11 December 2019

BLBI

KPK Perpanjang Cekal Syafruddin Tumenggung

KONFRONTASI- KPK memperpanjang pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Syafruddin Arsyad Temenggung, tersangka kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
 

Dipanggil Kasus BLBI, Sjamsul Nursalim dan Istri Kembali Mangkir

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim dan  istrinya, Itjih Nursalim. Namun, keduanya mangkir dalam rencana pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus korupsi BLBI yang menyeret eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung.

KY Tegaskan Akan Pantau Terus Sidang Praperadilan Tersangka BLBI

KONFRONTASI -    Komisi Yudisial (KY) menegaskan akan terus memantau proses praperadilan yang dimohonkan Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Untuk sidang putusan praperadilan kasus BLBI pada Rabu (2/8), KY menurunkan tim pemantau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ucap Farid Wajdi, Jubir KY.
BACA JUGA :

    Prosedur sah, KPK yakin menang praperadilan BLBI
    Terkait BLBI, mantan Direktur MNC diperiksa KPK*

KPK Dalami Penjualan Aset Terkait BLBI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami secara serius aset yang sudah dijual dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kami secara serius masuk lebih jauh dalam kasus BLBI ini untuk melihat terkait aset-aset yang sudah dijual dan tentu kami akan nilai aset tersebut untuk membuktikan masih ada kewajiban sekitar Rp3,7 triliun, namun Surat Keterangan Lunas (SKL) sudah diberikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Sementara dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Senin memeriksa Menteri Keuangan 1998-1999 dan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pertama Bambang Subianto sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT).

"Saksi ini periksa dalam kapasitas sebagai mantan Ketua BPPN yang pertama. Jadi beliau menjadi Ketua BPPN pertama Januari-Maret 1998. Kami mendalami tentang bagaimana proses pembahasan dan proses yang terjadi sebelum kebijakan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) diputuskan terkait dengan BLBI ini," kata Febri.

Selain memeriksa Bambang, KPK memeriksa mantan pegawai BPPN Hadi Avilla Tamzil sebagai saksi juga untuk tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung.

"Untuk saksi Hadi, kami dalami terkait penjualan aset pada saat itu terkait dengan kewajiban obligor BLBI yang sedang kami proses kasusnya saat ini," ucap Febri.

Amien Rais Difitnah, Ada Upaya Lindungi Kasus BLBI Dan Skandal Proyek Reklamasi

KONFRONTASI -   Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Amien Rais disebut menerima transfer uang hingga Rp 600 juta dari hasil korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2005. Aliran dana kepada Amien Rais ini mencuat dalam sidang pembacaan tuntutan terhadap mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menjadi terdakwa kasus tersebut, Rabu (31/5) malam.

KPK Harus Tangkap dan Sita Aset Milik Sjamsul Nursalim

KONFRONTASI-Aksi unjuk rasa digelar sejumlah mahasiswa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/5/2017).

Mereka mendesak KPK menangkap Sjamsul Nursalim, selaku pihak yang diduga bertangung jawab atas kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tidak hanya itu, massa mahasiswa juga meminta penyidik KPK segera menelusuri dan menyita aset-aset milik Sjamsul demi mengembalikan kerugian negara.

Kasus BLBI: KPK akan Terapkan Pidana Korporasi

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus dugaan korupsi ihwal penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), untuk Sjamsul Nursalim, pengendali saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, penyidik tengah berupaya untuk mengembangkan kasus tersebut. Salah satu caranya dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

KPK Tolak Buka 'Kickback' eks Kepala BPPN

KONFRONTASI - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengaku, tidak bisa mengungkap apa yang diperoleh mantan Kepala BPPN Syafruddin Temengung atas pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik taipan Sjamsul Nursalim.

"Kami tidak bisa memberitahukan hal itu karena saat ini yang sedang diproses adalah penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara," ujarnya saat ditemui wartawan, Jakarta, Selasa (2/5).

