23 November 2017

Din Syamsuddin

Din: Indonesia-Malaysia Berhasil Kembangkan Islam Moderat

KONFRONTASI-Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin saat bertatap muka dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Zahid Hamidi menyampaikan Indonesia dan Malaysia berhasil dalam mengembangkan Islam moderat.

Keberhasilan Indonesia dan Malaysia mengembangkan Islam wasathiyah (modern, moderat serta berkemajuan) membawa dampak sistemik terhadap kebangkitan dan kemajuan dunia Islam, katanya.

Dunia Tengah Menghadapi Bukan Hanya Ketakpastian, Tapi Juga Kekacauan, Sebut Din Syamsuddin

KONFRONTASI -  Utusan Khusus Presiden utk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban Prof. Din Syamsuddin menjadi pembicara pada The 9th World Chinese Economic Summit (Pertemuan Puncak Ekonomi China) di Hongkong, 13/11. Pertemuan Puncak tsb merupakan agenda tahunan para Tionghoa diaspora dari seluruh dunia, dan telah berkangsung sejak 2008.

Presiden Angkat Din Syamsuddin Sebagai Utusan Khusus

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo mengangkat mantan Ketua MUI Din Syamsuddin menjadi utusan khusus Presiden. Keputusan ini disampaikan Jokowi hari ini di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan.

Din Syamsudin: Gatot Nurmantyo Tidak Takut pada Siapapun Kecuali Tuhan

Konfrontasi - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengharapkan penerus tongkat komando Panglima TNI tetap merangkul umat Islam seperti yang dilakukan oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

“Hubungan umat dengan TNI harus erat, tidak boleh ada yang memisahkan. Tapi ini tergantung Panglima TNI-nya. Kalau tak seperti Pak Gatot, umat Islam akan dilupakan lagi,” katanya katanya dalam acara Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah: Islam, TNI, dan Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Jumat (6/10/2017) malam.

Din: Pendekatan TNI Dalam Menjaga NKRI Perlu Diubah

KONFRONTASI-Pendekatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pengemban tugas menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu berubah. Sebab, ancaman terhadap eksistensi negara juga telah berubah. Demikian dikatakan Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Din: Indonesia Perlu Mediasi Konflik Arab

KONFRONTASI-Tokoh Muslim Indonesia dan mantan ketua umum Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin berharap bahwa Indonesia perlu memediasi atau menjadi penengah dalam konflik negara-negara Arab yang terjadi saat ini.

"Indonesia dapat dan perlu menampilkan peran sebagai penegah dan perantara, baik Indonesia sebagai mayoritas negara Islam, tetapi lebih dari itu, Indonesia adalah negara dengan prinsip luar negeri yang bebas aktif, maka Indonesia bisa berada di posisi netral dan saya yakin cukup memiliki leverage peran mediasi tersebut," kata Din di depan rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam.

Menurut Din, "leverage" atau pengaruh yang dimiliki Indonesia dalam memediasi konflik di Tinur Tengah yang dipicu tuduhan Arab Saudi terhadap Qatar sebagain sarang teroris dan berbuntut pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar, karena Indonesia memiliki hubungan baik dengan semua negara yang bertikai.

"Selain netral, kita juga punya hubungan baik dengan Arab Saudi, Mesir, dan lain-lain, dan di satu pihak juga dengan Qatar," kata dia.

Oleh karena itu, Din mengusulkan agar pemerintah Indonesia segera mengirim utusan tingkat tinggi ke negara-negara Arab itu.

"Apakah menteri luar negeri, atau apa boleh jadi Bapak Wapres yang dikenal sebagai man of reconciliation dan saya kira beliau dikenal di negara-negara tersebut, artinya dikenal tingkat tinggi," kata dia.

Din menjelaskan tugas utusan tersebut, antara lain mengingatkan kembali arti penting "ukhwah Islamiyah" atau persaudaraan antarsesama Muslim dan mendesak perlunya sidang darurat negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Walaupun tidak mudah karena markas besar OKI ada di Jeddah dan sekjennya dari Saudi, tapi boleh jadi mungkin bisa mengundang negara OKI sisanya yang tidak terlibat konflik untuk bertemu di Jakarta dan peran apa yang bisa dilakukan," kata dia.

Din: Penggunaan Istilah "Persekusi" Berlebihan

KONFRONTASI-Aksi penghakiman yang dilakukan oleh sejumlah orang terhadap seseorang seperti yang marak terjadi beberapa waktu belakangan, menurut Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, tidak tepat jika disebut sebagai persekusi.

"Yang terjadi sekarang itu baru tingkat intimidasi," ujar Din usai menghadiri acara buka bersama yang digelar oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2017).

KPK Ciut Ungkap Kasus Reklamasi dan Sumber Waras, Sebut Din Syamsuddin

KONFRONTASI -   Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak berani mengungkap kasus reklamasi dan dugaan korupsi RS Sumber Waras.

Din menilai, KPK seperti ditutup-tutupi, meski lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah membuat laporan penyimpangan.

"Begitu juga banyak kasus-kasus besar yang cenderung dipetieskan atau dibatasi pada tersangka-tersangka tertentu oleh KPK, seperti BLBI, Hambalang, atau e-KTP," kata Din dalam siaran persnya, Senin (5/6/2017).

Din Syamsuddin Anggap Kasus Rizieq Bukan Isu Besar

KONFRONTASI-Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyatakan bahwa kasus dugaan pornografi yang menjerat M Rizieq Shihab bukanlah bentuk kriminalisasi.

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu bahkan menganggap kasus yang menyeret imam besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut sebagai tersangka bukan isu besar.

"Saya sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI tidak merasakan. Walau ada juga gejala-gejala seperti itu, tapi itu bukan isu besar," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).

Ahok Dituntut Ringan, Din: Secara Kasat Mata Ini Terkesan Dilindungi

KONFRONTASI-Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperingatkan para penegak hukum khususnya kejaksaan agar tidak mempermainkan hukum.

Mereka menemukan indikasi kuat permainan hukum itu dalam menuntut terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin mengungkapkan tuntutan jaksa terhadap Ahok berupa setahun penjara dan dua tahun masa percobaan itu dianggap tidak adil.

Padahal sudah ada yurisprudensi kasus penistaan agama sebelumnya dengan tuntutan yang jauh lebih berat.

Penundaan pembacaan tuntutan dengan alasan yang tidak jelas juga dianggap pengistimewaan terhadap Ahok.

”Tuntutan jaksa penuntut umum itu mengusik rasa keadilan. Secara kasat mata pula ini terkesan dilindungi. Ini semacam dibela-bela,” ujar Din usai pembacaan Tausiyah Kebangsaan Dewan Pertimbangan MUI di kantor pusat MUI Jalan Proklamasi Jakarta, kemarin (26/4).

Dia menuturkan bila Ahok bebas itu akan berdampak pada semakin mudahnya orang mengeluarkan ujaran kebencian. Kondisi itu sangat berbahaya pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Bahkan, tidak mungkin orang akan kembali bergerak langsung untuk menuntut keadilan. Toleransi itu diwujudkan dengan tidak memasuki dan mengusik keyakinan orang lain.

“Ujaran kebencian di Pulau Seribu itu virus negatif bagi bangsa ini. Seharusnya kita semua bergerak menanggapinya. Tapi ketika ada yang memprotesnya malah dituduh anti kebangsaan,” ungkap dia.

Pages