16 October 2018

Bawaslu

Dilarang Kampanye di Pesantren, Kubu Jokowi Maruf Minta Dispensasi

KONFRONTASI-Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) Abdul Kadir Karding meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan dispensasi agar pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bisa mengunjungi pesantren. Menurutnya, seharusnya pesantren tak disamakan dengan lembaga pendidikan lainnya.

Karding mengatakan, di pesantren ada dua jenis santri. Jenis pertama adalah santri yang tinggal bertahun-tahun ddi pesantren.

Bawaslu : Pidana Penjara 2 Tahun, Seluruh Kepala Daerah Di Riau Deklarasi Dukung Jokowi

KONFRONTASI -  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau akan memanggil gubernur terpilih dan para bupati/wali kota setempat untuk mengklarifikasi keikutsertaan mereka pada deklarasi dukungan Pro-Joko Widodo (Projo) yang diadakan di salahsatu hotel di Pekanbaru.

foto : Surat Bawaslu Riau

Bawaslu Akan Panggil Gubernur yang Deklarasi Dukung Jokowi

KONFRONTASI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau berencana memanggil gubernur terpilih dan bupati/wali kota setempat untuk mengklarifikasi dugaan keikutsertaan mereka pada deklarasi dukungan Pro-Joko Widodo (Projo).

Deklarasi dukungan itu dilaksanakan oleh Projo di Pekanbaru pada Rabu (10/10).

"Langkah pemanggilan tersebut diputuskkan setelah melalui pembahasan dalam rapat pleno Bawaslu Riau tadi malam," kata Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan di Pekanbaru seperti dikutip dari Antara, Kamis (11/10).

Bawaslu 'Plototi' Kunjungan Capres-Cawapres ke Lembaga Pendudikan

KONFRONTASI-Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan lembaganya mengawasi pasangan calon presiden dan wakil presiden saat kunjungan ke lembaga pendidikan untuk melihat secara langsung tidak ada kegiatan untuk kampanye.

 

Bawaslu: Bantuan Pemerintah untuk Korban Bencana Jangan atas Nama Jokowi

KONFRONTASI- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati saat memberikan bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Dia menyarankan, bantuan yang diberikan sebaiknya tidak mengatasnamakan Presiden pejawat tersebut.

Menurut Bagja, dalam kondisi pemulihan akibat bencana alam di Palu dan Donggala, berbagai macam bantuan harus segera disalurkan. Terutama, bantuan yang berasal dari pemerintah dan diserahkan langsung oleh Presiden atau pejabat negara lainnya.

Bawaslu Belum Miliki Kemampuan Lacak Semua Berita Hoax

KONFRONTASI-Bawaslu RI mengaku tidak bisa secara langsung melacak beredarnya informasi palsu atau hoaks saat masa kampanye Pilpres 2019.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, kewenangan Bawaslu hanya menilai sebuah berita dikatakan hoaks atau bukan, sehingga belum memiliki kemampuan untuk melacak setiap berita palsu secara langsung.

SBY Walkout, Bawaslu: Alasannya Harus Diperiksa

KONFRONTASI-Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menilai alasan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan arena "Deklarasi Kampanye Damai" perlu diperiksa lebih dalam.

"Mengenai Pak SBY `walk out` itu hak kebebasan beliau dalam melakukan ekspresinya. Tetapi kenapa beliau `walk out`, itu perlu diperiksa; apakah memang seperti yang diucapkan atau memang teman-teman KPU agak kewalahan saat itu," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI Jakarta, Senin.

Belasan Bacaleg di Riau Curi Start Kampanye

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilihan Umum (KPU) provinsi Riau telah mengingatkan belasan bakal calon legislatif (bacaleg) yang curi start kampanye lewat media sosial maupun langsung guna tertib Pemilu 2019.

Bawaslu Sepakat Caleg Eks Napi Korupsi Ditandai di Kertas Suara

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat dengan penandaan pelaku korupsi di kertas suara Pemilihan Legeslatif (Pileg) 2019.

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya mengusulkan petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) bisa memampang foto dan nama caleg mantan koruptor di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

KPU Larang Caleg Eks Koruptor, Mahfud Anggap Itu Sah

KONFRONTASI-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, salah satu akar permasalahan antara Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perihal mantan narapidana (Napi) korupsi yang maju sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) di Pemilu 2019 disebabkan intervensi Bawaslu dalam penafsiran hukum.

Pages