21 January 2018

BLBI

Kasus SKL BLBI: KPK Cecar Mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami perkara dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Dalam kasus itu lembaga antirasywah pun telah memeriksa mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Selasa (2/1).

Tags: 

Skandal BLBI: Syafrudin Tumenggung Harus Buru-buru Nyanyi!

Oleh: Djoko Edhi Abdurrrahman

Syafrudin Tumenggung, tersangka BLBI, sudah harus mulai menyanyi agar tak ditinggal seperti Setya Novanto.

Dari datanya, cukup jelas siapa saja yang harus dilibatkan dalam kasus BLBI ini. Terbitkan saja buru-buru sekarang. Budiono memang terlibat. Bahkan dalam kasus Paul Sutopo dalam satu berkas, nama Budiono bisa menghilang. Persis dengan sejumlah nama yang raib dari dakwaan KPK untuk Setnov.

Yang dihukum hanya Paul Sutopo, dan seorang lagi, duh lupa saya namanya.

KPK Mungkinkan Adanya Tersangka Lain Dalam Kasus BLBI

Kasus BLBI, Boediono Diperiksa sebagai Saksi ketika jabat Menkeu

KONFRONTASI- Wakil presiden ke-11 RI Boediono menyambangi Gedung Merah-Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (28/12/2017) pagi.

Kedatangan Boediono tidak ada dalam jadwal atau agenda penyidikan/pemeriksaan KPK.

Ditahan KPK, Tersangka Kasus Korupsi BLBI Singgung Peran Boediono

KONFRONTASI- Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung ditahan penyidik KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus BLBI.

Ia ditahan karena pada tahun 2004, Syafrudin menerbitan surat keterangan lunas BLBI kepada Syamsul Nursalim, selaku pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Syafruddin Temenggung, Tersangka Kasus Korupsi BLBI Singgung Peran Menteri Keuangan

KONFRONTASI - Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung ditahan penyidik KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus BLBI.

Ia ditahan karena pada tahun 2004, Syafrudin menerbitan surat keterangan lunas BLBI kepada Syamsul Nursalim, selaku pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Kasus SKL BLBI: KPK Periksa Kwik Kian Gie Sebagai Saksi

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Kwik Kian Gie dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sedianya dia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka tersangka Syafruddin Arsjad Tumenggung (SAT)

Usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Kwik Kian Gie mengaku dicecar pertanyaan seputar pembuatan kebijakan saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia.

KPK Cekal 7 Orang Terkait Kasus SKL BLBI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat permintaan larangan bepergian ke luar negeri ke Dirjen Imigrasi bagi tujuh saksi kasus dugaan korupsi terkait penerbitan SKL BLBI.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Kamis (7/12).

“Terkait proses penyidikan kasus SKL BLBI, dilakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tujuh saksi,” ujar dia.

Tags: 

KPK Periksa Eks Pejabat BPPN Terkait perkara SKL BLBI

KONFRONTASI-KPK memanggil mantan Team Leader Loan Work Out (LWO)-I Asset Management Credit (AMC) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Thomas Maria sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim terkait pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tags: 

Kasus SKL BLBI: KPK Telah Periksa 39 Saksi

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa total 39 saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

"Hingga hari ini total sekitar 39 saksi telah diperiksa untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Febri menyatakan bahwa sejak ditetapkan sebagai tersangka, Syafruddin Arsyad Temenggung telah diperiksa satu kali pada 5 September 2017.

Saat itu, kata dia, penyidik baru menggali informasi tentang pengangkatan, tugas dan fungsi tersangka sebagai mantan sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Pada pemeriksaan selanjutnya direncanakan baru akan masuk materi utama," ucap Febri.

Sebelumnya, berdasarkan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI sebesar Rp4,58 triliun.

Febri menyatakan KPK telah menerima hasil Audit investigatif itu tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

"Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun," tuturnya.

Menurut Febri, dari hasil audit investigatif BPK itu disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan.

"Nilai Rp4,8 triliun itu terdiri dari Rp1,1 triliun yang dinilai "sustainable" dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan," kata Febri.

Menurut dia, sebelumnya berdasarkan perhitungan BPK hanya Rp220 miliar yang kemudian benar-benar tidak menjadi bagian dari indikasi kerugian keuangan negara tersebut.

"Sehingga dari total Rp4,8 triliun, indikasi kerugian keuangan negaranya adalah Rp4,58 triliun. Jadi, ini satu langkah yang penting saya kira dalam penanganan kasus indikasi korupsi BLBI ini, audit kerugian keuangan negara sudah selesai dan proses pemeriksaan saksi-saksi akan kami lakukan lebih intensif ke depan," ujarnya.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsu Nursalim.

SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Tags: 

Pages