23 October 2019

Batalkan

Tunda Pengesahan UU KUHP, Gerindra: Sekalian Batalkan UU KPK dan Pemasyarakatan

KONFRONTASI -   Sekretaris F-Gerindra Desmond Junaidi Mahesa terlihat kesal terhadap perintah yang meminta kepada DPR RI untuk menunda pengesahan RKUHP yang sudah menjadi KUHP. Menurutnya, kalau hal itu yang dimau, tidak perlu lagi menunda, tapi dibatalkan sekalian, termasuk juga UU KPK yang baru dan UU Pemasyarakatan.

Anggota DPR Desak Pemerintah Batalkan Rencana Revisi PP PTSE

KONFRONTASI - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengkritisi rencana pemerintah yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) berpotensi bisa mengancam kedaulatan digital nasional.

Revisi PP ini ke depannya berpotensi bisa mengancam kedaulatan digital kita. Karena itu saya mendesak pemerintah membatalkan Revisi PP No 82 tahun 2012 tentang PSTE, kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (9/9).

Fickar: Jokowi Bisa Batalkan Revisi UU KPK Lewat 2 Cara Ini

KONFRONTASI -  Revisi Undang-Undang KPK tengah dibahas di DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta membatalkan pembahasan tersebut.

Otoritas Pakistan bersumpah batalkan pencabutan status daerah istimewa Kashmir oleh India

KONFRONTASI -   Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, bertekad membatalkan keputusan pemerintah India mencabut status khusus bagi kawasan Kashmir-India, dan jika perlu dia akan membawa kasus ini ke PBB.

Khan mengatakan, keputusan India itu dapat menambah ketegangan antara kedua negara dan dia mendesak masyarakat internasional agar mengeluarkan kecaman.

Khan juga mengatakan langkah itu melanggar hukum internasional, seraya menambahkan bahwa dia khawatir akan terjadinya pembersihan etnis oleh India di kawasan itu.

Sejumlah Pihak Desak Jokowi Ikuti Malaysia, Batalkan Semua Proyek Yang Dibiayai China Karena Merugikan

KONFRONTASI -  Sejumlah pihak meminta agar pemerintahan Jokowi bisa meniru langkah pemerintah Malaysia yang akan membatalkan proyek jalur kereta api bernilai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp281 triliun yang dibiayai China. Oleh karenanya ditunggu keberanian Jokowi untuk menghentikan sejumlah proyek yang dibiayai China demi menjaga kedaulatan Indonesia atas nama investasi.

"Batalkan Penghargaan Muhammadiyah Award untuk JK"

Dalam acara Milad Muhammadiyah ke-106 tahun, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menganugerahkan Muhammadiyah Award kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Alasan pemberiannya adalah karena keaktifan JK dalam kegiatan kemanusiaan.

Atas penganugerahaan tersebut, kami menganggap bahwa Wapres JK tidak pantas menerima penghargaan Muhammadiyah Award, karena :

Mengganjal Capres Kepala Daerah, Jokowi Diminta Batalkan PP Nomor 32 Tahun 2018

KONFRONTASI -   Presiden Jokowi diminta membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018, yang dianggap memuat pelarangan atau mengganjal Capres Kepala Daerah. Peraturan itu pun dianggap telah melanggar Undang Undang Pemilu.

Apa Alasan Presiden Jokowi Batalkan Rencana Kenaikan Harga BBM?

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaparkan alasannya membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, pemerintah semula berencana menaikkan harga BBM jenis premium, pertamax dan pertamax dex. Rencana itu, sudah dibicarakan sejak bulan lalu. Dari hasil pembicaraan, ujar Presiden, pemerintah berencana menaikkan harga BBM seiring peningkatan harga minyak dunia.

Lagi, Mahathir Batalkan Proyek Infrastruktur Dengan China

KONFRONTASI -   Malaysia kembali mengambil tindakan berani dengan menghentikan tiga proyek pipa yang disokong China setelah menunda pengerjaannya pasca pemilu mengejutkan di bulan April, di mana aliansi oposisi berhasil memimpin negara itu untuk pertama kalinya.



Rizal Ramli di depan Gedung MK: Presidential Threshold 20% Melanggar Konstitusi dan Cuma Akal-akalan Penguasa

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli PhD (RR) yang juga Mantan Menko Ekuin menyatakan, sikap tegas dua Hakim Konstitusi, Prof Saldi Isra dan Suhartoyo, mendapat apresiasi publik.  Ekonom senior  itu juga menegaskan hal yang sama. ''Khususnya, terkait perbedaan pendapat atau dissenting opinion uji materi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT),'' kata RR.

Pages