26 April 2017

Capres

Isu Gatot Nurmantyo Kebelet Nyapres. Apa Kekurangan Gatot menurut Pengamat dan Politisi?

KONFRONTASI- Isu Gatot  Nurmantyo, Panglima TNI, kebelet nyapres muncul pertamakali melalui pemberitaan media asing, khususnya Australia. Berita miring itu muncul pasca Gatot memututskan untuk menangguhkan kerjasa militer dengan militer Australia, Australian Defence Force (ADF) karena dipicu empat insiden di pusat pendidikan pasukan khusus Australia.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak ambil pusing soal isu nyapres panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang tengah berhembus.

RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Jelas Inkonstitusional

KONFRONTASI-Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy, menilai keberadaan ambang batas pencalonan presiden yang diajukan pemerintah adalah inkonstitusional. Ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemilihan Umum 2019 berlangsung serentak.

Parpol Penolak PT Nol Persen Dicurigai Ingin Peras Konglomerat dan Pengusaha

KONFRONTASI- Persoalan parliamentary threshold  (PT) atau ambang batas partai politik masuk parlemen masih menjadi perbincangan. Ini menyusul adanya gagasan dari partai politik untuk membuat nol persen dalam ambang batas tersebut. Sejauh ini parpol-parpol besar menolak PT nol persen, dan penolakan itu dicurigai berlatar motiv pemerasan parpol-parpol itu kepada konglomerat dan pengusaha untuk meminta dana politik.

Publik Ingin Semua Parpol Diberi Kesempatan Usung Calon Presiden

KONFRONTASI-  Publik ingin semua partai politik baik yang baru disahkan maupun sudah lebih dulu ikut pemilu harus diberi kesempatan untuk mengusung pasangan capres-cawapres masing-masing.

Semua Parpol Layak Diberi Kesempatan Usung Capres-Cawapres

KONFRONTASI-Seluruh parpol peserta pemilu dinilai layak untuk diberi kesempatan calon presiden dan wakilnya masing-masing.

Demi Keadilan, Wacana Presidential Threshold 0%, Hanura: Sementara Kami Sepakat

JAKARTA-Partai Hanura menambah daftar partai politik yang menyetujui ambang batas presidensial (presidential threshold) menjadi 0 persen. Bahkan, Hanura menginginkan ambang batas parlemen (parlimentary threshold) juga 0 persen.

"Ini masih keputusan sementara ya, karena ini adalah awal menyatukan Pilpres dan Pileg, tentu threshold tidak signifikan lagi. Saya sepakat presidential threshold nol persen. Sebaiknya juga nol persen di parlemen," ujar Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana saat dihubungi, Rabu (11/1/2017).

Gerindra Minta Semua Parpol Bisa Ajukan Capres, dan Ambang Batas Parlemen Nol Persen

KONFRONTASI- Partai Gerindra memasukkan angka presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 0 persen dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Yusril Ihza dan Margarito: Presidential Threshold Sudah Tidak Relevan

JAKARTA - Pemberlakuan ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold dalam draf Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) mendapat banyak kritik.

Penghapusan presidential threshold ini juga dilontarkan oleh banyak pakar hukum tata negara, di antaranya Yusril Ihza Mahendra, dan Margarito Kamis.

Agar Adil, Semua Parpol Berhak Ajukan Capres

JAKARTA- Pembahasan sejumlah pasal dalam draf Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) di DPR berjalan alot. Salah satu poin perdebatan adalah pemberlakuan ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold . Rancangan yang diserahkan pemerintah ke DPR mengatur bahwa partai politik (parpol) yang akan mengajukan calon presiden (capres) harus memenuhi presidential threshold. Dengan begitu, yang bisa mengajukan capres hanya parpol yang saat ini memiliki perwakilan di DPR.

50 Wanita Amerika Serikat Jadi Korban Objek Pelecehan Seksual Donald Trump

Konfrontasi - Puluhan perempuan yang pernah bekerja dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengaku memiliki pengalaman meresahkan yang mereka terima dari pebisnis tersebut.

Harian New York Times sebelumnya melakukan wawancara dengan lebih dari 50 perempuan yang menceritakan bagaimana Trump memperlakukan mereka dengan sikap tidak profesional.

Pages