23 February 2019

demokrasi

Rizal Ramli tentang "Industri Pers dan Demokratisasi"

Redaksi: Menarik baca lagi catatan Bang Rizal Ramli tentang "Industri Pers dan Demokratisasi" dlm buku "Banning 1994" yang diterbitkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) paska pembredelan majalah Tempo, tabloid Detik & majalah Editor oleh pemerintahan Orde Baru pada Juni 1994
 

Jangan Merasa Berkuasa, Yang Gaji Kamu Siapa?

Oleh: Dr. Ahmad Yani. SH. MH.

Rizal Ramli Berikan Kultwit Soal Demokrasi dalam Pemilu

KONFRONTASI -  Tokoh nasional sekaligus ekonom senior Indonesia Rizal ramli menyatakan, bahwa ia akan tetap memberikan kritik kepada siapapun, baik lembaga atau institusi yang memiliki kebijakan tidak mendukung kepentingan rakyat Indonesia. Adapun saat ini, ungkapan kekecewaan Rizal terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengeluarkan bocoran pertanyaan kepada paslon capres-cawapres sebelum debat perdana.

Rizal Ramli: Pemilu Pilpres Harus Jurdil agar tak ada Gejolak

KONFRONTASI- Pilpres yang tidak jujur & tidak adil akan meningkatkan resiko gejolak politik setelah pilpres nanti. Apalagi ketika ekonomi sulit & rakyat dikecewakan. Oleh karena itu penting sekali Pilpres April 2019 adil & jujur agar perubahan terjadi secara demokratis. Harus kita sadari bahwa demokrasi dan reformasi pasca Soeharto, justru dibajak oleh neoliberalisme dimana belasan UU telah melumpuhkan rakyat dan bangsa kita.. Dalam perkembangannya, terjadi Criminal Democracy karena demokrasi telah dibajak oleh modal dan oligarki.

Berharap Kesejahteraan pada Sistem Demokrasi, Mungkinkah?

Oleh: Pita Kumudasari, S.Si
Praktisi Pendidikan

Tahun 2018 yang akan berlalu, menyisakan berbagai persoalan di negeri ini yang belum terurai, dari persoalan ekonomi, politik, hingga bencana alam silih berganti, bahkan Indonesia menjadi headline di media dunia karena bencana-bencana alam yang dan menyebabkan kematian ratusan ribu manusia dan hewan, serta menghancurkan wilayah daratannya, termasuk banyak infrastruktur sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi.

Mendagri: Politik Uang dan Ujaran Kebencian Jadi Racun Demokrasi

Konfrontasi - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau semua pihak dapat menjalankan politik yang bersih menjelang pesta demokrasi 2019.

Salah satunya dengan menghindari politik uang dan ujaran kebencian. Menurutnya, politik uang menjadi salah satu praktik yang meracuni proses demokrasi.

"Yang namanya racun demokrasi, satu yang namanya politik uang," kata Tjahjo usai Bimbingan Teknik Caleg PDI Perjuangan di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Adhie Massardi: Lembaga Survei Berubah Jadi Benalu Demokrasi

KONFRONTASI -  Jelang pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 mendatang, lembaga survei kembali eksis.Tak hanya sekadar survei, lembaga juga merangkap konsultan politik partai politik maupun capres-cawapres. Disinyalir, isu yang beredar pun banyak yang berasal dari lembaga-lembaga itu.

Koordinator Perkumpulan Swing Voters (PSV), Adhie Massardi, mengatakan lembaga survei yang merangkap konsultan politik tak bisa mensosialisasikan program atau gagasan kliennya kecuali dengan menggoreng isu "elektabilitas semu".

Muhammadiyah-NU Tegaskan Dukungan Terhadap Demokrasi Indonesia

KONFRONTASI-Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menegaskan dukungan terhadap demokrasi di Indonesia terutama di tahun politik yang rentan terjadi perpecahan bangsa.

"Mendukung sistem demokrasi dan proses demokratisasi sebagai mekanisme politik kenegaraan dan seleksi kepemimpinan nasional yang dilaksanakan dengan profesional, konstitusional, adil, jujur dan berkeadaban," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu malam.

Demokrasi Indonesia Dalam Pandangan Pengamat Asing

KONFRONTASI-Beberapa pengamat asing berbicara mengenai Indonesia saat ini dalam "Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) 2018" yang digelar di Gianyar, Bali, Sabtu.

Pengamat asing itu adalah Sidney Jones, pakar dan peneliti terorisme di Asia Tenggara, Ross Tapsel, seorang dosen Australian National University (ANU) dan Vasuki Shastry, wartawan ekonomi India sekaligus pengamat ekonomi Indonesia dan Singapura.

Kepala Daerah Banyak Tersangkut Kasus Korupsi Karena Demokrasi Masih Mahal

KONFRONTASI-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mengatakan demokrasi Indonesia masih berbiaya mahal. Hal itu menyebabkan tidak sedikit kepala daerah yang terjerat kasus hukum korupsi.

"Sekarang itu demokrasi kita itu demokrasi berbiaya mahal. Kalau dikaitkan ada hubungan dengan banyak kepala daerah yang berurusan dengan hukum karena korupsi," kata Mahyudin saat membuka Press Gathering Pimpinan MPR bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Yogyakarta, Jumat (19/10) malam.

Pages