16 December 2019

BLBI

Kasus BLBI: Dorodjatun dan Laksamana Sukardi akan Diperiksa Bersama Dalam Sidang

KONFRONTASI-Mantan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Dorodjatun Kuntjoro-Djakti dan mantan Menteri Negeri BUMN Laksamana Sukardi akan dihadirkan bersama-sama dalam sidang untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pada Senin (16/7).

"Karena keterangan saksi banyak menyebut atau `merefer` ke orang lain, agar saksi Dorodjatun tidak bolak-balik ke persidangan maka kami usulkan agar kesaksiannya digabung dengan keterangan Laksamana Sukardi," kata penasihat hukum Syafruddin, Ahmad Yani dalam sidang di pengadilan Tindak Pengadilan Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Dorodjatun hari ini sudah hadir di persidangan untuk menjadi saksi Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2002-2004 Syafruddin Arsyat Temenggung yang didakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Djakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) serta pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

Atas usulan penasihat hukum itu, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyetujuinya.

"Kami menyetujui penundaannya melalui majelis hakim, kami usul Kamis (19/7)," kata JPU KPK Haerudin.

"Saya berhalangan kalau Kamis karena mau ke bandara sorenya. Jadi Bapak Dorodjatun karena kesaksian saudara berkaitan dengan yang disebut penasihat hukum, dari pada dua kali datang karena mau dikonfrontir maka untuk saudara kesaksiannya ditunda Senin, 16 Juli, jadi ini panggilan resmi saudara hari Senin hadir memberi keterangan, saudara boleh pulang," kata ketua majelis hakim Yanto.

Dorodjatun pun meninggalkan ruangan persidangan. Sidang dilanjutkan dengan memeriksan satu orang saksi yaitu mantan Deputi Aset Manajemen Kredit (AMK) BPPN Muhammad Syarial.

Dalam sidang 5 Juli 2018 lalu, mantan Ketua KKSK Kwik Kian Gie sempat mengungkapkan bahwa Dorodjatun dan Laksamana Sukardi pernah menghadiri beberapa rapat yang menghasilkan penerbitan Inpres No 8 Tahun 2002 di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri saat itu tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor BLBI. yang telah menyelesaikan kewajibannya.

Pertemuan itu pertama dilakukan di kediaman Presiden kelima Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar yang dihadir saat itu Menko Ekui Dorodjatun Kuntjoro-Djakti, Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono, Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, Jaksa Agung MA Rahman dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie membahas SKL obliogor kooperatif.

Hasil keputusannya ada penerbitan SKL untuk obligor yang kooperatif. Tapi Kwik menolak karena berpendirian obligor yang mendapat SKL bila uang yang terutang ke negara benar-benar masuk ke kas negara. Kwik beralasan rapat itu tidak sah karena tidak ada undangan tertulis, tidak dilaksanakan di Istana Negara sehingga Megawati membatalkan rapat itu.

Rapat kedua dilakukan di Istana Negara yang dihadiri oleh Menko Ekui Dorodjatun Kuntjoro-Djakti, Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono, Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, Jaksa Agung MA Rahman dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie membahas pemberian SKL untuk obligor BLBI. Kwik juga kembali tidak setuju dengan kemudian Megawati Sukarnoputri selaku Presiden menutup rapat dengan tidak mengambil keputusan.

Pertemuan ketiga dilakukan di Istana Negara yang dihadiri Menko Ekui Dorodjatun Kuntjoro-Djakti, Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono, Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, Jaksa Agung MA Rahman dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie serta Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra. Dalam sidang terakhir Megawati memerintahkan Yusrif untuk membuat draft Inpres tersebut.

Kejahatan Kerah Putih BLBI. Rizal Ramli: Aneh Draf BLBI Kok Dibuat Lehman Brothers

KONFRONTASI- Skandal Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) masih menyisakan banyak pertanyaan yang perlu diungkap ke publik.

Keberanian KPK Kembali Membuka Kasus BLBI Mulai Memancing Reaksi Banyak Pihak Tak Terkecuali Jokowi

KONRONTASI -   Pasca penetapan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin A. Tumenggung dalam kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di era Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai tersangka, KPK mulai membidik Inpres yang dikeluarkan Megawati terkait SKL tersebut.

Rizal Ramli: Masuknya IMF Memperburuk Krisis Ekonomi Indonesia. Keterlibatan Boediono, Sri Mulyani dalam kasus BDNI/BLBI Diungkap

KONFRONTASI- Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Rizal Ramli mengungkapkan peran IMF, Menkeu Boediono, Menko Dorodjatun dan Menkeu Sri Mulyani  dalam kasus korupsi BDNI dan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Kehadiran IMF (International Monetary Fund) membuat krisis ekonomi 1998 lebih buruk dan Indonesia makin terpuruk. maka kalau ada para pejabat Indonesia yang mau mengundang  IMF, kita tangkap saja karena mereka pasti  bermental komprador dan merusak ekonomi kita.

