19 February 2017

ambang batas

Soal Ambang Batas Capres : Kembalilah ke Putusan MK, Nol Persen

KONFRONTASI- Penggunaan ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) pada Pemilu 2019 dinilai tidak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengesahkan Pemilu 2019 berlangsung serentak. PT sudah tidak relevan lagi.

Mengacu pada keputusan MK, Partai Gerindra menghendaki nol persen untuk PT. "Soal PT, Gerindra mengusulkan  kembali ke putusan MK, yakni  nol persen. Putusan MK bersifat final dan mengikat," kata ‎Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (16/1/2017).

Culas, Presidential Threshold Hanya demi Perkuat Dinasti Politik

JAKARTA-Ambang batas pencapresan (Presidential Threshold) disebut berdampak pada menguatnya dinasti dan oligarki politik. Hal itu dikatakan pengamat politik Ray Rangkuti.

Hal itu, menurut Ray, menghambat sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan di Indonesia. "Adanya Presidential Threshold akan menguntungkan partai-partai besar dan dari mereka saja calon pemimpinnya dan itu-itu saja sehingga melanggengkan dinasti politik dan oligarki," ujar Ray di Jakarta.

Akbar Tandjung dan Yusril Ihza: Pilpres dan Pileg 2019 Tak Perlu Ambang Batas ..

JAKARTA-Dua politisi senior Akbar Tandjung dan Yusril Ihza Mahendra sepakat bahwa dalam pemilihan umum yang akan dilakukan serentak pada 2019 nanti tidak diperlukan ambang batas. Baik untuk pemilihan anggota legislatif, maupun untuk pemilihan presiden.

Menurut keduanya, pembahasan mengenai ambang batas di DPR RI sudah tidak relevan lagi. Demikian diberitakan KantorBeritaPemilu.Com, pagi ini (Sabtu, 21/1).

Akbar dan Yusril berbicara dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan salah satus stasiun radio di Jakarta.

Ambang Batas Calon Presiden hanyalah Kejahatan Partai-Partai Bermental Orba

KONFRONTASI- Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menjelaskan bahwa presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang merujuk pada hasil pemilu 2014, merupakan kejahatan dan akal-akalan partai lama bermental Orde Baru, Orbarian, untuk membendung kiprah partai baru saat pemilu 2019 mendatang.

RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Jelas Inkonstitusional

KONFRONTASI-Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy, menilai keberadaan ambang batas pencalonan presiden yang diajukan pemerintah adalah inkonstitusional. Ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemilihan Umum 2019 berlangsung serentak.

Demi Keadilan, Wacana Presidential Threshold 0%, Hanura: Sementara Kami Sepakat

JAKARTA-Partai Hanura menambah daftar partai politik yang menyetujui ambang batas presidensial (presidential threshold) menjadi 0 persen. Bahkan, Hanura menginginkan ambang batas parlemen (parlimentary threshold) juga 0 persen.

"Ini masih keputusan sementara ya, karena ini adalah awal menyatukan Pilpres dan Pileg, tentu threshold tidak signifikan lagi. Saya sepakat presidential threshold nol persen. Sebaiknya juga nol persen di parlemen," ujar Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana saat dihubungi, Rabu (11/1/2017).

Gerindra Minta Semua Parpol Bisa Ajukan Capres, dan Ambang Batas Parlemen Nol Persen

KONFRONTASI- Partai Gerindra memasukkan angka presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 0 persen dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).