25 January 2020

BLBI

Bongkar Skandal BLBI, KPK Usut Keterlibatan Konglomerat Sjamsul Nursalim

KONFRONTASI - KPK terus mengusut skandal SKL dan pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga melibatkan konglongmerat Sjamsul Nursalim.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto memastikan bahwa pihaknya masih terus menyelidiki indikasi dugaan korupsi yang disebut-sebut melibatkan konglomerat papan atas dari Bank Dagang Nasional Indonesia/BDNI itu, meski saat ini komisioner lembaganya tengah menjadi 'bidikan' kriminalisasi sejumlah pihak.

"Sampai sekarang penyelidikan masih berjalan," kata Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Pelemahan Terhadap KPK Diduga untuk Bebaskan Megawati dari Jeratan Kasus SKL-BLBI

KONFRONTASI-Upaya pelemahan terhadap KPK belakangan ini diduga untuk mengamankan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri terkait kasus surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia (SKL-BLBI) yang kini sedang diusut KPK. Demikian penilaian Pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara.

"Kriminalisasi KPK ini diduga untuk mengamankan Megawati dari jeratan kasus BLBI oleh KPK yang telah memanggil beberapa menteri saat Megawati menjabat sebagai Presiden," kata Igor dihubungi dari Jakarta, Selasa (27/1/2015), seperti dikutip Antara.

Dukung Pengunduran Diri Bambang, KPK Diminta Fokus Tuntaskan Kasus Korupsi

KONFRONTASI - Barisan Aksi Mahasiswa Berangus Korupsi menyatakan dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca-ditetapkannya Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri). Mahasiwa tersebut mengharapkan KPK dapat tetap berdiri dan fokus memberantas korupsi tanpa terpengaruh kasus BW.

Kisruh KPK - Polri Guna Endapkan Kasus BLBI yang Menjerat Megawati

KONGRONTASI - Kriminalisasi KPK ternyata bertujuan mengamankan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus itu tengah diusut KPK. "Kriminalisasi KPK ini diduga untuk mengamankan Megawati dari jeratan kasus BLBI oleh KPK yang telah memanggil beberapa menteri saat Megawati menjabat sebagai Presiden, seperti Rizal Ramli dan Rini Soemarno," kata Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara Selasa (27/1/2015), seperti dikutip Kompas.com dari Antara.

KPK Didesak Tuntaskan Skandal BLBI

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menuntaskan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Jangan sampai ada pihak yang mempolitisir dan menghalang-halangi KPK menuntaskan dugaan tindak pidana SKL BLBI, yang diterbitkan masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Sekarang beredar banyak spekulasi terkait penanganan kasus BLBI," tegas mantan anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Marwan Batubara, (Selasa, 27/1).

Benarkah Konflik Polri Vs KPK terkait Kasus BLBI era Megawati?

 

 

 

Apapun yang Terjadi, Kasus SKL-BLBI Harus Dituntaskan

KONFRONTASI-Penyelesaian kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL-BLBI) bisa terhambat dengan adanya perselisihan antara KPK dengan Polri.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangannnya kepada redaksi, Senin (26/1).

KPK Berhasil Bongkar Modus Dugaan Korupsi BLBI

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil mengungkap  pola yang diduga merupakan potensi terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam penyelidikan pemberian surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pola pertama adalah ada SKL yang diterbitkan dengan proses dan jaminan yang betul-betul jaminan yang diberikan untuk SKL sesuai dengan fakta. 

Misbakhun Minta KPK Pahami dengan Baik Kasus SKL-BLBI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi diminta bertindak cermat dan memahami dengan baik dalam mengusut dugaan korupsi terkait pemberian surat keterangan lunas (SKL) bagi penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Anggota Komisi XI DPR bidang Keuangan dan Perbankan, M Misbakhun mengingatkan, jangan sampai ketidakpahaman KPK tentang BLBI justru menihilkan kepastian hukum.

"Kalau saat ini ingin mengusut kasus SKL BLBI, maka KPK harus paham betul sejarah kenapa SKL itu sampai diterbitkan," katanya dalam pesan singkat ke wartawan, Selasa (30/12).

KPK harus tuntaskan skandal BLBI, Bidik Penyelenggara Negara dan Obligor

JAKARTA-Penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada beberapa obligor dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum menemukan titik temu. Abraham Samad selaku Ketua KPK menyebut pihaknya tengah membidik ke penyelenggara negara. KPK harus bisa tuntaskan BLBI demi keadilan dan kebenaran.

"Penyelenggara negara dululah untuk bisa menggantungkan pihak terkait (obligot)," kata Samad di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/12/2014).

Pages