Syafruddin Temenggung: KPK Bermain Opini di Kasus BLBI

KONFRONTASI -   Kuasa hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, Ahmad Yani menilai Komisi Pemberantasan Korupsi telah bermain opini untuk memaksakan agar kliennya dinyatakan bersalah atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Mantan Wartawan Bongkar Pemberian SKL kepada Obligor BLBI

KONFRONTASI - Beredar viral sebuah video di lini massa media sosial, Twitter baru-baru ini terkait pernyataan salah satu (mantan) wartawan senior yang kabarnya pernah di ABC, Nuim Hayat terkait dugaan skandal atas pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pernyataan video Nuim ini beredar di Twitter dengan durasi rekam 2 menit 18 detik.

KPK Dalami Lebih Jauh Peran Sri Mulyani di Skandal BLBI

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami lebih lanjut terkait peran mantan Menteri Keuangan tahun 2007 Sri Mulyani dalam skandal korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia menyampaikan bahwa kesaksian Rizal Ramli di persidangan menjadi pegangan untuk kemudian membuka opsi bagi Jaksa dan Penyidik mengembangkannya.

Aset BDNI Dijual Murah, KPK Harus Periksa Sri Mulyani

KONFRONTASI-KPK sudah semestinya memeriksa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebab, penjualan aset Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan harga murah oleh Sri, disinyalir kuat berbau korupsi dan merugikan keuangan negara.

Skandal BLBI Sebaiknya Diselesaikan Secara Perdata

KONFRONTASI-Indonesia Advocacy and Public Policy berpendapat penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia secara pidana belum tentu mampu mengembalikan keuangan negara secara maksimal sehingga kasus ini sebaiknya diselesaikan melalui jalur perdata.

"Bukan melakukan pemidanaan, yang justru kemungkinan besar malah tidak akan tercapai tujuan keadilan dan pengembalian keuangan negara yang maksimal," kata Wakil Direktur Indonesia Advocacy and Public Policy, Hendra Hidayat, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, adalah perkara keperdataan.

"Hulu perkara berkaitan dengan perjanjian utang berupa surat utang dari negara kepada obligor," katanya.

Menurut dia, masyarakat sebaiknya lebih teliti dan cermat memandang perkara BLBI tersebut. Surat Keterangan Lunas BLBI merupakan produk kebijakan negara yang diputuskan setelah melalui proses pembahasan lintas lembaga. Kebijakan ini bukan keputusan personal.

"Karena itu memidanakan seseorang dalam kasus ini harus hati-hati. Potensi salah orang (error in persona) sangat mungkin terjadi," katanya.

Sifat keperdataan dalam BLBI tersirat dari keterangan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri periode 26 Oktober 1999-23 Agustus 2000/Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Kwik Kian Gie yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Kamis (5/7).

"BLBI itu keluarnya (berbentuk) surat utang. (Proses pengucurannya) berlangsung selama tiga hari sebesar Rp144,5 triliun," kata Kwik.

Ketika di kemudian hari terjadi permasalahan dalam hal pengembalian utang tersebut, Kwik mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Awalnya prinsip yang dipegang oleh Kwik adalah pengembalian berupa uang tunai.

"Buat saya ukurannya ada uang tunai yang masuk atau tidak?" kata Kwik.

Perkembangan berikutnya, pengembalian utang itu dilakukan juga dengan penyerahan aset milik para obligor dengan memperhatikan asas komersial dan prospek usaha.

Selain itu, Kwik juga menekankan ada jaminan personal (personal guarantee) dari obligor. Buat saya itu penting," katanya.

Pada bagian lain, Kwik menceritakan tentang proses penerbitan SKL bagi para obligor yang ternyata dilakukan melalui serangkaian pembahasan yang melibatkan sejumlah pejabat. Saat itu Kwik menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (periode 9 Agustus 2001-20 Oktober 2004).

Menurut Kwik, pertemuan pertama hasilnya adalah disepakati penerbitan SKL untuk debitur kooperatif. Namun Kwik berposisi menolak SKL.

Pertemuan kedua dan ketiga di Istana Negara dihadiri pejabat yang sama plus Menteri Kehakiman.

"Hampir semua setuju SKL kecuali saya. Yang agak netral Bambang Kesowo (menteri sekretaris negara)," kata Kwik.

Kwik Kian Gie Sebut Rapat Pertama SKL BLBI Digelar di Rumah Pribadi Megawati

KONFRONTASI - Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kwik Kian Gie mengatakan bahwa rapat pertama untuk membahas rencana pemerintah memberikan Surat Keterangan Lunas terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dilakukan di rumah Presiden Megawati Soekarnoputri.

Rapat digelar di rumah Mega yang berada di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Pages