26 August 2019

BUMN

Waspada Penyebaran Radikalisme, BUMN Jangan Lengah Kelola SDM

KONFRONTASI - Maju dan berkembangnya suatu perusahaan sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pada perusahaan tersebut. Kesalahan dari pengelolaan manajemen SDM bisa berpengaruh buruk dalam suatu perusahaan, dalam hal ini adalah menyusupnya paham-paham radikal pada para pegawai dari suatu perusahaan, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dituding Langgar Perintah Jokowi, Menteri Rinso: Nanti Saja Lihat Seperti Apa

KONFRONTASI-Setelah dinanti sekian lama, Menteri BUMN Rini Soemarno akhirnya buka suara terkait dengan rencana merobak jajaran pengurus lima BUMN pada akhir bulan ini yang dinilai melanggar perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rini sebelumnya bertolak ke Tanah Suci untuk menjalankan Ibadah Haji sehingga belum sempat memberikan pernyataan. Ditemui Selasa siang ini (20/8/2019), Rini menegaskan rencana tersebut masih akan dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi.

Rizal Ramli Merespon Sri Mulyani soal BUMN Banyak Pegang Proyek Infrastruktur

KONFRONTASI-  Tokoh nasional dan teknokrat senior Rizal Ramli (RR) mengingatkan Menkeu Sri Mulyani bahwa Sri mengurusi ekonomi tidak becus,kerjanya hanya nambah utang bunga tinggi dan seterusnya.

Ini Deretan Direksi BUMN yang Terciduk KPK di Bawah Pimpinan Rini

Sindir Sri Mulyani, RR: BUMN Jangan Dipakai Buat Bikin Senang Asing

KONFRONTASI -   Analisa Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengenai dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan menghambat investasi asing tidak tepat.

Hal tersebut disampaikan oleh Begawan Ekonomi Rizal Ramli melalui akun twitter pribadi @RamliRizal saat menanggapi analisa Menteri Keuangan tersebut.

“Kok, makin lama analisanya (Sri Mulyani) makin ngawur. Inefisiensi dan management BUMN yang jadi masalah, itu yang harus dibenahi!,” cuit RR sapaanya dalam akun Twitter-nya, Jumat (2/8/2019).

INDEF: Pengelolaan BUMN Harus Pertimbangkan Keberlangsungan Bangsa

KONFROTASI -   Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta sejumlah perusahan ‘plat merah’ yang telah go public untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi INDEF Bhima Yudhistira dalam sebuah diskusi bertema “Masa Depan BUMN Periode Kedua Pemerintahan Jokowi” yang digagas Kaukus Muda Indonesia (KMI) pada Kamis (1/8/2019), beharap agar pengelolaan BUMN ke depan harus mempertimbangkan keberlangsungan masa depan bangsa.

Kalau Tak Mau BUMN Makin Bobrok dan Hancur, Jokowi Disarankan Copot Rini Soemarno Secepatnya

Menkeu Sri Sebut Dominasi BUMN Bisa Hambat Investasi Asing. Kok Bisa Begitu?

KONFRONTASI-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dominan di dalam perekonomian bisa menghambat masuknya investasi asing. Sebab, investor asing dipandang tak akan mau membawa aliran investasi ke Indonesia jika lingkungan bisnis tidak kompetitif.

Gawat, 24 Perusahaan BUMN Rugi, Rini Soemarno Gagal, Jokowi Kena Imbas Krusial

KONFRONTASI- Gawat, sebanyak 24 perusahaan yang berada di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kerugian. Menteri BUMN, Rini Soemarno gagal dan Jokowi kena imbas krusial.

Menteri BUMN, Rini Soemarno dianggap orang paling bertanggung jawab atas kerugiaan yang dialami 24 perusahaan plat merah. Rini pun didesak mundur karena dianggap gagal memimpin Kementerian BUMN.

PT Pos Terancam Bangkrut, Gaji Karyawan Sampai Pinjam ke Bank

KONFRONTASI-Anggota DPR RI Komisi IV Rieke Diah Pitaloka tegur kondisi PT Pos Indonesia prihatin dengan kondisi PT Pos tidak mampu bayar gaji karyawan sampai harus pinjam ke bank.

“PT Pos sedang collapse sampai gaji karyawan pun harus pinjam bank. Saya pribadi akan pertahankan PT Pos sampai tidak pailit karena itu sejarah kemerdekaan bangsa kita ini,” kata Rieke dalam video yang dibagikannya pada Kamis (18/7/2019).

Dalam rapat tersebut, Rieke juga menegur Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno yang dianggap paling bertanggung jawab dengan kondisi PT Pos Indonesia saat ini.

“Saya minta perhatian khusus pada Pak Harry untuk tidak main-main dengan kondisi PT Pos,” kata Rieke.

Oleh karenanya, ia juga meminta Pemimpin Komisi IV untuk menjadwalkan ulang rapat dengar pendapat (RDP) terkait kondisi PT Pos yang saat ini mengkuatirkan.

Rieke mengaku akan membongkar persoalan yang sudah mendarah daging di PT Pos Indonesia selama ini.

“Dan saya minta kepada pimpinan untuk dijadwalkan karena ini tidak bisa ada persoalan yang nanti saya akan buka,” aku Rieke.

Menurut Rieke, perkembangan teknologi tidak dapat dijadikan alasan dari melesunya pemasukan PT Pos Indonesia.

“Di seluruh dunia Pos itu tidak boleh tutup meskipun perkembangan IPTEK,” ujarnya.

Dikutip dari Kompas.com RDP terebut digelar Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Masih dikutip Kompas.com sebelumnya Ratusan pekerja Kantor Pos Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) menggelar unjuk rasa di depan gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu ( 5/2/2019).

Dalam orasinya, SPPIKB menuntut penggantian direksi pada badan PT Pos Indonesia.

Para direksi dianggap tidak bisa mengelola PT Pos Indonesia.

Salah satu dampaknya adalah terlambatnya gaji karyawan pada Februari ini.

"Harusnya kami dibayar tanggal 1, tapi ada surat dari perusahaan yang menyatakan bahwa gaji ditunda dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya baru turun tanggal 4 Februari ini," cerita Hendri Joni, penanggung jawab aksi.

Menurut Hendri, keterlambatan gaji akan meresahkan pekerja jika terus dibiarkan.

Selain itu, mereka menduga ada indikasi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN) pada jajaran direksi PT Pos Indonesia sehingga menyebabkan masalah finansial.

"Kami sayang dengan perusahaan ini, maka hari ini tuntutannya adalah ganti direksi. Kalau bulan ini saja terlambat, bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya?" ujarnya.

Hendri menuturkan, sepanjang sejarah baru kali ini gaji karyawan terlambat dibayarkan.

Maka, sekitar 1.200 karyawan yang mengikuti aksi menuntut penggantian direksi dan pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Tolong Ibu, kami tidak akan lama-lama mengganggu pengguna jalan asal Ibu mau temui kami," orasi salah satu anggota aksi, Andy Siswanto.

Pages