20 January 2020

Bawaslu

Tak Loloskan PBB dan PKPI, KPU Siap Digugat

KONFRONTASI-Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berencana menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Gugatan itu terkait tidak lolosnya kedua partai tersebut sebagai peserta pemilu 2019. Merespon hal itu, Ketua KPU Arief Budiman mengaku pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut.

“Apa yang dikerjakan KPU itu harus dipertanggungjawabkan oleh KPU juga,” kata Arief Budiman usai penetapan partai politik peserta pemilu di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Februari 2018.

Merasa Dirugikan PKPI Gugat KPU ke Bawaslu

KONFRONTASI -   Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena merasa dirugikan dalam pelaksanaan verifikasi faktual. Ketua Umum PKPI Abdullah Mahmud Hendropriyono mengatakan kecewa dengan kinerja KPU.

"Saya merasa prihatin dan menyesalkan kinerja KPU di sejumlah daerah, yang dalam melakukan verifikasi faktual tidak profesional," ujar Mahmud, Kamis (15/2).

Wakil Ketua DPR Tolak Bawaslu Atur Materi Dakwah

KONFRONTASI -  Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan tidak setuju rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatur materi dakwah.

Jelang pelaksanaan Pilkada 2018, Bawaslu berencana mengatur isi khotbah agar tidak berkampanye dan mencegah politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Menurut saya lebih efisien kalau bisa ditindaklanjuti di kejaksaan secara institusi bersama penegak hukum. Kalau teknisnya sendiri diatur tentang SARA tentang campaign kan sudah ada aturannya," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Soal Mahar Politik, La Nyalla Diminta Temui Langsung Bawaslu

KONFRONTASI-Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mattalitti diminta menemui langsung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk pemeriksaan awal terkait mahar politik.

Politik Uang Embrio Korupsi

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda tawaran sejumlah uang untuk mendukung salah satu pasangan calon, karena politik uang merupakan embrio persoalan korupsi, kata Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah.

"Politik uang termasuk sebagai kejahatan luar biasa dalam demokrasi," ujarnya saat Sosialisasi Pengawasan Pemilu Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2018 di Hotel Griptha Kudus, Kamis.

Yusril Menang, Bawaslu Perintahkan KPU Untuk Teliti Ulang Dokumen Pendaftaran Pemilu PBB

KONFRONTASI - Bawaslu RI dalam putusannya memerintahkan KPU untuk meneliti ulang dokumen pendaftaran keikutsertaan PBB dalam Pemilu. Penelitian ulang itu harus dilakukan KPU dalam tiga hari sejak putusan Bawaslu dibacakan pada hari Rabu sore 14 November 2017.

ICW: Politik Uang dalam Pemilu Telah Alami Modifikasi

Konfrontasi - Praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) diduga telah mengalami perkembangan atau dimodifikasi. Dugaan ini dilontarkan oleh peneliti asal Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan.

Menurut Abdullah, praktik kotor ini telah dilaksanakan dengan beragam model untuk mempengaruhi pemilih. Hal ini, sambungnya harus diperhatikan menjelang Pemilu 2019 mendatang.

Mendagri Usul Peserta Pemilu yang Gunakan Hoaks Didiskualifikasi

Konfrontasi - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai kampanye jelang pemilihan umum yang dilakukan dengan menyebar berita bohong dan ujaran kebencian bisa merusak mekanisme demokrasi.

Tjahjo pun mengusulkan adanya aturan yang memberi sanksi terhadap pasangan calon yang terbukti melakukan kampanye dengan menyebar berita bohong atau hoaks.

Bawaslu Sebut Relawan jadi Modus Politik Uang

Konfrontasi - Keikutsertaan relawan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau pemilihan lain harus dicermati betul. Sebab, keberadaan relawan bisa menjadi modus politik uang.

"Relawan ini bisa jadi modus, sebenarnya ini yang harus dikonseptualisasi kembali," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Jumat 18 Agustus 2017.

Bawaslu Buka 81 Lowongan Kerja Baru

Konfrontasi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk menjadi calon anggota panwaslu (panitia pengawas pemilihan umum). Mereka yang memenuhi syarat akan menjadi panwas di tiga kegiatan pemilu 2018 hingga 2019.

Ketiga kegiatan itu meliputi pilkada di 16 kota dan kabupaten temasuk pilgub, pemilihan presiden‎, dan pemilihan legislatif. Bawaslu membutuhkan 81 personel panwaslu itu untuk ditempatkan di 27 kota dan kabupaten di Jabar.

Pages