25 August 2019

Dana Kampanye

Jatam Sebut Dana Kampanye Pilpres 2019 Jokowi & Prabowo Didominasi Bisnis Tambang

KONFRONTASI -  Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah mengungkapkan kentalnya dominasi sumber dana kampanye kedua pasangan capres-cawapres, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi, di Pilpres 2019, berasal dari kelompok pebisnis tambang dan energi.

"Keterkaitan dan keterlibatan langsung dalam bisnis tambang hingga sumber dana kampanye dari kedua paslon yang sebagiannya berasal dari industri tambang menunjukkan betapa Pemilu 2019 sangat kental dengan kepentingan industri tambang," jelas Johansyah.

Andrianto: Sumbangan Dana Kampanye Jokowi-Ma’ruf Miliki Kepentingan Tersembunyi

KONFRONTASI  -    Terkait temuan ICW, Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto mengatakan, semua sumbangan, apalagi dari kalangan pengusaha tentu memiliki kepentingan tersembunyi di dalamnya.

“Apalagi sokongan terhadap incumbent. Hal ini bisa jadi bumerang. Pastinya bisa disandera dikemudian hari,” katanya, Jumat (11/01/2019).

Diakuinya sumbangan dari perorangan dan korporasi untuk Capres-Cawapres memanglah boleh. Tapi semestinya, KPK mengawasi tentang ini sedari awal.

Otoritas ICW Ungkap: 86% Dana Kampanye Jokowi - Ma'ruf dari Klub Golfer, Prabowo - Sandi dari Kocek Sendiri

KONFRONTASI -  Indonesian Corruption Watch mencatat trerdapat perbedaan kontras soal asal-

Gambar mungkin berisi: teks

Ada Dana Rp1,7 M Tak Bertuan di Rekening Tim Ahok

Konfrontasi - Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful mengatakan ada Rp1,7 miliar dari total pemasukan dana Kampanye Rakyat yang tidak dapat digunakan. Bendahara Tim Pemenangan, Charles Honoris mengatakan Rp1,7 miliar dana tersebut masuk ke rekening Kampanye Rakyat, namun tidak menyertakan formulir dan KTP serat NPWP.

Tim Anies-Sandiaga Sebut Siap Lakukan Kontrak Politik!

KONFRONTASI-Sekretaris tim kampanye pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Syarif mengatakan, pihaknya siap melakukan transparansi untuk anggaran kampanye untuk Pilkada DKI 2017.

 

Syarif menjelaskan, untuk menunjukan keseriusan, Anies-Sandiaga bahkan siap membuat kontrak politik sebagai bentuk transparansi pasangan ini saat mengikuti Pilkada DKI.

KPK: Dana Kampanye Pilkada 2015 Kurang Transparan

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat laporan dana kampanye Pilkada 2015 kurang transparan dan akuntabel, salah satunya karena penggunaan tidak jelas.

“Akuntan publik yang mengauditnya juga menurut kami mengalami kesulitan-kesulitan karena asal-asul tidak jelas dan kurang kooperatif,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif usai rapat koordinasi evaluasi Pilkada 2015 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/3).

Dua Pasangan Calon Pilkada Bangka Tengah Laporkan Dana Kampanye

Konfrontasi - Dua pasangan calon kepala daerah Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung yakni Patrianusa Sjahrun-Habibullah dan Erzaldi Rosman-Ibnu Saleh sudah melaporkan dana kampanye tahap dua kepada Komisi Pemilihan Umum.

Komisioner KPU Bangka Tengah, Rusdi di Koba, Senin (23/11) mengatakan laporan dana kampanye tertinggi adalah pasangan Erzaldi Rosman-Ibnu Saleh sebesar Rp89.750.000 dan pasangan Patrianusa Sjahrun-Habibullah Rp20.000.000.

Truth Minta Dana Kampanye Airin-Benyamin Diawasi

Konfrontasi -Tangerang Public Transparency Watch (Truth) berpendapat dana kampanye petahana wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Banten, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie harus diawasi terutama bila dari sumbangan pengusaha hitam.

"Jangan sampai dana itu dikumpulkan dari pengusaha yang akan meminta balas jasa ketika nanti menang. Ini menjadi tahap awal terjadinya tindak korupsi," ujar Wakil Koordinator Truh Suhendar, Senin (31/8).

KPU: Ketentuan Dana kAmpanye Harus Diperhatikan

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, meminta pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam laporan dana kampanye.

"Kemarin juga ada yang keliru dalam membuka rekening dana kampanyenya, masih perorangan. Jadi, yang betul itu semua partai gabungannya, terus atas nama calon bukan atas nama bendahara," kata Ketua KPU Purbalingga Sri Wahyuni di Purbalingga, Selasa (18/8).