21 October 2019

Busyro Muqaddas

Soal Pembubaran HTI, Busyro: Seharusnya Melalui Pengadilan

KONFRONTASI-Terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, menilai pembubaran tersebut dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan tidak berdasarkan negara hukum. Pemerintah dianggap belum pernah menggelar dialog terkait dengan HTI.

"Pembubaran HTI dicabut badan hukumnya, apakah pemerintah pernah dialog? Apakah Menteri Agama pernah mendiskusikan ke media soal ideologi HTI yang kalau tidak sesuai Pancasila seharusnya dibubarkan di pengadilan," ujar Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (19/7/2017).

Seharusnya, kata Busyro, apabila terjadi persoalan dapat diselesaikan melalui pengadilan dan bukan secara sepihak oleh pemerintah. Sebab, pengadilan merupakan pilar negara yang berwenang memutuskan perkara hukum. Apabila hal itu tidak dilakukan, pemerintah dianggap penganut fasisme.

Ia menilai Perppu Ormas merefleksikan kekhawatiran yang berlebihan dari pemerintah terhadap satu organisasi bernama HTI.

"Kekhawatiran tidak diimplementasikan dalam langkah dialogis, melainkan cara represif," ucap dia.

Busyro juga mengkhawatirkan perppu ini tidak hanya berlaku untuk HTI, tetapi juga mengekang ormas profesi, NGO, media, dan ormas non-Islam yang kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

"DPR harus segera menolak perppu ini dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ujar mantan Pimpinan KPK tersebut.

Busyro: Presiden Tak Menghargai Pegawai KPK

KONFRONTASI-Hingga kini polisi belum bisa menemukan pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang terjadi pada 11 April lalu. Usulan agar dibentuk tim investigasi gabungan antara Polisi, KPK, dan masyarakat sipil telah disampaikan para mantan pimpinan KPK bersama sejumlah pegiat anti korupsi.

Wadah pegawai KPK pun telah menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan KPK dan Presiden agar tindak teror yang menimpa Novel segera terungkap.

Menanggapi kondisi itu, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak merespons kasus ini dengan membentuk tim investigasi gabungan. Begitu pula dengan sikap para pimpinan KPK.

"Itu tidak menghargai, bukan hanya tidak merespon. Presiden tidak menghargai pegawai KPK," ujar Busyro di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

"Harusnya aspirasi itu direspon oleh Presiden dan pimpinan KPK. Dua-duanya tidak menghargai pegawai KPK, ini aneh banget," tambah Busyro.

Menurut Busyro, teror yang menimpa Novel menjadi sinyal bahwa teror terus mengancam KPK. Dan yang akan terus terancam adalah para pegawainya.

"Kalau pimpinan KPK (menjabat) cuma empat tahun kan. Tapi yang permanen kan pegawai KPK," kata Busyro.

Meskipun tidak optimis, namun Busyro mengingatkan bahwa kasus ini harus terungkap. Jika tak terungkap, sangat mungkin kejadian teror akan terulang.

"Banyak yang khawatir kalau ini tidak sunguh siungguh (diungkap) akan terjadi kasus lain lagi," kata Busyro.

Timbulkan Keresahan, Penerapan UU Tax Amnesty Sebaiknya Ditunda

KONFRONTASI-Pemerintah diminta berbesar hati menunda pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pasalnya, UU yang belum genap berusia dua bulan itu alih-alih meningkatkan penerimaan pajak justru menimbulkan keresahan di masyarakat.

Terorisme Muncul Karena Negara Besar Berhalakan SDA dengan Cara yang Zalim

KONFRONTASI-Langkah Polri dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia kembali dikritisi oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang hukum, Busyro Muqoddas.

“Terkadang mereka (Polri) lupa bahwa radikalisme atau terorisme tidak mesti muncul dari sekelompok kecil umat beragama saja,” kata dia, dalam Rakernas Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Minggu (28/8).

Pemicu lain yang jadi sebab utama menurutnya adalah sistem keadilan sosial masyarakat yang kerap diganggu oleh kepentingan atau kebijakan nasional dan internasional.

Busyro Muqaddas: Revisi UU Tidak Menguatkan KPK

KONFRONTASI - Mantan Ketua KPK Busyro Muqaddas menilai draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melemahkan komisi anti rasuah.

Menurutnya draf revisi tersebut tidak mencerminkan nalar dan itikad baik terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK.

"Pendapat bahwa revisi itu untuk menguatkan pembarantasan korupsi tidak cukup alasan untuk dipercaya," kata dia kepada wartawan, Selasa (2/2).

Busyro: KPK Wajib Ajukan PK atas Putusan Hakim Sarpin

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai wajib segera mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Hakim Sarpin yang mengabulkan gugatan Komjen Budi Gunawan atas penetapan sebagai tersangka melalui praperadilan.

Duh, Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas Jatuh dari Motor

KONFRONTASI-Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas mengalami kecelakaan sepeda motor, Jumat (9/1/2015) lalu, ketika dia mengendarai sepeda motor di sekitar rumahnya.

Laporan Kompas.com menyebutkan, Busyro sempat dilarikan ke Rumah Sakit Wirosaban, karena mengalami luka di pelipis kiri. Dia sempat menjalani opname.

 "Betul, beliau masuk tanggal 9 Januari 2015," ucap Kepala Humas RS Wirosaban, Diah Wisyastuti, Rabu (14/01/2015).

Diah mengungkapkan, kondisi Busyro sudah membaik. "Sekarang sudah baik kondisinya," ucap dia.

Tinggalkan KPK, Ini Pesan Busyro untuk Penggantinya

KONFRONTASI-Hari ini (Selasa, 16/12), Busyro Muqqoddas mengakhiri jabatannnya sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Busyro pun mempunyai pesan kepada siapapun penggantinya nanti di lembaga antikorupsi tersebut.

"‎Pesannya untuk pimpinan KPK nanti. Siapapun pimpinannya nanti, oleh DPR tentu sejak awal udah mempunyai persepsi, penilaian yang jernih dan objektif tentang KPK dan tentang dirinya sendiri. Jadi harus ukur badan," terang dia ketika dijumpai di Kantor KPK Jakarta, Selasa (16/12).

Kasus Innospec Masih Bergulir, Bagaimana Nasib Ari Sumarno?

KONFRONTASI-Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, memastikan hingga saat ini pihaknya terus menindaklabnjuti penanganan kasus dugaan suap Innospec. Ltd terhadap para pejabat Pertamina dan Dirjen Migas tahun 2005. Busyro membantah bahwa penanganan kasus ini mandek sama sekali.

"Ini tak pernah berhenti pada titik tertentu, itu masih bagian dari kasus yang terus didalami KPK," tegas Busyro di Kantor Kemenkumham, Jakarta (Kamis, 9/10).