15 December 2019

Bawaslu

Survei SMRC: Mayoritas Publik Percaya Kinerja KPU dan Bawaslu

KONFRONTASI -  Hasil sigi lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan mayoritas publik cukup yakin Komisi Pemilihan Umum atau KPU mampu menyelenggarakan pemilu sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.

"Rinciannya, 13 persen sangat yakin, 66 persen cukup yakin, 11 persen kurang yakin, 1 persen tidak yakin sama sekali, dan 9 persen tidak tahu atau tidak jawab," kata Deni Irvani, Direktur Riset SMRC, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 10 Maret 2019.

Bawaslu: Pelanggaran ASN Tak Netral Terjadi di 15 Provinsi

KONFRONTASI-Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo yang mengatakan, laporan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) hadir dalam kegiatan kampanye, tercatat terjadi di 15 provinsi, yang tersebar dari Banten hingga Maluku.

Bawaslu : Para Menteri Jokowi, Stop Kampanye Terselubung !

KONFRONTASI- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan para menteri untuk tidak mengkampanyekan pemenangan capres petahana Joko Widodo.

Maksud Bawaslu termasuk menggunakan kata-kata yang mengarahkan orang untuk memilih capres nomor urut 01 dalam acara-acara kenegaraan.

"Contoh kalimatnya, 'coblos dua kali tidak sah, satu kali sah'. Itu kan tidak perlu. Tolong dikurangi atau ditiadakan," tegas Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam diskusi di Media Center Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (8/3).

Mendagri Tjahjo Kumolo Dilaporkan ke Bawaslu

KONFRONTASI -  Sejumlah advokat muda yang tergabung dalam Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Menurut Koordinator TAIB Muhajir, Tjahjo Kumolo diduga melanggar ketentuan Pasal 283 Jo. Pasal 284 Jo. Pasal 547 Undang–Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Bawaslu Bantul Temukan 8 WNA Masuk DPT

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menemukan delapan warga negara asing masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum setempat.

 

"Temuan WNA masuk DPT ini awalnya dari pemberitaan di media di Jawa Barat. Dari situ akhirnya Bawaslu minta jajaran pengawas untuk mengawasi daerah masing-masing," kata Anggota Bawaslu Bantul Supardi di Bantul, Rabu.

 

Ditemukan Lagi WNA Masuk DPT, Kelalaian atau Kesengajaan?

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menemukan tujuh orang WNA yang mempunyai e-KTP dan terdaftar di DPT Pemilu 2019. Padahal sebelumnya Bawaslu telah menemukan tiga orang WNA yang masuk DPT.

"Temuan terbaru sementara ada tujuh WNA yang masuk DPT di Kabupaten Bantul. Sebelumnya Disdukcapil menemukan tiga WNA yang masuk dalam DPT," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Bawaslu DIY Yogyakarta, Amir Nasiruddin usai Rakernas di Jakarta, Selasa 5 April 2019.

Bawaslu Putuskan Deklarasi Ganjar Pranowo dan Puluhan Kepala Daerah Langgar Aturan

KONFRONTASI— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) memutuskan deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan.

Dari Panggung Debat Capres II, Maruarar Sirait: Pernyataan Jokowi Benar atau Salah Ditentukan Bawaslu dan KPU

KONFRONTASI -  Anggota DPR RI Fraksi PDIP pendukung capres – cawapres Jokowi – Ma’ruf Amin, Maruarar Sirait menyatakan, soal salah atau tidak dalam hal debat capres kedua, ada Bawaslu dan KPU yang menentukan. Semua sudah mempercayakan kepada dua lembaga tersebut.

Kritik Emak-Emak: Bawaslu Tajam ke Prabowo, Lembek ke Jokowi

Oleh: Moh. Ilyas*

"Kok kami cuma senam di areal masjid dipermasalahkan. Jokowi tuh bagi-bagi sertifikat di masjid kok Bawaslu diam aja".

Setidaknya itulah salah satu protes emak-emak di Pekanbaru, Riau, dalam sebuah video yang mulai viral sejak Sabtu, 16 Februari kemarin. Dalam video berdurasi 4 menit 40 detik itu, tampak terlihat puluhan emak-emak tengah berdebat dengan seorang pria tinggi yang mengaku sebagai anggota Panwaslu.

Transaksi Mencurigakan Selama Kampanye, PPATK harus Laporkan ke Bawaslu dan KPK

KONFRONTASI -  Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yuris Rezha mendukung langkah Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang langsung melapor ke penegak hukum terkait adanya temuan transaksi keuangan yang mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2019. Sehingga Pemilu 2019 bisa berlangsung dengan penuh kejujuran tanpa harus ada politik uang atau money politik.

Pages