8 December 2019

BPJS

Dana Talangan Cair, BPJS Kesehatan Segera Bayar Tunggakan ke RS

KONFRONTASI -   Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menerima pencairan dana talangan senilai Rp 9,13 triliun dari Kementerian Keuangan. Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas mengatakan dana dari Kemenkeu itu telah diterima entitasnya pada Jumat, 22 November 2019, sebagai bentuk penyesuaian kenaikan premi untuk peserta bantuan iuran atau PBI.

BPJS Merugi, Haruskah Cabut Subsidi?

Oleh: Aishaa Rahma*

PKS Tolak Kenaikan Iuran BPJS

KONFRONTASI-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menegaskan menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan, dan menyatakan bahwa cara untuk mengatasi defisit adalah bukan dengan meningkatkan iuran tetapi dengan benar-benar memperbaiki pihak manajemen.

BPJS TK Untung Triliunan, BPJS Kesehatan Tekor Triliunan! Saran Rizal Ramli: Dilebur Saja

KONFRAONTASI- Penggabungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan diyakini bisa menyelesaikan sengkarut sistem jaminan sosial nasional.

Setidaknya hal itu yang diyakini oleh Ekonom Senior Rizal Ramli mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli usai menjadi pembicara Seminar Nasional Ekonomi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, beberapa waktu lalu.

Kata Rizal, pengelolaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan seharusnya sejak awal digabungkan menjadi satu.

Rakyat Nunggak BPJS Karena Ekonomi Sulit

KONFRONTASI -    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan didesak untuk menghentikan penagihan iuran menggunakan debt collector.  

Hal ini diungkapkan Direktur Sabang Merauke Institute Abdullah Rasyid. Menurutnya, penagihan menggunakan debt collector sama saja membenai rakyat.
"Direksi BPJS Kesehatan, jangan buat aturan yang membebani Rakyat. Hentikan rencana penagihan memakai debt collector," ujar Abdullah lewat keterangan tertulisnya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/11).

Kenaikan Iuran BPJS Kado Terburuk dari Presiden Jokowi

Oleh: Firdaus Baderi

 

 

Ekonom senior IndefProf. Dr. Didik J. Rachbinimeminta kepada Presiden Jokowiuntuk memperbesar anggaran untukBPJS Kesehatan, ini bertujuan supaya lembaga tersebut bisa melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan baik. Sementara itu, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menyebutkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan seperti tertuang dalam Perpres No. 75/2019, sebagai kado terburuk bagi rakyat Indonesia di Pemerintahan Jokowi jilid kedua.

NERACA

Naik Secara Bersamaan Iuran BPJS Dan Cukai Rokok, Bisa Mamatikan Daya Beli Masyarakat

Oleh: Firdaus Baderi

 

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Namun Belum Ada Jaminan Perbaikan Layanan

KONFRONTASI - Pemerintah memastikan menaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Melalui Perpres No 75 Tahun 2019, besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik pada Januari 2020 mendatang.

Solusi RR Untuk BPJS Kesehatan Tambal Defisit Tanpa Persulit Perpanjang SIM

 KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli  (RR) menegaskan, sebaiknya solusi atas defisit keuangan di BPJS Kesehatan, tidak membebani masyarakat yang masuk kategori golongan miskin dan masyarakat golongan yang nyaris miskin.

Sebab, bagi rakyat pada kedua golongan itu, fokus utama mereka adalah mencari makan untuk hidup sehari-hari. "Dan hasil kerja mereka juga mungkin hanya cukup untuk makan sehari-sehari itu," kata Rizal, mantan Menko Kemaritiman di Jakarta, Kamis (10/10).

Dana Segar Pemerintah, Solusi Jangka Pendek untuk Defisit BPJS

KONFRONTASI-Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, dokter Adib Khumaidi mengatakan defisit BPJS Kesehatan bisa ditanggulangi dengan dana segar dari pemerintah. Adib menuturkan, dana segar dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk dipakai oleh fasilitas layanan kesehatan di tengah defisit yang masih terjadi.

Pages