29 April 2017

BLBI

Soal SKL BLBI, Rizal Ramli: Kok Bisa Orang Masih Punya Utang Diberi Keterangan Lunas?

KONFRONTASI-Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Temenggung telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan  sebagai tersangka baru dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Megawati Berpeluang Jadi Tersangka Kasus BLBI?

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kini beredar isu sejumlah nama juga bakal menjadi tersangka baru. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri bahkan disebut-sebut berpeluang menjadi tersangka kasus tersebut. Pasalnya, saat menjabat Presiden, Megawati menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam BLBI ke sejumlah bank bermasalah.

Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad mengatakan, KPK harus mengusut semua yang terlibat kasus korupsi BLBI yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

“Untuk bisa menetapkan tersangka baru maka Inpres No.8 tahun 2002 yang dijadikan dasar keluarnya SKL kepada sejumlah obligor yang ditandatangani Presiden Megawati  perlu ditelusuri. KPK harus memproses pembentukan dan pelaksanaan dalam SKL tersebut. Sehingga penetapan tersangka terhadap Megawati sangat terbuka peluangnya,” kata Suparji kepada Harian Terbit, Rabu (26/4/2017).

Namun, lanjutnya, penetapan tersangka itu perlu dibuktikan apakah keluarnya kebijakan ada penyimpangan. “Karena kebijakan Megawati menyebabkan dikeluarnya release and discharge atau penghapusan proses dan tuntutan hukum terhadap obligor," tegasnya.

Saat menjadi Presiden, Megawati mengeluarkan Inpres 8/2002 menjadi landasan dikeluarkannya SKL BLBI ke sejumlah bank yang bermasalah. Apalagi dari kebijakan tersebut negara mengalami kerugian hingga bernilai Rp138,7 triliun. Bakal adanya tersangka baru mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga kasus BLBI bisa memberikan keadilan bagi saya semua rakyat Indonesia.

Menurut Suparji, penetapan Syafrudin Arsyad Temenggung sebagai tersangka merupakan awal dari penyelesaian hukum kasus BLBI yang telah mengendap selama 20 tahun. Saat ini masyarakat menunggu langkah nyata berikutnya dari KPK untuk menuntaskan kasus BLBI.

“KPK harus mengusut tuntas siapapun yang terlibat dalam kasus BLBI yang merugikan keuangan negara.  Jika unsur-unsur korupsi terpenuhi maka KPK harus memproses secara hukum siapapun yang terlibat," tegasnya.

Peluang Megawati menjadi adanya tersangka baru dalam kasus BLBI diakui Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Karena jika kebijakan Megawati menandatangani SKL BLBI ada sesuatu manfaat yang diambil dan yang diperoleh orang yang mengeluarkan kebijakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok atau orang lain.  

"Kebijakan itu tidaklah menjadi Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan itu menjadi Tindak Pidana Korupsi apabila di dalam proses berjalannya kebijakan tersebut ada sesuatu manfaat yang diambil dan yang diperoleh orang yang mengeluarkan kebijakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok atau orang lain. Jadi nanti kemungkinan, itu masih bisa saja," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Selasa (25/4/2017).

Ini Penjelasan Rizal Ramli Soal Kronologi Terjadinya Mega Skandal BLBI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perekonomian, Rizal Ramli, dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terkait pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK memanggil Rizal pada 17 April 2017 lalu.

" Rizal Ramli saat itu tidak hadir, jadi akan dijadwalkan ulang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/4/2017) malam.

 

"Akan dilakukan pemanggilan kembali," kata Febri.

Kasus BLBI Diusut Lagi, Fitra: Kenapa Baru Satu Tersangkanya?

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung sebagai tersangka dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Atas hal tersebut, Deputi Bidang Hukum Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadimengapresiasi langkah KPK.

Ia mengatakan, dalam penyelidikan, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004.

"Kami mengapresiasi langkah KPK, ini kasus hampir menjadi fosil. Kasus korupsi ekonomi terbebar di Indonesia," kata Apung di Kantor Seknas Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu, 26 April 2017.

Apung menjelaskan SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator atau pihak yang berkewajiban membayar utang BLBI kepada BPPN. KPK, kata dia, menduga Syafruddin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara.

"Pertanyaannya kenapa baru satu tersangkanya, padahal secara kasat mata banyak sekali yang menerima SKL," ujar dia.

Meski mengapresiasi langkah KPK, Apung juga khawatir terhadap eksistensi lembaga antirasuah tersebut setelah berupaya mengungkap skandal kejahatan ekonomi terbesar, yakni kasus BLBI ini.

"Selain mengapresiasi, kami juga khawatir nasib KPK ke depan saat ada kasus mega skandal kejahatan ekonomi terbesar ini. Makanya, di sini kami menunggu konsistensi Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi," kata Apung.

