21 February 2020

BLBI

Eks Menkeu Beberkan BDNI Milik Sjamsul Nursalim Selewengkan Dana BLBI

KONFRONTASI - Mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi dalam dugaan penghapusan piutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Dagang Nasional Indonesia.

Mantan Menkeu Ungkap Tanda Tangan Terkait BLBI

KONFRONTASI-Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Reformasi Pembangunan yang menjabat pada 23 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, Bambang Subianto, mengungkapkan soal penandatangan surat utang Bantuan Langsung Likuiditas Bank Indonesia(BLBI) senilai Rp144 triliun pada Desember 1998.

Ada yang Janggal Dalam Audit BPK Terkait Perkara BLBI

KONFRONTASI- Anggota Komisi XI DPR RI Haerul Saleh menyatakan keheranannya terhadap dua hasil audit BPK yang berbeda soal kerugian negara dalam menilai kerja Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terkait dengan kasus BLBI karena pada 2006 dibilang tidak ada kerugian negara.

Yusril Anggap BLBI Perkara Perdata

KONFRONTASI - Kuasa hukum terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra tetap menganggap kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) merupakan perkara perdata.

Hal tersebut disampaikan oleh Yusril usai mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eksepsi yang disampaikannya pada persidangan yang lalu.

Serangan Balik Mafia Bank Century dan BLBI?

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendi Mukhtar yang dalam Praperadilan memutuskan memerintahkan KPK agar menetapkan Budiono dkk sebagai TERSANGKA skandal pembobolan (bail out) BANK CENTURY Rp6,7 Triliun hanya dalam bilangan hari langsung di demosi menjadi hakim Pengadilan Negeri Jambi alias turun kelas. Padahal putusan hakim ini seharusnya diacungi jempol dan di apresiasi sebab mengakhiri kebuntuan pengusutan perkara Bank Century.

Kasus Skandal BLBI Mendadak Hidup Kembali: Sjamsul Nursalim Dicari KPK

KONFRONTASI - Terkait kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang berupaya menghadirkan bos PT Gajah Tunggal Tbk, Syamsul Nursalim.

"Kemarin kita sudah panggil sebanyak 2 kali yang bersangkutan kan tidak hadir dan posisinya juga di luar negeri jadi kami tidak bisa melakukan proses," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Penagamat: Tidak Masalah KPK Periksa Megawati sebagai Saksi Kasus BLBI

KONFRONTASI - Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk Budiono, mantan Menteri Keuangan era Presiden Megawati Soekarnoputiri, namun kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) terhadap obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih jalan ditempat.

Dorodjatun Kuntjoro Jakti Kembali Diperiksa KPK Terkait Skandal BLBI

KONFRONTASI - Menteri Koordinator Perekonomian masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pantauan merdeka.com, Rabu (21/2), Dorodjatun mengenakan batik biru tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 09.50 WIB. Tanpa mengeluarkan pernyataan secuil pun, dia langsung memasuki gedung.

Ketua Peradi Pertanyakan Hasil Audit BPK atas BLBI

KONFRONTASI-Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan menilai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan terdapat kerugian keuangan negara terkait penyelesaian kewajiban obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terjadi kejanggalan.

Otto menanggapi pemberitaan tentang hasil audit BPK terhadap penyelesaian kewajiban obligor BLBI tertanggal 25 Agustus 2017.

"Laporan audit tersebut sangat berbeda dan bertentangan dengan Laporan BPK atas kasus yang sama tertanggal 30 Nopember 2006," kata Otto di Jakarta Kamis.

Otto menyatakan salah satu obligor BLBI yakni pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim layak menerjma Surat Keterangan Lunas (SKL).

Otto beralasan obligor BLBI itu telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati melalui perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan sesuai kebijakan Pemerintah, serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002.

Kelayakan pemberian SKL itu berdasarkan laporan hasil audit BPK tertanggal 30 September 2006 yang telah disampaikan kepada DPR RI bersifat "final" dan mengikat.

Otto mempertanyakan penerbitan dua hasil audit BPK terhadap kebijakan pemerintah mengeluarkan SKL bagi obligor BLBi.

Otto sependapat dengan Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung I Gede Pantja Astawa tentang Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mengabaikan hasil audit BPK tertanggal 30 September 2006 sebagai preseden buruk dalam penegakan hukum.

Sebagai anggota Majelis Kehormatan Kode Etik BPK Pantja mengkritisi BPK yang lima kali mengaudit, kemudian KPK menjadikan dasar audit kelima itu terdapat kerugian.

"Padahal empat (audit BPK) sebelumnya menyatakan sama (tidak ada kerugian negara)," tegas Otto.

Kasus SKL BLBI: KPK Cecar Mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami perkara dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Dalam kasus itu lembaga antirasywah pun telah memeriksa mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Selasa (2/1).

Pages