10 December 2019

Djoko Edhi Abdurrahman

ICOR Lebih Tinggi Dibanding Zaman Orba, Artinya Negara Bocor

OLEH: DJOKO EDHI ABDURRAHMAN  

SAYA terkejut membaca tulisan Christianto Wibisono yang menyebut angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita adalah 6.0 yang mestinya 2.0. Ini angka darurat.

Sepanjang rezim Soeharto, angka ICOR tertinggi adalah 3.0 akibat korupsi, ekonomi rente dan oligopoli.

Di rezim Jokowi menaik menjadi 6.0, atau 60 persen kebocoran pembangunan. Artinya korupsinya dan rentenya naik dua kali lipat dibanding Orde Baru. KPK, di mana KPK. Bangun!

Kembali ke UUD 45 Asli: UAS Pribumi, Saya adalah UAS

UAS adalah Pribumi. Saya mau kembali ke UUD 45 asli. Saya adalah UAS. Kalau UAS jadi wapres, niscaya Ketum PBNU adalah UAS. Ini dia pribumi:

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman*

Istilah pribumi berasal dari IS 163. IS adalah Indische Staatregeling atau peraturan warga negara Hindia Belanda. IS 163 membagi tiga warga negara (WN).

Audit Investigasi Korupsi Divestasi Newmont BPK –KPK

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman*

Tahapan pengusutan KPK kepada TGB baru sampai tahap Pulbuket (pengumpulan bukti dan keterangan). Itu tahap awal pada proses lidik. Setelah bukti permulaan diperoleh, baru KPK meminta BPK untuk melakukan audit investigasi (audit khusus korupsi) sebagai bagian dari Lidik. Jadi, kalau BPK melakukan audit tanpa permintaan KPK, namanya audit umum. Dipastikan tak ada frasa “korupsi” dalam laporan audit. Audit umum model ini, tak bisa mendukung Sidik.

66 Janji Presiden Jokowi Sudah Gagal, Tapi Minta 2 Periode

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman*

Kalau Jokowi sampai 2 periode, kian parah kesengsaraan rakyat. Sekarang saja 66 biji janji pilpresnya, tak sebiji pun yang dipenuhi. Kalau 2 periode, niscaya dustanya 2 kali lipat.

Terima Kasih Banyak MUI

Di Kalimantan, MUI menerbitkan fatwa boleh bicara politik di mesjid. Fatwa itu praktis mematahkan upaya rezim Jokowi yang berusaha menjauhkan mesjid dari politik, memisahkan agama dari politik. Dengan fatwa itu, politik umat yg senantiasa berpusat di mesjid, pulih. KH Makruf Amin menyatakan larangan politik di mesjid adalah sekularisme. Saya sebenarnya kebat-kebit ssbelumnya, apakah Makruf Amin mampu menangkap siasat rezim menjauhkan mesjid dari politik. Syukurlah, Rois Aam belum tertipu (joked).

Asal Wal Usul Idiom Kecebong

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman
Anggota Komisi Hukum DPR 2004 - 2009, Advokat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU

Sejarah istilah kecebong berasal dari perilaku Presiden Jokowi yang piara kodok di Istana. So, peliharaan Presiden Jokowi. Sejak itu, kubu Jokowi dipanggil kecebong.

Jokowi Ngibul Dua Persen Naker Ditambah Naker Asing

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman
Anggota Komisi Hukum DPR 2004 - 2009, Advokat, Wasek LPBH, PBNU

Tak lulus matematika Hanif Dakhiri. Ia katakan serapan Naker Jokowi melampaui janji Jokowi. Lo janji serapan Naker Jokowi berapa? Jika tak salah baca ialah sebesar pertumbuhan ekonomi 7%. Realisasinya 5%. Jelas kurang 2% dari janji pilpresnya Jokowi. Ngibul 2%.

Survey Indo Barometer Absurd Berat

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman
Anggota Komisi III DPR 2004-2009, Advokat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU

Ada yang sangat pas dari ungkapan Syahganda Nainggolan untuk Survey IB (Indo Barometer). Yaitu, kegagalan konsep. Contoh, dikemukakan ada paslon Capres Jokowi dengan Cawapres Prabowo Subianto. Lalu konsep ini dianggap kebenaran, kemudian diterjemahkan menjadi konsep desain kuis. Bimsalabim, jadilah kuis.

Demokrasi Ala Eksponen Mahasiswa: HMI versus PMII

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman
Anggota Komisi Hukum DPR 2004 - 2009, Advokat, Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU

Ajengan Mimih minta agar saya mengadvokasi Mamat Ruhimat melawan para eksponen HMI, bukan karena Tasikmalaya kehabisan lawyer, tapi karena sektarianisme. Ajengan Mimih ialah mantan Ketum Pagar Nusa, PBNU, sedang Mamat yang eks PMII, ialah Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, digoyang untuk dilengserkan oleh para eksponen HMI.

Pesan Armada Hantu Komunitas Intelijen Terhadap Cina

Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman
Anggota Komisi Hukum DPR 2004-2009, Advokat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Siapa Armada Hantu? Komunitas intelijen pasti tahu. Pesannya sudah nongol via PW Singer. Armada itu sudah wujud. Makanya saya tak setuju bahwa Prabowo Subianto mengutip Ghos Fleet dicap memalukan oleh cebonger. Di sebelah mananya?

Pages