16 December 2019

Bawaslu

Rakyat Geram, Pemilu Buruk sekali. Bawaslu Sebut Ribuan KPPS di Pemilu 2019 Tidak Netral

KONFRONTASI- Rakyat geram dan kecewa atas buruknya pemilu kali ini. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat setidaknya ada ribuan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di sejumlah TPS pada Pemilu 2019 yang tidak netral. Mereka mengerahkan pemilik suara untuk memilih calon tertentu.

Komisioner Bawaslu Afifudin menyatakan KPPS disumpah untuk netral dan independen dalam menjalankan tugasnya.

Pemilu 2019 Karut Marut, GPDR Desak DKPP Adili Komisioner KPU dan Bawaslu

KO0NFRONTASI -  Menyikapi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 yang penuh karut marut, Gerakan Penyelamat Daulat Rakyat (GPDR) menyampaikan lima tuntutan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Salah satunya adalah memeriksa dan mengadili komisioner KPU dan Bawaslu, baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kota dan Kabupaten, yang diduga telah melakukan serangkaian kecurangan yang mengarah kepada kejahatan demokrasi.
 

Bawaslu Dukung Pembentukan TPF Kecurangan

KONFRONTASI-Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja sepakat jika ada yang menginisiasi pembentukan tim independen pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019. Dia merasa keberadaan tim tersebut akan membantu Bawaslu.

"Silakan. Terbuka sekali. Alhamdulillah ada yang membantu kita," ucap Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (24/4).

Andai tim ini benar-benar dibentuk, Bagja mengimbau agar tidak mengganggu kerja-kerja saksi, pengawas, dan anggota KPU selama proses penghitungan suara berjalan di semua tingkatan.

Duh… Bawaslu Temukan Kasus Petugas KPPS Ubah C1 Tanpa Saksi dan Pengawas

KONFRONTASI -   Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menemukan kasus adanya KPPS yang mengubah berkas C1 plano di TPS 14, Desa Kebonagung, Kabupaten Blitar, tanpa disertai kehadiran saksi dan pengawas di TPS tersebut.

Pileg dan Pilpres Disarankan Dipisah, Ini Respon Bawaslu

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) angkat bicara soal wacana pemisahan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden mengingat Pemilu serentak 2019 sangat kompleks.

"Prinsip kami gini, tugas ini belum selesai. Kami selesaikan dulu tugas pengawasan Pemilu 2019. Persoalan nanti bahwa pada tahapan akhir evaluasi seperti apa, tentu nanti kami sampaikan rekomendasinya," kata Ketua Bawaslu Abhan saat konferensi pers, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa.

Bawaslu Rekomendasikan PSU di 12 TPS Jayawijaya

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua memastikan ada 12 tempat pemungutan suara (TPS) pemilu yang mesti mengikuti pemungutan suara ulang (PSU).

Ketua Bawaslu Jayawijaya Fredi Wamo di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa, mengatakan sudah memberikan rekomendasi PSU kepada komisi pemilihan umum (KPU) setempat.

Muhammadiyah Minta KPU dan Bawaslu Jujur dan Adil

KONFRONTASI-PP Muhammadiyah menilai perlu adanya pemulihan suasana di masyarakat usai Pemilu untuk meredam gejolak politis.

“Jadi Pemilu sudah selesai, bikin masyarakat kembali kepada tempatnya untuk beraktivitas lalu ada suasana jeda bahkan suasana ‘recovery’,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir ditulis Selasa (23/4).

Menurut Haedar, jika terus terjadi mobilisasi massa menentang kecurangan Pemilu, maka ketegangan usai Pemilu tidak akan pernah selesai.

Bawaslu Buka Blokir Jurdil2019.org, Tuduhan Tidak Netral Gugur

KONFRONTASI -   Semua tuduhan yang diberikan kepada pengelola situs aplikasi www.jurdil2019.org seperti tidak netral, konten negatif dan dituduh melakukan real count terbantahkan.

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Peroleh Undangan 'Nyoblos'

KONFRONTASI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat ada 6,7 juta pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6 dalam Pemilu Serentak 2019. 

Anggota Bawaslu RI Bidang Penyelesaian Sengketa, Rahmat Bagja mengatakan, angka tersebut cukup signifikan dan menunjukkan ada permasalahan dari petugas KPPS karena tidak mengantarkan formulir atau surat undangan tersebut kepada pemilih.

“Jadi pemilih bingung juga, memilih mau di TPS mana,” kata Rahmat, Sabtu (20/05/2019).

Ini Penyebab Rezim Jokowi dan KPU Delegitimasi: Lebih 121 Ribu Laporan Kecurangan Nodai Pemilu 2019

KONFRONTASI- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat setidaknya ada ribuan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di sejumlah TPS pada Pemilu 2019 yang tidak netral. Mereka mengerahkan pemilik suara untuk memilih calon tertentu.Bawaslu mencatat total laporan masalah Pemilu yang masuk mencapai 121.993. Afif mengatakan laporan ini merupakan respon cepat dan datanya akan terus bergerak. Masyarakat menilai, Kecurangan pemilu sudah masiv dan massal.

Pages