolonialisme, dan Menggerus Elektabilitas Jokowi

KONFRONTASI- Sangat disesalkan bahwa RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya menjadi beban bagi rakyat, karena menghisap sumber daya ekonomi rakyat yang sudah lemah. Tidak ada bedanya RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu dengan  kolonialisme internal akibat sepak terjang Neoliberalisme Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI), yang  pasti sangat menggerus elektabilitas Presiden Jokowi.

DPR RI Tegaskan Kembali Mendukung Pemprov DKI Stop Reklamasi

KONFRONTASI -  Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI yang akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Menurutnya, selama proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak memenuhi kaidah-kaidah lingkungan, sepatutnya proyek tersebut disetop. Terlebih, kata dia, saat ini sudah 21 ribu nelayan yang terancam kehilangan pekerjaan.

Disetujui APBN 2018, DPR Minta Pemerintah Lebih Agresif Turunkan Angka Kemiskinan

KONFRONTASI -  Anggota Komisi XI DPR RI H. Ecky Awal Mucharam meminta agar pemerintah lebih agresif memainkan politik anggaran untuk mengejar target penurunan angka kemiskinan. Hal ini dikatakan Ecky terkait RAPBN 2018.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena Sebut Pekerja Lokal Harus Lebih Diutamakan

KONFRONTASI - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ermalena mengingatkan agar perusahaan yang ada di Indonesia untuk lebih mengutamakan pekerja lokal sebagai karyawannya. Hal ini dimaksudkan guna mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
 
Hal ini diungkapkan usai meninjau  PT Meares Soputan Mining di Lukupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis, (26/10). Ia menegaskan bahwa perusahaan pertambangan semestinya diisi oleh putra lokal, bukan pekerja asing. 

Formappi Merasa Aneh Pemerintah Begitu Saja Setujui Anggaran Pembangunan Gedung DPR Rp600 Miliar

KONFRONTASI-Mulusnya rencana DPR untuk mendapatkan persetujuan pemerintah terkait pembangunan gedung baru dinilai tidak terlepas dari kian harmonisnya relasi antara DPR dan Pemerintah.

Bahkan, kemesraan relasi kedua lembaga ini nyaris menghilangkan peran check and balances satu dengan yang lainnya.

Hal itu disampaikan Peneliti Formappi Lucius Karus saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (26/10).

Pages