27 April 2017

Ahok

Blunder Panas bagi Jokowi: Ahok Masuk Kabinet, Amit-Amit !

KONFRONTASI- Ahok bakal masuk kabinet? Isu ini bergulir liar beberapa waktu belakangan. Konon, lelaki yang sangat doyan marah-marah dan menghamburkan sumpah-serapah ini bakal parkir di posisi Menteri Dalam Negeri.  Ahok masuk kabinet akan jadi blunder panas dan maut bagi Jokowi.

Ahok Keok, PDIP Tertohok

Kalau saja Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDIP dikelilingi oleh penasehat-penasehat cerdas dan punya sikap negarawan, PDIP tidak sepatutnya mencalonkan Ahok Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkda 2017.

Ahok Keok, Megawati Bungkam

KONFRONTASI-  Sejak hasil putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (70 tahun) belum memberikan pernyataan ataupun respons atas hasil real count KPU DKI Jakarta. Berdasarkan hasil real count KPU DKI Jakarta, pasangan yang diusung PDI Perjuangan bersama sejumlah partai koalisi, Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat, kalah suara dari kompetitornya, Anies Baswedan- Sandiaga Uno.

Parade Kegagalan Ahok

Bagaikan Mafia Don yang mati, Ahok dikirimi karangan bunga. Seribuan karangan dari "kami yang gagal move on" penuhi Balai Kota.

Sebuah parade kegagalan. Unjuk ketololan. Pamer paralogis. Dan arogansi akbar. Bakal jadi sampah beberapa hari lagi. Ngga merubah apa pun. Ahok tumbang. Anies Sandi menang pilgub. Angkanya mutlak, dua digit.

Bila 1 karangan bunga berbudget 800 ribu, maka budgetnya jadi 800 juta. Hanya untuk karangan bunga. Sebuah kesia-siaan absolut.

Ahok Jadi Menteri, Jokowi Akan Gali Liang Kuburnya Sendiri?

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo menjawab isu bahwa Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) akan diberikan posisi menteri dalam Kabinet Kerja. Jokowi tidak mengonfirmasi atau menampik isu tersebut.
Jokowi hanya mengatakan Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga akhir masa jabatannya.

Musim Gugur RI 2017, 44 Calon Kepala Daerah Rontok Diterjang Tsunami Pilkada Jakarta

KONFRONTASI -   Hasil hitung cepat (quick count) Pilkada DKI Putaran Kedua yang digelar, Rabu (19/4/2017), menunjukkan pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan - Sandiago Uno, menang telak atas pesaingnya nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama - Syaiful Djarot Hidayat.

Kendati hasil quick count (QC) itu tak resmi, namun bisa dijadikan referensi untuk melihat ke paslon mana pemilih menjatuhkan pilihannya. Sebab, hasil resmi Pilkada DKI harus bersumber dari KPU DKI Jakarta.

Ahok Kalah, Giring Nidji: Ya Harus Legowo!

KONFRONTASI-Vokalis band Nidji, Giring Ganesha, yang mendukung pasangan Ahok-Djarot dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta, mengaku menerima kekalahan Ahok.

"Ya itulah demokrasi, ya harus legowo," ujar Giring dilansir ANTARA News, Selasa malam.

Pasangan cagub-wagub nomor urut dua Ahok-Djarot kalah dari pasangan nomor urut tiga Anies-Sandi dalam Pilkada DKI putaran kedua yang digelar Rabu (19/4), menurut hasil perhitungan cepat.

Amin Rais: Ahok Bebas, Jokowi Finish!

KONFRONTASI-Prof DR. Amin Rais angkat bicara dan memperingatkan Presiden Jokowi untuk berhati-hati. Hal itu dikatakannya terkait tuntutan ringan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahja Purnama atau  Ahok.

“Kalau sampai hakim memberikan hukuman seperti keputusan jaksa, hukuman satu tahun dengan percobaan dua tahun (ini artinya bebas), saya kira Jokowi akan memanen protes luar biasa masyarakat Indonesia. Jangan pernah berharap jadi presiden lagi, sudah, itu keyakinan saya,” kata Amien Rais, Senin (24/4/2017).

