25 June 2019

BUMN

Jokowi Pernah Teken Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

KONFRONTASI - Polemik status anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata pernah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016.

PP tersebut, berisikan perubahan atas PP No 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. 

Fakta Miris, Berhadapan Penguasa, Menjadi Saksi di MK

Fakta Miris, Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi di MK
Oleh: M Said Didu

Sekelumit situasi dan tantangan sebagai saksi penggugat di Mahkamah Konstitusi.

1. Dibutuhkan orang bernyali kuat untuk menjadi saksi di  MK dengan posisi sebagai saksi yang berhadapan dengan penguasa. Dan alhamdulillah masih ada yang bersedia dengan resiko dan pengorbanan yang tinggi

Tidak Etis, Dipersoalkan Publik dan Dibawa ke MK: Ini 9 Jabatan Ma'ruf Amin dengan Gaji Tinggi

JAKARTA- Tak Mau Dilepas, sebagai cawapres Jokowi, ini 9 Jabatan Ma'ruf Amin dengan Gaji Tinggi yang dipersoalkan publik karena tidak etis, tidak pantas dan melanggar peraturan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara soal kesaksian Said Didu di sidang sengketa Pilpres 2019 di MK.

Doa Anak Perusahaan BUMN

Oleh : Dahlan Iskan

Siapa tahu. Diam-diam banyak yang berdoa. Terutama para eksekutif BUMN. Lebih terutama lagi para eksekutif anak-anak perusahaan BUMN.

Bunyi doa itu mungkin begini: semoga Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN.

Saat ini, Anda lebih tahu, MK sedang menyidangkan sengketa pemilihan umum.

Pengacara pasangan calon presiden (capres) 02, menjadi pemohonnya. Isi permohonannya Anda sudah lebih tahu dari saya. Salah satunya bersinggungan dengan anak perusahaan BUMN.

Anak Perusahaan BUMN Ya BUMN

Oleh; Margarito Khamis

 

 

Frangki Sahelatua arek Suroboyo berdarah Ambon manise punya kepekaan moral tinggi atas bangsa ini. Kepekaan itu dituangkan dalam lagunya yang berjudul Perahu Retak. Bait demi bait lagunya mencerminkan kepekaan moralnya. Terus terang bait demi bait lagunya menusuk nurani. Andai masih bersama kita, akankah ia tergoda dengan polemik anak usaha  BUMN bertatus BUMN atau bukan pada saat ini, dan menjadikannya bait demi bait lagu yang menghidupkan nurani? Saya tidak tahu.

Renungan untuk Maruf Amin dan Jokowi: Pimpinan BUMN Dilarang Menjadi Calon Jabatan Politik

KONFRONTASI- Kembali terjadi debat publik terhadap status pimpinan BUMN saat status Kyai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapres namun masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di 2 anak perusahaan BUMN yaitu BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

Oleh Muhammad Said Didu.

Menyoal Laba BUMN yang Mendadak Kinclong

KONFRONTASI -  Belum reda kisruh laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, kini publik kembali dibuat terkesima dengan laporan keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero). Ketiga BUMN tersebut berhasil membukukan kinerja yang kinclong pada akhir 2018, meski terseok-seok hingga kuartal III 2018. 

Direktur Eksekutiv CERI : Laporan Keuangan Beberapa BUMN Strategis Diduga Bermasalah

KONFRONTASI  -  Kinerja direksi sebuah BUMN sangat berhubungan erat dengan hasil kinerja keuangannya setiap tahun, sehingga untuk menjaga KPI (Key Performance Index) direksi saat ini dibeberapa BUMN strategis, mereka berupaya dalam membuat laporan keuangan tahunan terkesan tidak lazim alias banyak dipoles.

Semakin terbukti penambahan jumlah direksi disejumlah BUMN strategis menjadi gemuk ternyata tidak berkorelasi positif terhadap kinerjanya.

KPK Ingatkan BUMN: Hati-hati Terima Investasi dari China!

KONFRONTASI-KPK mengingatkan BUMN berhati-hati terkait investasi dari China. Menurutnya, China tak memiliki standar yang baik dalam lingkungan, hak asasi manusia, dan good corporate governance. 

Awalnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berbicara soal Global Fraud Report 2018. Dia mengatakan berdasarkan laporan tersebut yang terbanyak mendeteksi pelanggaran bukanlah pengawas internal karena banyak fraud dilakukan atasan dari pengawas internal itu.

Untuk Tandingi Kampanye Akbar Prabowo, Pegawai BUMN Dipaksa Hadiri Kampanye Jokowi 13 April di GBK

KONFRONTASI- Diduga untuk menandingi jumlah massa yang hadir dalam kampanye akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang trmbus hingga 1 juta orang, maka seluruh pegawai BUMN dipaksa untuk menghadiri kampanye akbar Jokowi-Ma'ruf di lokasi yang sama pada Sabtu (13/4) mendatang.

Informasi tersebut disampaikan akun Twitter @IreneViena, Senin (8/4).

Menurut Irene, setiap pegawai BUMN yang datang ke GBK akan diabsen. Dan apabila mereka menolak datang, bakal dikenakan sanksi keras.

Pages