26 April 2019

demokrasi

AS, Uni Eropa, Vatikan dan Dunia Internasional Melihat & Mengetahui Kecurangan Pemilu Ini, ungkap Aktivis dan Analis

KONFRONTASI- Daulat rakyat dan Prabowo Subianto  terus dicurangi secara luar biasa, bangsa kita pun dipermalukan sedemikian rupa dengan kecurangan brutal dalam pemilu kini, dan  semua itu  jadi pengetahuan umum para jurnalis, pemantau, diplomat/ pemimpin Uni Eropa, Amerika Serikat, Vatikan, Jepang dan dunia internasional.

Para Tokoh dan Kubu 02 Deklarasikan Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi dari Pilpres/Pemilu Curang

KONFRONTASI -- Sejumlah tokoh mendeklarasikan Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi dari Pemilu Curang, Ahad (21/4). Gerakan itu dideklarasikan atas dugaan-dugaan kecurangan hingga pelanggaran pemilu yang dibiarkan sejak sebelum Pemilu dilangsungkan.

Koordinator gerakan, Said Didu menyatakan, gerakan ini dideklarasikan karena mereka menilai ada kecurangan yang berlangsung secara terstrukrur sistemik dan masif dalam Pemilu 2019. Said Didu menyoroti sikap KPU yang abai pada inidikasi kecurangan yang muncul dan beredar di berbagai media sosial.

Demokrasi Terancam: Kematian Jangan Dicari, Kalau Datang Jangan Hindari

KEMATIAN JANGAN DICARI,  KALAU DATANG JANGAN HINDARI

(Dr. Syahganda Nainggolan,  Sabang Merauke Circle)

J,  relawan sebelah, memposting suasana tidak gembira di kelompok mereka. Saya membalas postingan "Bagaimana suasana di sana J,  apa happy merasa menang? ",  tanyaku.  " Enggak bang,  semua wajah pada suram",  katanya.

Kawal Proses Demokrasi, KPU Harus Jaga Kepercayaan Publik

KONFRONTASI -  Belum selesai kasus surat suara tercoblos di Malaysia, publik kembali dikejutkan dengan munculnya petisi Pemilu ulang di Sydney, Australia. 

Menyikapi hal tersebut, Inisiator JagaPemilu.com, Abdul Malik Raharusun mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih ekstra profesional mengawal hak demokrasi masyarakat. 

Indonesia Maju, Sebuah Ilusi Dalam Demokrasi

Oleh:  Ernadaa Rasyidah

Rizal Ramli : Indeks Demokrasi Indonesia Anjlok era Jokowi

KONFRONTASI, YOGYAKARTA- Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menyebut indeks demokrasi di Indonesia anjlok di era Joko Widodo. Ia menduga salah satu penyebabnya karena adanya penyalahgunaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).

"Indeks demokrasi Indonesia berdasarkan The Economist turun dari nomor 49 tahun 2014, hari ini turun ke 64 atau 65 tahun 2018. Empat tahun turun kita rangking demokrasi dari nomor 49 ke nomor 65," ujar Rizal Ramli di Yogyakarta, Jumat (1/3/2019).

Rizal Ramli tentang "Industri Pers dan Demokratisasi"

Redaksi: Menarik baca lagi catatan Bang Rizal Ramli tentang "Industri Pers dan Demokratisasi" dlm buku "Banning 1994" yang diterbitkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) paska pembredelan majalah Tempo, tabloid Detik & majalah Editor oleh pemerintahan Orde Baru pada Juni 1994
 

Jangan Merasa Berkuasa, Yang Gaji Kamu Siapa?

Oleh: Dr. Ahmad Yani. SH. MH.

Rizal Ramli Berikan Kultwit Soal Demokrasi dalam Pemilu

KONFRONTASI -  Tokoh nasional sekaligus ekonom senior Indonesia Rizal ramli menyatakan, bahwa ia akan tetap memberikan kritik kepada siapapun, baik lembaga atau institusi yang memiliki kebijakan tidak mendukung kepentingan rakyat Indonesia. Adapun saat ini, ungkapan kekecewaan Rizal terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengeluarkan bocoran pertanyaan kepada paslon capres-cawapres sebelum debat perdana.

Rizal Ramli: Pemilu Pilpres Harus Jurdil agar tak ada Gejolak

KONFRONTASI- Pilpres yang tidak jujur & tidak adil akan meningkatkan resiko gejolak politik setelah pilpres nanti. Apalagi ketika ekonomi sulit & rakyat dikecewakan. Oleh karena itu penting sekali Pilpres April 2019 adil & jujur agar perubahan terjadi secara demokratis. Harus kita sadari bahwa demokrasi dan reformasi pasca Soeharto, justru dibajak oleh neoliberalisme dimana belasan UU telah melumpuhkan rakyat dan bangsa kita.. Dalam perkembangannya, terjadi Criminal Democracy karena demokrasi telah dibajak oleh modal dan oligarki.

Pages