Rizal Ramli: BLBI Tak Bisa Dilepaskan dari Tekanan IMF

KONFRONTASI- Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli mengaku menjelaskan secara umum kepada KPK bahwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak bisa dilepaskan peranannya dari tekanan IMF kepada Indonesia.

Rizal mendatangi gedung KPK untuk didengar keterangan dan pandangannya terhadap kebijakan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI.

"Seperti diketahui di Asia pada 1997-1998 mengalami krisis. Negara-negara tetangga kena krisis dan Indonesia juga kena. Kalau kita undang IMF ekonomi Indonesia tetap kena krisis dan anjlok sekitar enam persen, dua persen bahkan nol persen," kata Rizal di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Namun, kata dia, Menteri Perekonomian pada waktu itu mengundang IMF akibatnya ekonomi Indonesia malah anjlok ke minus 13 persen.

"Sebelum Managing Director IMF Michael Camdessus ketemu Pak Harto pada Oktober 1997, saya diundang dengan beberapa ekonom, saya satu-satunya ekonom yang menolak IMF datang ke Indonesia karena pengalaman di Amerika Latin, IMF malah bikin lebih rusak daripada bikin lebih bagus," katanya.

Pada saat itu, kata Rizal, IMF menyarankan agar tingkat bunga bank dinaikkan dari 18 persen menjadi 80 persen sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang sehat menjadi bangkrut dengan bunga 80 persen tersebut.

"IMF memerintahkan supaya ditutup 16 bank kecil-kecil tahun 1998 tetapi begitu bank kecil ditutup rakyat tidak percaya dengan semua bank Indonesia apalagi bank swasta pada mau menarik uangnya seperti BCA dan Danamon. Bank-bank ini nyaris bangkrut, akhirnya pemerintah terpaksa menyuntik BLBI dalam mata uang dolar AS dan pada waktu itu nilainya sekitar 80 miliar dolar AS," tuturnya.

Rizal Ramli: Ada Obligor BLBI yang Serahkan Aset Busuk

KONFRONTASI-Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli hari ini, Selasa (2/5/2017) dipanggil KPK untuk dimintai keterangannya terkait penerbitan SKL BLBI.

Rizal menyebut ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat itu yang berdampak pada skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurut Rizal, saat itu ada tekanan International Monetary Fund (IMF) terhadap Indonesia yang berimbas pada kasus tersebut.

"Tadi secara umum, kami jelaskan kasus BLBI ini tidak bisa dilepaskan peranannya dari tekanan IMF terhadap Indonesia," ujar Rizal setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2017).

Rizal mengatakan saat itu terjadi krisis moneter pada 1998 yang berimbas pula pada Indonesia. Rizal mengatakan saran dari IMF malah menyusahkan kondisi Indonesia saat itu.
 
"Begitu IMF masuk, dia sarankan tingkat bunga bank dinaikkan dari 18 persen rata-rata menjadi 80 persen, sehingga banyak perusahaan sehat pada bangkrut. Lalu IMF perintahkan supaya ditutup 16 bank kecil pada 1998. Tapi, begitu bank kecil ditutup, rakyat nggak percaya dengan semua bank di Indonesia, apalagi bank swasta. Pada mau narik uangnya dari bank-bank besar, seperti BCA, Danamon. Bank ini nyaris bangkrut, kolaps. Akhirnya, pemerintah terpaksa nyuntik BLBI senilai pada mata uang dolar, waktu itu USD 80 miliar," ucap Rizal.

Kondisi seperti itu, menurut Rizal, memaksa pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bahar minyak. Kebijakan-kebijakan itulah yang, menurut Rizal, memicu kasus BLBI yang saat ini disidik KPK.

"Nah pada waktu itu, pemilik-pemilik bank yang dibantu oleh BLBI pada dasarnya dibantu mereka, tanda tandan tunai, minjem tunai ya harus dibayar tunai. Eh, tapi pada pemerintahan Habibie, dilobi diganti nggak usah bayar tunai, tapi asalkan menyerahkan aset saham, tanah, bangunan," ucap Rizal.

Pages