25 June 2019

demokrasi

Para Mantan Danjen Kopassus, mantan Pangdam dan mantan Panglima TNI Dihimbau Bergabung Bela Gerakan Emak-Emak dan Hak Rakyat pro-Demokrasi

KONFRONTASI- Jutaan emak-emak,  relawan Prabowo-Sandi dan masyarakat madani (civil society) pro-demokrasi dan kedaulatan rakyat memohon dan menghimbau para Mantan Danjen Kopassus, mantan Pangdam dan mantan Panglima TNI serta para Purnawirawan TNI untuk bahu-membahu membela hak rakyat, menyatu denyut nadi rakyat untuk merebut kembali kedaulatan rakyat, demokrasi dan kedaulatan negara yang dizalimi dengan kejahatan kecurangan pemilu.

Terorisme Demokrasi

Oleh : Ahmad Sastra 

Demokrasi sebagai sistem buruk telah melahirkan pemilu terburuk sepanjang sejarah negeri ini. Dimulai dari banyaknya intimidasi terhadap para ulama, penangkapan aktivis Islam, adanya ribuan kecurangan,  adanya berbagai ancaman dan kericuhan antar petugas pemilu hingga banyaknya yang mati akibat pemilu. Bahkan tumbal terorisme demokrasi yang mati melebihi korban terorisme Bali.

Cara Berpikir Pejabat Negara Soal Demokrasi Makin Sempit, Sebut Fahri Hamzah

KONFRONTASI -   Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah merasa gelisah dan prihatin dengan demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini.

Sebab dia melihat kebebasan berpendapat belakangan ini justru seakan dipagari oleh pemangku kebijakan.

“Prihatin melihat cara berpikir pejabat negara dan para pendukungnya, termasuk yang katanya pengamat. Semakin sempit dan rendah,” tulis Fahri di akun Twitternya, Minggu (5/5/2019).

Demokrasi Yang Merenggut Nyawa, Pidana Menanti KPU

Oleh:  Dr. Ahmad Yani
 
 
 
   Pemilu serentak 2019 menjadi pesta duka rakyat Indonesia. Ada sekitar 99 orang dinyatakan meninggal sesaat setelah pencoblosan akibat kelelahan dan kurang istirahat. Meskipun alasan itu masih bisa di dalami lagi, hingga pada motif tekanan psikis.
 

AS, Uni Eropa, Vatikan dan Dunia Internasional Melihat & Mengetahui Kecurangan Pemilu Ini, ungkap Aktivis dan Analis

KONFRONTASI- Daulat rakyat dan Prabowo Subianto  terus dicurangi secara luar biasa, bangsa kita pun dipermalukan sedemikian rupa dengan kecurangan brutal dalam pemilu kini, dan  semua itu  jadi pengetahuan umum para jurnalis, pemantau, diplomat/ pemimpin Uni Eropa, Amerika Serikat, Vatikan, Jepang dan dunia internasional.

Para Tokoh dan Kubu 02 Deklarasikan Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi dari Pilpres/Pemilu Curang

KONFRONTASI -- Sejumlah tokoh mendeklarasikan Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi dari Pemilu Curang, Ahad (21/4). Gerakan itu dideklarasikan atas dugaan-dugaan kecurangan hingga pelanggaran pemilu yang dibiarkan sejak sebelum Pemilu dilangsungkan.

Koordinator gerakan, Said Didu menyatakan, gerakan ini dideklarasikan karena mereka menilai ada kecurangan yang berlangsung secara terstrukrur sistemik dan masif dalam Pemilu 2019. Said Didu menyoroti sikap KPU yang abai pada inidikasi kecurangan yang muncul dan beredar di berbagai media sosial.

Demokrasi Terancam: Kematian Jangan Dicari, Kalau Datang Jangan Hindari

KEMATIAN JANGAN DICARI,  KALAU DATANG JANGAN HINDARI

(Dr. Syahganda Nainggolan,  Sabang Merauke Circle)

J,  relawan sebelah, memposting suasana tidak gembira di kelompok mereka. Saya membalas postingan "Bagaimana suasana di sana J,  apa happy merasa menang? ",  tanyaku.  " Enggak bang,  semua wajah pada suram",  katanya.

Kawal Proses Demokrasi, KPU Harus Jaga Kepercayaan Publik

KONFRONTASI -  Belum selesai kasus surat suara tercoblos di Malaysia, publik kembali dikejutkan dengan munculnya petisi Pemilu ulang di Sydney, Australia. 

Menyikapi hal tersebut, Inisiator JagaPemilu.com, Abdul Malik Raharusun mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih ekstra profesional mengawal hak demokrasi masyarakat. 

Indonesia Maju, Sebuah Ilusi Dalam Demokrasi

Oleh:  Ernadaa Rasyidah

Rizal Ramli : Indeks Demokrasi Indonesia Anjlok era Jokowi

KONFRONTASI, YOGYAKARTA- Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menyebut indeks demokrasi di Indonesia anjlok di era Joko Widodo. Ia menduga salah satu penyebabnya karena adanya penyalahgunaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).

"Indeks demokrasi Indonesia berdasarkan The Economist turun dari nomor 49 tahun 2014, hari ini turun ke 64 atau 65 tahun 2018. Empat tahun turun kita rangking demokrasi dari nomor 49 ke nomor 65," ujar Rizal Ramli di Yogyakarta, Jumat (1/3/2019).

Pages