14 December 2019

Bawaslu

Laporan Penggelembungan Suara di Surabaya Belum Cukup Bukti

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya menilai laporan dari lima partai politik dan seorang caleg DPR RI terkait adanya kecurangan berupa penggelembungan suara pada pemilu 2019 belum cukup bukti.

"Kelengkapan alat bukti yang belum ada. Tetap akan ditindaklanjuti, tapi kami perlu kelengkapan berkas laporannya," kata Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi, Komisioner Bawaslu Surabaya Yaqub Baliyya di Surabaya, Minggu.

Bawaslu Ponorogo Temukan Indikasi Pemilih Siluman

KONFRONTASI-Indikasi pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan pada Rabu (17/4/2019) kemarin terjadi juga di Ponorogo.

Kordinator divisi hukum, data dan informasi Bawaslu Ponorogo Sulung Munarimbawan mengungkapkan indikasi pelanggaran tersebut bisa berpotensi untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) maupun ancaman pidana.

Bawaslu Jatim Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Wilayah

KONFRONTASI-Banyaknya dugaan pelanggaran saat pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April 2019 kemarin membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah wilayah kabupaten/kota di Jatim. 

Komisioner Bawaslu Jatim Bidang Divisi Hukum, Data dan Informasi, Purnomo Satrio Pringgodigdo mengungkapkan ada enam daerah yang akan direkomendasikan menggelar PSU.

Bawaslu Sebut Ribuan KPPS di 4.589 TPS Tidak Netral

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat ada banyak tempat pemungutan suara (TPS) telah terpapar dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang Pemilu Serentak 2019.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh 800 ribu petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) di seantero negeri, setidaknya ada 3.399 TPS yang masih terpapar kegiatan kampanye sejak 14 April sampai 16 April kemarin.

Bawaslu Minta Masyarakat Jangan Percayai Kemenangan Pilpres Hasil Quick Count

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilu meminta semua pihak dapat menunggu hasil perolehan suara pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Mengingat, pemungutan suara baru dilangsungkan hari ini sehingga masih dalam proses perhitungan.

Demikian disampaikan anggota Bawaslu Daniel Zuhron menanggapi maraknya hasil penelitian lembaga survei yang menampilkan prediksi pemenang Pilpres 2014.

Surat Suara Kurang, Banyak Warga Pekanbaru Tak Bisa Mencoblos

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru, merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, untuk dilakukan pemilihan susulan, bagi beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), guna mengakomodir hak rakyat dalam berdemokrasi.

Kebijakan ini diambil seiring serbuan ratusan masyarakat ke kantor KPU Kota Pekanbaru, Rabu sore (17/4), guna menuntut haknya ikut mencoblos.

KPU Harus Belajar dari Kasus Malaysia

Jakarta- Sikap Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang di Malaysia diapresiasi Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adi Wibowo.

Belajar dari kasus Malaysia, Kunto meminta Panitia Pemilu harus bisa menjamin tidak adanya politik uang, pemalsuan atau atau penyalahgunaan dokumen, perampasan kartu suara, penyalahgunaan kartu suara dan pembelian kartu suara.

Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang dan Ganti PPLN Kuala Lumpur

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) dan penggantian Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur ke Komisi Pemiliham Umum (KPU) terkait kisruh dugaan surat suara tercoblos di Selangor.

KPU Masih Tunggu Keputusan Bawaslu Tetkait Kasus Surat Suara di Malaysia

KONFRONTASI-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Evi Novida Ginting menyebutkan belum ada keputusan atau rekomendasi soal surat suara yang diduga tercoblos di Malaysia dari Bawaslu.

"Belum ada keterangan soal itu (surat suara yang diduga tercoblos di Malaysia). Sepanjang itu tidak ada, tentu kita (KPU) tetap menganggap proses pemilihan sudah berjalan dengan baik," ujarnya.

Evi juga menegaskan bahwa suara bukan sampah.

14 - 16 April 2019, Bawaslu: Medsos Dilarang Tayangkan Iklan Kampanye pada Massa Tenang

KONFRONTASI -   Bawaslu RI mengimbau berbagai platform media sosial untuk tidak menayangkan iklan politik selama masa tenang kampanye pada 14-16 April 2019 mendatang.

“Ketika masa tenang tidak ada iklan kampanye apapun di media sosial,” kata Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah di Jakarta, Rabu (10/4). 

Dia menjelaskan imbauan ini dikeluarkan untuk menciptakan iklim politik yang kondusif di tengah masyarakat menjelang hari pemungutan suara pada 17 April 2019.

“Beberapa hal yang kontennya melanggar tentu kami lakukan upaya ‘take-down’,” ucapnya.

Pages