24 March 2017

Ahok

Pemprov DKI Tak Peduli dengan Urusan Kehutanan

OLEH: MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(NSEAS)

I. PENGANTAR:

Kehutanan adalah salah satu urusan Pemprov DKI Jakarta. Meskipun tak termasuk issue strategis, tetapi tetap menjadi penting terutama utk lingkungan hidup dan tata ruang DKI.  

Tulisan ini lebih terfokus pada penyerapan anggaran alokasi APBD, diikuti penilaian kritis realitas obyektif bidang kehutanan. Pemprov DKI tak peduli urusan kehutanan dan membiarkan hutan kota tak diurus dan sebagian terlantar.

Mantap, Umat Serukan Ganyang Penista Al Quran

Oleh: Faizal Assegaf
Ketua Progres 98

Ulama dikriminalisasi secara keji, pengadilan penistaan agama jadi arena sandiwara, para tokoh oposisi dan mantan jenderal ditangkap dengan fitnah makar. Rezim busuk ini terbukti sangat munafik dan biadab!

Kenyataan bobrok itu sangat jelas, rangkaian fakta kejahatan yang kian mencabik-cabik nurani rakyat. Benar kata Jusuf Kalla: “Bila Jokowi jadi Presiden maka hancurlah negeri ini”.

Bantah Ishomuddin, Komisi Hukum MUI: Al Maidah 51 Tidak Ada Expired-nya

KONFRONTASI-Komisi Hukum MUI, Anton Tabah Digdoyo mengatakan, pemecatan terhadap KH Ahmad Ishomuddin dilakukan setelah dirinya mengirim pesan Whatsapp kepada Ketua Umum dan Waketum MUI Pusat setelah sidang kasus penistaan agama, Selasa (21/3), malam. Dalam pesannya, Anton menyatakan, dirinya akan keluar dari MUI jika Ishomuddin tidak dipecat.

"Jika tidak dipecat dalam waktu satu bulan ke depan, saya resign dari MUI," ujar Anton seperti dilansir Republika.co.id, Kamis (23/3).

Jika Terpilih Lagi, Ahok-Djarot akan Teruskan Tradisi Penggusuran

KONFRONTASI-Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, akan terus melakukan penggusuran di wilayah Ibu Kota. Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko mengatakan hal itu dilakukan dengan alasan untuk kebaikan bersama.

“Penggusuran dinilai tetap perlu dilakukan demi kebaikan bersama dan tidak membahayakan warga. Pemerintahan Ahok-Djarot justru tengah mengangkat derajat hidup warga menengah ke bawah yang rumahnya digusur dengan merelokasi mereka ke rumah susun,” kata Budiman di Jakarta, Rabu (22/3).

Urusan Pertanian, Pemprov DKI Tak Peduli

OLEH: MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(NSEAS)

I. PENGANTAR:

Urusan pertanian mencakup subsektor tanaman pangan dan holtikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan. Beragam program dicanangkan.

Tulisan ini lebih terfokus pada penyerapan anggaran alokasi APBD, diikuti penilaian kritis realitas obyektif bidang perikanan. Pemprov DKI sangat tak peduli, terlebih kehidupan keluarga  nelayan.  Mari kita ikuti data, fakta dan angka dibawah ini.

II. ALOKASI APBD DAN REALISASI:

Saksi Ahli Kubu Ahok Dianggap Tidak Independen

KONFRONTASI- Saksi ahli agama KH Ahmad Ishomuddin yang dihadirkan oleh kubu Ahok dianggap kubu pelapor Samsul Hilal tidak independen dan memihak.

Lantaran, pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu keceplosan telah dibriefing oleh salah satu kuasa hukum Ahok Humphrey Djemat.

"Seharusnya dan sepatutnya sebagai saksi ahli menyampaikan kesaksian secara independen tanpa berpihak kepada pihak manapun. Tadi saksi ahli kedua sempat keceplosan," ungkapnya di Auditorium Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2017).

Tidak Bekerja untuk Rakyat Jakarta, Apa Masih Percaya Ahok?

OLEH: MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(NSEAS)

I. PENGANTAR:

Sesuai Perda No. 2 Tahun 2012 ttg RPJMD DKI 2013-2017,  program  akan dilakukan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan. Indikator yang akan dicapai: Cakupan masyarakat pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG) Yang Mandiri; Jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dikembangkan dimasyarakat; Prosentase Pemanfaat Bina Sosial PPMK yang sudah berusaha/bekerja setelah mendapatkan pelatihan.

Kejadian Aneh Saat Sidang Ahok, Wanita Berteriak 'Ngaku' Utusan Allah

KONFRONTASI - Ruang masuk menuju lokasi sidang Basuki T Purnama alias Ahok atas kasus dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan sempat dihebohkan dengan teriakan seorang ibu paruh baya. Dia sempat dihalangi oleh petugas keamanan karena ingin mengikuti jalannya sidang, padahal Majelis Hakim telah memulai persidangan.

Kilas balik: Ahok Diduga Terima 12 T dari Penjualan Pulau G, Megawati Terima Rp 10 Triliun?

JAKARTA– Desas desus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri menerima uang Rp 10 Triliun, mulai tampak titik terangnya. Seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang diketemui informan indonesiapolicy.com menyatakan info tersebut valid.Kabar yang menyebutkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri menerima uang Rp 10 Triliun, ramai beredar di media.

Muslim Arbi: Aneh, Hukum Tumpul kepada Ahok !

KONFRONTASI- Pengamat politik Muslim Arbi melihat, hukum di Indonesia dinilai ganjil dan aneh sebab tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, bahkan hukum juga tumpul kepada Ahok (Basuki Tjahaya Purnama). Dan, banyak kasus yang melibatkan pejabat seperti dugaan korupsi RS Sumber Waras, kasus tanah Cengkareng, taman BMW, mega korupsi reklamasi dan yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak pernah tersentuh hukum.
Tags: 

Pages