21 November 2017

BLBI

KPK Periksa Eks Pejabat BPPN Terkait perkara SKL BLBI

KONFRONTASI-KPK memanggil mantan Team Leader Loan Work Out (LWO)-I Asset Management Credit (AMC) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Thomas Maria sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim terkait pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tags: 

Kasus SKL BLBI: KPK Telah Periksa 39 Saksi

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa total 39 saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

"Hingga hari ini total sekitar 39 saksi telah diperiksa untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Febri menyatakan bahwa sejak ditetapkan sebagai tersangka, Syafruddin Arsyad Temenggung telah diperiksa satu kali pada 5 September 2017.

Saat itu, kata dia, penyidik baru menggali informasi tentang pengangkatan, tugas dan fungsi tersangka sebagai mantan sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Pada pemeriksaan selanjutnya direncanakan baru akan masuk materi utama," ucap Febri.

Sebelumnya, berdasarkan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI sebesar Rp4,58 triliun.

Febri menyatakan KPK telah menerima hasil Audit investigatif itu tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

"Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun," tuturnya.

Menurut Febri, dari hasil audit investigatif BPK itu disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan.

"Nilai Rp4,8 triliun itu terdiri dari Rp1,1 triliun yang dinilai "sustainable" dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan," kata Febri.

Menurut dia, sebelumnya berdasarkan perhitungan BPK hanya Rp220 miliar yang kemudian benar-benar tidak menjadi bagian dari indikasi kerugian keuangan negara tersebut.

"Sehingga dari total Rp4,8 triliun, indikasi kerugian keuangan negaranya adalah Rp4,58 triliun. Jadi, ini satu langkah yang penting saya kira dalam penanganan kasus indikasi korupsi BLBI ini, audit kerugian keuangan negara sudah selesai dan proses pemeriksaan saksi-saksi akan kami lakukan lebih intensif ke depan," ujarnya.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsu Nursalim.

SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Tags: 

Artalyta Suryani Diperiksa Terkait Kasus BLBI

KONFRONTASI -  Pengusaha Artalyta Suryani, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan terpidana kasus suap pada Jaksa Urip itu bakal diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

Pantauan merdeka.com di lokasi, Artalyta tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.00 WIB. Artalyta datang dengan menumpangi mobil Alphard warna putih dan didampingi sejumlah pengawal pribadi.

KPK Perpanjang Cekal Syafruddin Tumenggung

KONFRONTASI- KPK memperpanjang pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Syafruddin Arsyad Temenggung, tersangka kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
 

Dipanggil Kasus BLBI, Sjamsul Nursalim dan Istri Kembali Mangkir

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim dan  istrinya, Itjih Nursalim. Namun, keduanya mangkir dalam rencana pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus korupsi BLBI yang menyeret eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung.

KY Tegaskan Akan Pantau Terus Sidang Praperadilan Tersangka BLBI

KONFRONTASI -    Komisi Yudisial (KY) menegaskan akan terus memantau proses praperadilan yang dimohonkan Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Untuk sidang putusan praperadilan kasus BLBI pada Rabu (2/8), KY menurunkan tim pemantau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ucap Farid Wajdi, Jubir KY.
BACA JUGA :

    Prosedur sah, KPK yakin menang praperadilan BLBI
    Terkait BLBI, mantan Direktur MNC diperiksa KPK*

KPK Dalami Penjualan Aset Terkait BLBI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami secara serius aset yang sudah dijual dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kami secara serius masuk lebih jauh dalam kasus BLBI ini untuk melihat terkait aset-aset yang sudah dijual dan tentu kami akan nilai aset tersebut untuk membuktikan masih ada kewajiban sekitar Rp3,7 triliun, namun Surat Keterangan Lunas (SKL) sudah diberikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Sementara dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Senin memeriksa Menteri Keuangan 1998-1999 dan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pertama Bambang Subianto sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT).

"Saksi ini periksa dalam kapasitas sebagai mantan Ketua BPPN yang pertama. Jadi beliau menjadi Ketua BPPN pertama Januari-Maret 1998. Kami mendalami tentang bagaimana proses pembahasan dan proses yang terjadi sebelum kebijakan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) diputuskan terkait dengan BLBI ini," kata Febri.

Selain memeriksa Bambang, KPK memeriksa mantan pegawai BPPN Hadi Avilla Tamzil sebagai saksi juga untuk tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung.

"Untuk saksi Hadi, kami dalami terkait penjualan aset pada saat itu terkait dengan kewajiban obligor BLBI yang sedang kami proses kasusnya saat ini," ucap Febri.

Tags: 

Amien Rais Difitnah, Ada Upaya Lindungi Kasus BLBI Dan Skandal Proyek Reklamasi

KONFRONTASI -   Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Amien Rais disebut menerima transfer uang hingga Rp 600 juta dari hasil korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2005. Aliran dana kepada Amien Rais ini mencuat dalam sidang pembacaan tuntutan terhadap mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menjadi terdakwa kasus tersebut, Rabu (31/5) malam.

KPK Harus Tangkap dan Sita Aset Milik Sjamsul Nursalim

KONFRONTASI-Aksi unjuk rasa digelar sejumlah mahasiswa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/5/2017).

Mereka mendesak KPK menangkap Sjamsul Nursalim, selaku pihak yang diduga bertangung jawab atas kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tidak hanya itu, massa mahasiswa juga meminta penyidik KPK segera menelusuri dan menyita aset-aset milik Sjamsul demi mengembalikan kerugian negara.

Kasus BLBI: KPK akan Terapkan Pidana Korporasi

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus dugaan korupsi ihwal penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), untuk Sjamsul Nursalim, pengendali saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, penyidik tengah berupaya untuk mengembangkan kasus tersebut. Salah satu caranya dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Tags: 

Pages