27 January 2020

BLBI

Kejagung kembali Usut Aset Koruptor BLBI

KONFRONTASI - Kejaksaan Agung tengah memverifikasi sekaligus mengklarifikasi aset-aset koruptor yang sebagian diantaranya telah dieksekusi dan diblokir oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA).

Langkah itu diambil terkait adanya dugaan beberapa aset pengemplang BLBI yang belum disita dan masih beroperasi.

Negara harus mengejar aset pengemplang BLBI di PGC

KONFRONTASI-Di tengah seretnya keuangan negara, pemerintah harus mengejar aset pengemplang BLBI (Bantuan Likuditas Bank Indonesia) senilai Rp 155,9 triliun. Termasuk aset BHS Grup di Jakarta.

Ketua Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi bilang, aset pengemplang dana BLBI, wajib hukumnya dikembalikan ke negara. "Saya kira, Kemenkeu bersama kejagung harus bekerjsama memburu harta para pengempalng BLBI. Termasuk Hendra Rahardja di BHS Grup," tegas Uchok di Jakarta, Senin (22/6/2015).

KPK, Skandal BLBI dan Megawati Soekanoputri

KONFRONTASI- KPK dilemahkan sejak menyentuh skandal Bantuan Langsung Tunai Bank Indonesia (BLBI). Dan BLBI  adalah skema pinjaman  dari Bank Indonesia (BI) kepada sejumlah bank umum nasional, yang rusak liquiditasnya akibat krisis  1998. BLBI dikeluarkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan International Monetery Fund (IMF). 

Berdasarkan kesepakatan itu, pada Desember 1998 keluarlah dana BLBI Rp 174.7 triliun untuk 48 Bank umum. Kemudian  berkembang menjadi Rp 680 triliun untuk   65 bank yang dikelolah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Calon Pimpinan KPK Harus Berani Tuntaskan Megaskandal BLBI

KONFRONTASI-Tim Pansel KPK diharapkan mau memperhatikan calon pemimpin yang berani menuntaskan kasus korupsi masa lalu yang terus membebani APBN hingga saat ini dan sampai 2044.

"Kasus tersebut adalah kasus skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini tidak terungkap sama sekali," kata Sekretaris Jenderal Seknas Fitra, Yenny Sucipto dalam rilisnya, Kamis (4/6).

KAU Desak KPK Tuntaskan Skandal Korupsi BLBI

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menuntaskan kasus penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dewan Pakar Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi Sutan Majo Endah mengatakan, penyelesaian kasus BLBI dapat menjadi pesan positif kepada dunia internasional mengenai komitmen penegakan hukum di Indonesia. Hasil penyelidikan pun bisa menjadi kebijakan untuk melakukan moratorium pembayaran bunga obligasi rekap kepada perbankan.

Payah, KPK Tak Prioritaskan Kasus Century dan BLBI. Takut Dikriminalisasi?

KONFRONTASI-Penyelesaian dua kasus korupsi besar, yaitu kasus Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI, ternyata tidak menjadi prioritas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sementara Taufiequrrachman Ruki.

"Saya tak pernah mengucapkan punya target menyelesaikan Century dan BLBI," kata Ruki dilansir Tempo, Rabu, 11 Maret 2015.

Jabatan Ruki di KPK berakhir hingga akhir tahun ini. Dia ditunjuk Presiden Joko Widodo pertengahan Februari lalu menggantikan Ketua KPK Abraham Samad yang dinonaktifkan karena tersangkut kasus pemalsuan dokumen di Kepolisian.

Abraham Samad dan BW Diberhentikan dari KPK karena Bongkar Korupsi BLBI

KONFRONTASI- KPK terus melemah karena dilumpuhkan penguasa. Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, KPK menghormati proses hukum terhadap dua pimpinan nonaktifnya yang tengah berjalan di kepolisian. Ia pun meminta Polri menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di tingkat penyelidikan maupun penyidikan di KPK. “Kami menghormati Polri yang punya kewenangan untuk mengusut seseorang, siapa pun. Sama juga KPK harus dihormati untuk mengusut seseorang, siapa pun itu tentu konteksnya korupsi,” kata Johan

Plt KPK Minta Maaf, Kejagung Siap Tuntaskan Skandal Korupsi BLBI

KONFRONTASI - Ketika ditanya soal upaya penyelesaian kasus BLBI, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrahman Ruqi bungkam. Ruqi justru menyampaikan permohonan maaf, dengan alasan baru dua hari dilantik sebagai Plt oleh Presiden Jokowi. 

Dia pun meminta wartawan untuk bersabar dan memberikan kesempatan dirinya untuk mempelajari kasus tersebut.

"Mohon maaf,  saya gak bisa jawab, saya baru dua hari, pak Johan juga baru jadi Plt (KPK)," kata Ruqi.

Negeri Ini Kembali Ramai, Bila KPK Berani Bongkar Megaskandal BLBI

KONFRONTASI - Presiden Abdurrahman Wahid, DR. Rizal Ramli yang pernah diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pada pemberian surat keterangan lunas (SKL) bagi para penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengakui ada sejumlah kejanggalan.

"Misalnya, ada konglomerat yang belum mengembalikan dana BLBI tapi sudah mengantongi surat keterangan lunas," ujarnya belum lama ini

KPK Harus Profesional Tuntaskan Kasus SKL-BLBI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk bekerja profesional dalam menyelidiki dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada para obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Badan antikorupsi itu diminta untuk tidak menjadikan kasus tersebut sebagai pengalihan isu dalam situasi sekarang ini.

Pages