19 March 2019

BPJS

BPN: Prabowo-Sandiaga punya solusi jitu atasi defisit BPJS

KONFRONTASI- Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Gamal Albinsaid mengatakan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno berkomitmen melanjutkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat terpilih menjadi presiden pada pemilu 2019.

"Ada sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan BPJS Kesehatan, diantaranya mengenai defisit," kata Gamal dalam diskusi 'Merdekakan Sektor Kesehatan, Sejahterakan Ekonomi Rakyat' di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu.

Rizal Ramli: Sistem Jaminan Kesehatan di Indonesia Harus Dibenahi

KONFRONTASI- Tojoh nasional/Ekonom senior Rizal Ramli menilai sistem jaminan kesehatan di Indonesia perlu dibenahi. Hal ini dikarenakan munculnya masalah keuangan yang salah satu faktor penyebabnya dari jaminan kesehatan sosial masyarakat.

”Bisa lihat hari ini tagihan negara untuk membayar jaminan kesehatan seperti BPJS melonjak tinggi karena tidak disesuaikan dengan modal awal dan iuran,” ujar Rizal dalam temu media di salah satu kafe di Jogja, Jumat (1/3).

Bila Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Menang, BPJS Kesehatan Tidak Bakal Defisit

KONFRONTASI -  Calon wakil presiden, Sandiaga Uno, mengatakan, bila diberi amanah untuk memimpin Indonesia bersama calon presiden, Prabowo Subianto, akan menjamin BPJS Kesehatan tidak akan defisit.

   
"(Kepemimpinan) Prabowo-Sandi, (maka keuangan BPJS) tidak akan defisit. BPJS akan dihitung dan dikelola secara betul-betul pendekatan yang komprehensif," kata Sandiaga, di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Rizal Ramli: Pemerintah Cenderung Gunakan ''Strategi Tensoplas'' untuk Atasi Permasalahan BPJS

KONFRONTASI,YOGYAKARTA - Pemerintah cenderung menggunakan ''strategi tensoplas'' untuk mengatasi permasalahan BPJS. Pendekatan tersebut menurut dia tak bisa menyelesaikan permasalahan secara kompleks dan hanya parsial saja, demikian penegasan teknokrat senior Dr Rizal Ramli.

Bahaya Kartel Bisnis Kesehatan di Balik Kisruh BPJS

Oleh:  Oleh : Hersubeno Arief

 

 

Banyaknya pemodal besar yang masuk ke bisnis ini menunjukkan sektor kesehatan sangat menggiurkan. Dengan hadirnya BPJS Kesehatan ceruk pasarnya semakin gemuk. Mereka membidik potensi ini. Dan pemain-pemain besar itu perlahan menjelma menjadi kartel

oleh : Hersubeno Arief

Adakah Skenario Akuisisi RS Dibalik Pemutusan Kontrak BPJS Kesehatan?

Oleh : Tjahja Gunawan
Wartawan Senior

Memasuki awal tahun 2019, masyarakat dikejutkan dengan kabar buruk yakni berupa pemutusan kontrak kerja sama BPJS Kesehatan dengan sejumlah rumah sakit per 2 januari 2019.

Alasan penghentian kerjasama itu karena tidak terpenuhinya persyaratan akreditasi. Logikanya, kalau tidak memenuhi persyarakat mengapa sebelumnya BPJS bisa dan mau bekerjasama dengan sejumlah RS.

Perpres 82/2018 Wajibkan Bayi Didaftarkan Sebagai Anggota JKN-KIS

KONFRONTASI-Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mewajibkan bayi didaftarkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) paling lambat 28 hari sejak dilahirkan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Papua, Ivan Ravian di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu, mengatakan jika bayi tersebut sudah terdaftar dan dibayarkan iurannya di JKN-KIS, maka berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai prosedur.

BPJS Disebut Masih Utang Rp 300 M ke RS Muhammadiyah di Jateng

KONFRONTASI -   Tunggakan BPJS pada rumah sakit milik Muhammadiyah di Jawa Tengah diperkirakan mencapai Rp 300 miliar. Khusus di RS Muhammadiyah Roemani Semarang saja Rp 48 miliar.

"BPJS harus dibenahi karena ada 32 rumah sakit dengan total (tunggakan) Rp 300 miliar. Di RS Roemani saja Rp 48 miliar," kata Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Tafsir ketika didatangi Calon Wakil Presiden, Sandiaga Salahudin Uno di kantornya, Semarang, Senin (24/9/2018).

Ini Masukan Rizal Ramli Untuk Benahi BPJS

KONFRONTASI- Ekonom senior Rizal Ramli mengusulkan agar pemerintah menyuntikkan dana untuk menyeselaikan masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Suntikan dana ini untuk membenahi BPJS yang merugi Rp10,5 triliun hingga akhir tahun ini.

“Struktur anggaran harus diperkuat dengan pemerintah menambahkan suntikan modal Rp20 triliun. Kalau (pemerintah) enggak tau caranya (mendapatkan Rp20 T) dan hitung-hitungannya, tanya Rizal Ramli,” kata Rizal saat jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/11).

BPJS: Sejarah Perjuangan dan Solusi Komprehensif Rizal Ramli

Social security system (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) adalah komponen penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bagian penting untuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sayangnya, ide bagus tersebut ditolak oleh pemerintah pada saat itu ( 2009-2014) dengan alasan Indonesia belum mampu membuat sistem jaminan sosial seperti BPJS.  

Pages