Tags: 

Perkembangan Terbaru Kasus Mega Korupsi BLBI

KONFRONTASI- Syafruddin Tumenggung ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus terkait penyelewengan dana BLBI. Meski sudah menggantung lebih dari satu dekade, penanganan kasus BLBI ini dengan tahap penetapan tersangka untuk pertama kalinya oleh KPK dianggap sebagai kemajuan.

Bagaimana ihwal kasus BLBI ini dan apa saja yang perlu diketahui mengenai ini?

Siapa saja yang terlibat?

Syafruddin Tumenggung yang adalah mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) salah satu obligor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Obligor yang dimaksud adalah Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dimiliki oleh Sjamsul Nursalim.

Sjamsul Nursalim juga dikenal sebagai pemilik perusahaan ban otomotif Gajah Tunggal dan perusahaan ritel ternama PT Mitra Adiperkasa (MAP). MAP adalah peritel untuk merk-merk terkemuka seperti Starbucks, Zara, Marks & Spencer, dan puluhan merk lainnya.

Penetapan tersangka Syafrudin Tumenggung yang menjabat sebagai ketua BPPN di pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri menciptakan spekulasi bahwa Ketua Umum PDIP tersebut mungkin terlibat dalam kasus penyelewengandana BLBI.

Namun politikus PDIP Eva Sundari menyanggah hal itu.

"Posisi Bu Mega bagaimanapun beliau melaksanakan perintah dari MPR, istilahnya mandataris MPR. Dan tidak langsung menerima manfaat dari BLBI tersebut," kilah Eva.

Seberapa besar negara dirugikan?

Kucuran dana BLBI yang diterima Sjamsul sebagai pemegang saham pengendali BDNI adalah sebesar Rp27,4 triliun. Sjamsul kemudian membayar dengan aset-aset miliknya serta uang tunai hingga menyisakan utang sebesar Rp 4,8 triliun.

BBPN juga menagihkan pembayaran sebesar Rp1,1 triliun kepada para petani tambak Dipasena, yang adalah debitur BDNI.

Oleh karena itu, masih ada Rp3,7 triliun yang harus ditagih BPPN ke BDNI.

Namun Kepala BPPN Syafruddin justru mengeluarkan SKL (Surat Keterangan Lunas ) pada April 2004, sehingga masih ada dana sebesar Rp3,7 triliun yang belum dikembalikan ke negara.

Apakah BLBI itu?

BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) adalah dana talangan yang diberikan pemerintah ketika krisis keuangan melanda Indonesia pada 1997.

Ada 48 bank komersil bermasalah akibat krisis pada saat itu, di antaranya adalah Bank Central Asia (BCA) milik Anthoni Salim (yang juga memiliki Indofood), Bank Umum Nasional milik Mohamad 'Bob' Hasan, Bank Surya milik Sudwikatmono, Bank Yakin Makmur milik Siti Hardiyanti Rukmana, Bank Papan Sejahtera milik Hasjim Djojohadikusumo, Bank Nusa Nasional milik Nirwan Bakrie, Bank Risjad Salim Internasional milik Ibrahim Risjad.

Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar Rp144,5 triliun. Namun 95% dana tersebut ternyata diselewengkan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia.

Tags: 

BLBI Diusut Lagi, KPK Gali Keterangan dari Kwik Kian Gie

KONFRONTASI-Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia Kwik Kian Gie datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Kamis (20/4/2017).

Usai keluar dari gedung KPK, Kwik mengaku dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyelidik KPK terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Etos Kerja Lembek, KPK Tak Sanggup Tuntaskan BLBI dan Centurygate

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa menjelaskan secara detil, alasan mengapa kasus bailout Bank Century dan skandal Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif beralasan kalau kelanjutan penanganan dua kasus itu harus dilakukan secara matang. Menurutnya, akan sia-sia bilamana kasus itu dilanjutkan namun tidak ada keuntungan yang didapat negara.

Tags: 

Raport Jaksa Agung Prasetyo Selama Dua Musim Melempem

Konfrontasi - Sudah dua tahun Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo memimpin korps Adhyaksa. Selama itu pula, gebrakan yang diharapkan bisa menaikan pamor kejaksaan dalam memberantas korupsi masih dipertanyakan.

"Kita bingung apa gebrakan yang dibuat oleh Prasetyo," kata anggota Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter dalam diskusi Catatan Terhadap Kejaksaan RI di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (24/7/2016).

Tax Amnesty Hanya Untungkan Konglomerat dan Pengemplang BLBI

KONFRONTAS-Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menilai Wacana pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty bagi para pengemplang pajak hanya akan memberi kenikmatan bagi para konglomerasi bahkan buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan menjadi penikmat terbesar tax amnesty.

Tersangka BLBI Samadikun Minta Cicil Biaya Ganti Rugi, Ini Kata Jaksa Agung

Konfrontasi - Terpidana kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono berencana mengembalikan uang ganti rugi pada negara sebesar Rp169 miliar, dengan mencicil selama empat tahun. Menanggapi ini, Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan, tidak akan menuruti permintaan itu.

Pages