14 December 2019

Bawaslu

Setelah Surat Suara Tercoblos, Bawaslu Temukan Indikasi Pelanggaran Lain di Malaysia

KONFRONTASI -   Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali menemukan adanya indikasi pelanggaran lain dalam proses pemungutan suara di Malaysia, selain kasus video surat suara yang sengaja dicoblos.

Bawaslu Putuskan Deklarasi Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan

KONFRONTASI -  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) memutuskan deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan.

Bawaslu Minta Medsos Tak Tayangkan Iklan Politik Selama Masa Tenang

KONFRONTASI-Bawaslu RI mengimbau berbagai platform media sosial untuk tidak menayangkan iklan politik selama masa tenang kampanye pada 14-16 April 2019 mendatang.

"Ketika masa tenang tidak ada iklan kampanye apapun di media sosial," kata Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan imbauan ini dikeluarkan untuk menciptakan iklim politik yang kondusif di tengah masyarakat menjelang hari pemungutan suara pada 17 April 2019.

"Beberapa hal yang kontennya melanggar tentu kami lakukan upaya 'take-down'," ucapnya.

Media Dilarang Beritakan Kampanye Saat Masa Tenang

KONFRONTASI-Media dilarang menayangkan pemberitaan kampanye saat masa tenang pemilu yang berlangsung selama tiga hari pada 14-16 April 2019, kata Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nur Kholiq.

"Masa tenang yang berlangsung tidak boleh digunakan untuk menyiarkan pemberitaan peserta pemilu ataupun bentuk lain yang mengarah pada kepentingan kampanye," katanya pada rapat kerja teknis bersama media di Purworejo, Rabu.

Selain itu, katanya media juga dilarang menayangkan kembali pelaksanaan debat terbuka.

Bawaslu Sayangkan Tiga KPU Provinsi Rekap DPK Secara Tertutup

KONFRONTASI  -    Anggota Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin menyayangkan beberapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi dan kabupaten kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih khusus (DPK) secara tertutup.

 

Menurutnya, sebagian KPU tidak mengundang Bawaslu di tingkat daerah dan peserta pemilu dalam melakukan rekapitulasi DPK atau memutakhirkan data pemilih paska-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bawaslu Kaji Temuan Modus Politik Uang Berbentuk E-Money

KONFRONTASI -  Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut temuan adanya politik uang bermodus baru yakni pemberian e-money atau uang elektronik.

"Kami coba lihat dulu dokumennya, tentu laporan siapa pun tentu akan kita kaji," kata Abhan di Hotel Saripan Pasific, Sabtu (6/4/2019).Setelah mendalami laporan adanya politik uang berbentuk pemberian e-money, maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun demikian, tidak semua hasil investigasi bisa disampaikan detail ke publik.

Bawaslu Diminta Larang Warga Ambil Foto Video di TPS

KONFRONTASI -   Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melarang masyarakat  memotret atau merekam video di tempat pemungutan suara (TPS). Baik saat pencoblosan mau pun penghitungan suara. 

Cegah Politik Uang, Bawaslu akan Patroli di Masa Tenang

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berencana melakukan patroli di saat masa tenang pada 14-16 April 2019 untuk mencegah politik uang yang rawan terjadi saat periode tersebut.

"Kami akan melakukan patroli pengawasan di masa tenang yang salah satu fokus untuk mencegah terjadinya politik uang," ujar Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Ia berharap patroli memunculkan psikologi publik agar tidak mau menerima dan memberi atas dasar menyuruh orang memilih seorang calon karena dampaknya pidana.

Bawaslu Nyatakan Mendes Eko Terbukti Langgar Administrasi Pemilu

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang dugaan pelanggaran administrasi dengan terlapor Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Eko Putro Sandjojo, Selasa (26/3) ini. Dari sidang itu, Bawaslu memutuskan Eko melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

"Menyatakan terlapor (Menteri Eko) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu," ucap Ketua Bawaslu Abhan saat membacakan putusan sidang, Selasa ini.

Jangan Gunakan Fasilitas Negara dan Program Pemerintah untuk Dongkrak Elektabilitas

KONFRONTASI- Jelang kampanye terbuka yang berlangsung besok, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan para peserta pemilu tidak menggunakan fasilitas negara dan program pemerintah sebagai alat membangun keterpilihan.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah meminta para pejabat di tingkat nasional, daerah hingga desa untuk tidak melakukan kampanye terselubung yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu.

Pages