Menurutnya, kekalahan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta menjadi bukti kekalahan Jokowi. Jokowi yang membanggakan Taipan pemilik modal besar, sehingga mudah meremehkan rakyat, kata Amin Rais justru akan memicu kemarahan.

“Jadi kalau Jokowi cukup cerdas, harus tahu kekalahan Ahok di Pilkada itu, kekalahan Jokowi juga. Kalau mau nekat hukuman diperingan, dia (Jokowi) finish. Jangan meremehkan umat Islam lah, jadi Taipan, Cukong ndak ada gunanya. Sebab rakyat kita makin pandai, malah marah nanti,” ucapnya.

Dia berpesan pada Jokowi untuk tidak mencampuri keputusan hakim dalam memutuskan sidang perkara penistaan agama oleh Ahok.

“Kalau mereka main uang dan sembako, kita marah, rakyat akan marah. Akan jadi bumerang, jadi pesan saya bung Jokowi, anda hati-hati, jangan mencampuri keputusan hakim itu. Kalau anda mencampuri saya kira anda juga akan finish. Saya tidak mendahului takdir Allah bahwa umat Islam sudah habis kesabarannya, pengalaman kemarin itu jelas sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amin Rais menegaskan hukuman bagi penista agama sewajarnya adalah dengan tuntutan maksimal lima tahun penjara. Jika penista agama bebas, dia yakin Jokowi akan lengser dan tidak akan pernah menjadi Presiden lagi.

“Kalau Ahok penista agama dihukum ringan, saya kira Jokowi jangan berharap jadi Presiden lagi,” pungkasnya.
 

JPU Kasus Ahok Dianggap 'Serobot' Kewenangan Hakim

KONFRONTASI-Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menilai ada keganjilan penuntutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama.

Karena itu, mereka bakal melaporkan jaksa penuntut umum (JPU) ke Komisi Kejaksaan (Komjak) hari ini (26/4). Presiden Jokowi juga didesak mencopot Jaksa Agung H M. Prasetyo karena kinerjanya yang underperforms.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum Faisal menuturkan, dalam undang-undang 16/2004 tentang kejaksaan dalam pasal 37 disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan, berdasarkan hukum dan hati nurani.

”Namun, dalam penuntutan sidang Ahok dengan jelas terlihat JPU yang tidak independen, tidak berdasarkan hukum dan hati nurani,” tuturnya.

Independensi JPU dipertanyakan itu karena tuntutan terhadap Ahok begitu ringan. Bahkan, JPU keliru dalam membuat dakwaan dan tuntutan, karena dalam dakwaan itu pasal yang digunakan 156 dan 156 a KUHP.

Tapi, pada tuntutan JPU justru memilih hanya menuntut dengan pasal 156. ”Padahal, seharusnya penggunaan pasal ini yang menentukan hakim,” terangnya.

Sesuai dengan pasal 14 KUHP, hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan pidana percobaan. Bukan, JPU yang menentukan penggunaan pidana percobaan. ”Jadi, JPU ini sudah seakan-akan mengambil kewenangan hakim,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini masalahnya bukan pada Ahok, namun pada JPU yang menunjukkan keganjilan.

Karenanya, sebagai penanggungjawab Jaksa Agung H M. Prasetyo harus bertanggungjawab dan menjelaskan keputusan JPU tersebut.

”Kami akan desak Komjak untuk membuat rekomendasi agar Presiden dan DPR memanggil Jaksa Agung,” tuturnya.

Presiden Jokowi Angkat Ahok jadi Menteri? Dikhawatirkan Amblas Jokowi, Bablas Angine

KONFRONTASI- Kalau Ahok diangkat jadi menteri oleh Presiden Joko Widodo  maka Jokowi bisa amblas, ambles bumi bablas angine. Dan itu menjadi gaduh politik yang tak henti di kalangan rakyat dan ummat Islam yang kecewa dan tertusuk rasa keadilannya. Ahok dinilai rakyat sebagai penista agama dan terlibat korupsi sehingga  kalau Ahok ditarik Jokowi ke kabinet, maka Jokowi bisa terjungkal, bablas.

Pages